DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris perlu menyesuaikan dengan sistem aplikasi elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan perkembangan zaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan www.peraturan.go.id 2016, No.2129 Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727 Tahun 2014);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.2129 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indoneisa;
2. b.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. f.telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. g.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memangku www.peraturan.go.id 2016, No.2129 jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
3. c.asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. d.asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
5. e.surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
6. f.fotokopi kartu tanda penduduk;
7. g.asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
8. h.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh www.peraturan.go.id 2016, No.2129 undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
9. i.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. j.fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
11. k.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
12. l.fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
13. m.surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.
(3)Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat ditarik kembali kecuali untuk permohonan yang masuk dalam daftar tunggu.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib: www.peraturan.go.id 2016, No.2129
1. a.membayar biaya akses pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris.
(3)Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, pemohon dapat mengajukan permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu secara elektronik.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris, pemohon wajib:
1. a.membayar biaya akses pengangkatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung.
(5)Dihapus. www.peraturan.go.id 2016, No.2129

5.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 7 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.
(2)Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia dan permohonan pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetujui, pemohon wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan disetujui.
(4)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia bagi permohonan pengangkatan Notaris yang masuk dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disetujui, pemohon wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Formasi Jabatan Notaris tersedia.
(5)Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), pemohon wajib mengirimkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.2129
(6)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris.
(7)Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dicetak oleh Notaris dengan menggunakan kartas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(8)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

6.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga bebunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Notaris yang telah melakukan sumpah/janji jabatan Notaris dapat melakukan aktivasi secara elektronik untuk mendapatkan akses ke aplikasi AHU Online.
(2)Kelengkapan dokumen pendukung aktivasi meliputi:
1. a.fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; dan
3. c.contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah dan alamat kantor.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Ditjen AHU.

7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Notaris dapat mengajukan permohonan terhadap:
1. a.Perubahan nama; dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.2129
2. b.Penambahan gelar akademik atau nonakademik.
3. c.Dihapus.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Notaris wajib membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengirimkan dokumen pendukung kepada Menteri.

9.Ketentuan ayat (4) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dokumen pendukung permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi keputusan pengangktan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
3. c.fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisasi, kecuali nama tambahannya tertera dalam akta kelahirannya; dan
4. d.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi.
(2)Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No.2129
1. a.fotokopi ijazah gelar akademik yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi; dan
3. c.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi.
(3)Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi; dan
2. b.bukti penambahan gelar nonakademik lainnya yang diketahui oleh kepada desa/lurah, camat, atau pejabat yang berwenang.
(4)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Notaris dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat:

a.telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun;
b.belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
c.menunjuk seorang Notaris Pengganti.
1. 11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris perlu menyesuaikan dengan sistem aplikasi elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan perkembangan zaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727 Tahun 2014);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.2129 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indoneisa;
2. b.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. f.telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. g.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memangku www.peraturan.go.id 2016, No.2129 jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
3. c.asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. d.asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
5. e.surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
6. f.fotokopi kartu tanda penduduk;
7. g.asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
8. h.surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh www.peraturan.go.id 2016, No.2129 undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
9. i.bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. j.fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
11. k.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
12. l.fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
13. m.surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.
(3)Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat ditarik kembali kecuali untuk permohonan yang masuk dalam daftar tunggu.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib: www.peraturan.go.id 2016, No.2129
1. a.membayar biaya akses pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris.
(3)Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, pemohon dapat mengajukan permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu secara elektronik.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris, pemohon wajib:
1. a.membayar biaya akses pengangkatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.mengirimkan dokumen pendukung.
(5)Dihapus. www.peraturan.go.id 2016, No.2129

5.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 7 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.
(2)Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia dan permohonan pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetujui, pemohon wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan disetujui.
(4)Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia bagi permohonan pengangkatan Notaris yang masuk dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disetujui, pemohon wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Formasi Jabatan Notaris tersedia.
(5)Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), pemohon wajib mengirimkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.2129
(6)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris.
(7)Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dicetak oleh Notaris dengan menggunakan kartas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(8)Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

6.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga bebunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Notaris yang telah melakukan sumpah/janji jabatan Notaris dapat melakukan aktivasi secara elektronik untuk mendapatkan akses ke aplikasi AHU Online.
(2)Kelengkapan dokumen pendukung aktivasi meliputi:
1. a.fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; dan
3. c.contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah dan alamat kantor.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Ditjen AHU.

7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Notaris dapat mengajukan permohonan terhadap:
1. a.Perubahan nama; dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.2129
2. b.Penambahan gelar akademik atau nonakademik.
3. c.Dihapus.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

9.Ketentuan ayat (4) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dokumen pendukung permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi keputusan pengangktan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
3. c.fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisasi, kecuali nama tambahannya tertera dalam akta kelahirannya; dan
4. d.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi.
(2)Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No.2129
1. a.fotokopi ijazah gelar akademik yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi; dan
3. c.fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi.
(3)Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi; dan
2. b.bukti penambahan gelar nonakademik lainnya yang diketahui oleh kepada desa/lurah, camat, atau pejabat yang berwenang.
(4)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Notaris dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat:

a.telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun;
b.belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
c.menunjuk seorang Notaris Pengganti.
1. 11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019