DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghargaan di lingkungan Kementerian dapat diberikan kepada: PNS, PPPK, Purnabakti, dan mitra kerja. Pegawai penerima penghargaan wajib: a) menjaga nama baik Kementerian atas prestasi yang telah diberikan; dan b) memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat Pegawai untuk berbakti kepada bangsa dan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 2024, No.48 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PURNABAKTI, DAN MITRA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 2024, No.48
5.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK di lingkungan Kementerian.
6.Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, atau jasa yang telah ada sebelumnya.
7.Pegawai Berprestasi adalah Pegawai yang secara nyata telah menunjukkan Inovasi dan kreativitas yang bermanfaat bagi pemerintah dan/atau masyarakat serta memiliki kinerja yang baik di atas kinerja Pegawai lainnya.
8.Pegawai Teladan adalah Pegawai yang menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, dan kinerja yang menjadi teladan bagi Pegawai yang lain.
9.Penghargaan Pegawai adalah penghormatan kepada Pegawai Berprestasi dan Pegawai Teladan.
10.Penghargaan Karya Dhika adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada Pegawai yang berprestasi.
11.Purnabakti adalah PNS yang memasuki masa batas usia pensiun.
12.Penghargaan Purna Pengayoman adalah suatu bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan kepada Purnabakti di lingkungan Kementerian.
13.Mitra Kerja adalah kementerian/lembaga/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta/ perorangan yang telah berperan aktif dalam membantu dan mendukung tugas dan fungsi Kementerian.
14.Penghargaan Mitra Kerja adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada Mitra Kerja yang telah menunjukkan kontribusinya terhadap kemajuan Kementerian.
15.Penilaian Mitra Kerja adalah keseluruhan rangkaian proses pemilihan dan/atau Penilaian Mitra Kerja yang dilaksanakan dari tingkat Unit Eselon I dan kantor wilayah.
16.Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian.
17.Unit Organisasi Eselon I yang selanjutnya disebut Unit Eselon I adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan.
21.Hari Dharma Karya Dhika adalah hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Penghargaan di lingkungan Kementerian dapat diberikan kepada:

a.PNS;
b.PPPK; 2024, No.48
c.Purnabakti; dan
d.Mitra Kerja.

Pasal 3

Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

a.Karya Dhika Lokatara;
b.Karya Dhika Madya;
c.Karya Dhika Prakasa; dan
d.Pegawai Teladan.

Pasal 4

Penghargaan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk Penghargaan Pegawai Teladan.

Pasal 5

Penghargaan bagi Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk Penghargaan Purna Pengayoman.

Pasal 6

Penghargaan bagi Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Penghargaan Mitra Kerja.

BAB II

PENGHARGAAN KARYA DHIKA LOKATARA

Pasal 7

Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

a.PNS berhasil atau unggul dalam kompetisi di tingkat nasional atau internasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau
b.PNS berjasa terhadap bangsa, negara, dan/atau masyarakat dengan mendapatkan penghargaan dari lembaga terkait sehingga berdampak positif serta meningkatkan citra Kementerian.

Pasal 8

Untuk mendapatkan Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.mendapatkan predikat kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c.mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan
d.tidak sedang dalam proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin maupun tindak pidana serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 2024, No.48

Pasal 9

(1)Kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I menyampaikan usulan PNS penerima Penghargaan Karya Dhika Lokatara kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.daftar riwayat hidup;
2. b.surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.surat keputusan jabatan terakhir;
4. d.dokumen evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai prestasi yang dicapai;
6. f.surat persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan
7. g.surat keterangan dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 10

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dalam waktu paling lambat tanggal 19 Juni tahun berjalan.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendukung.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…