DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016

Nomor: 66
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No.2133

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi kementerian.
2.Pemberi Bantuan Hukum adalah Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama beserta Tim Bantuan Hukum.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.2133
4.Unit Kerja Kementerian adalah satuan kerja yang berada di lingkungan kementerian.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Mantan Pejabat, Pensiunan dan Unit Kerja Kementerian.
6.Pemberi Kuasa adalah Menteri atau Pejabat pada Unit Kerja Kementerian.
7.Penerima Kuasa adalah Pejabat, Pegawai Unit Kerja Kementerian dan/atau Jaksa Pengacara Negara.
8.Tim Bantuan Hukum adalah Tim yang terdiri dari Unit Kerja Kementerian.
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum meliputi:

a.Bantuan Hukum Litigasi; dan
b.Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 3

(1)Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.Pidana;
2. b.Perdata; dan
3. c.Tata Usaha Negara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Konsultasi Hukum;
2. b.Investigasi Kasus; dan
3. c.Pendapat Hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

BAB II

PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat; dan
  5. 5.nomor telepon/handphone.
2. b.uraian singkat mengenai pokok permasalahan.
(4)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
1. a.Kartu Tanda Penduduk
2. b.Kartu Pegawai; dan/atau
3. c.Surat Keputusan Pensiunan.

Pasal 5

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja sama.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

Pasal 6

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Biro Humas, Hukum dan Kerja sama memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
(3)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan hukum diberikan Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.
(3)Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam perkara:

a.tindak pidana narkotika; dan
b.tindak pidana terorisme. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana mempunyai tugas:

a.membuat surat perintah;
b.melakukan pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
c.mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyidikan sampai pada tahap di persidangan.
d.dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli;
e.melakukan pengumpulan data terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi pemohon;
f.melakukan rapat pembahasan perkara; dan
g.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata mempunyai tugas:

a.membuat surat perintah;
b.membuat surat kuasa;
c.membuat surat gugatan/surat permohonan;
d.melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e.mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
g.dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; www.peraturan.go.id 2016, No.2133
h.membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
i.menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
j.melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
k.melakukan rapat pembahasan perkara; dan
l.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi kementerian.
2.Pemberi Bantuan Hukum adalah Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama beserta Tim Bantuan Hukum.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.2133
4.Unit Kerja Kementerian adalah satuan kerja yang berada di lingkungan kementerian.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Mantan Pejabat, Pensiunan dan Unit Kerja Kementerian.
6.Pemberi Kuasa adalah Menteri atau Pejabat pada Unit Kerja Kementerian.
7.Penerima Kuasa adalah Pejabat, Pegawai Unit Kerja Kementerian dan/atau Jaksa Pengacara Negara.
8.Tim Bantuan Hukum adalah Tim yang terdiri dari Unit Kerja Kementerian.
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum meliputi:

a.Bantuan Hukum Litigasi; dan
b.Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 3

(1)Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.Pidana;
2. b.Perdata; dan
3. c.Tata Usaha Negara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Konsultasi Hukum;
2. b.Investigasi Kasus; dan
3. c.Pendapat Hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

BAB II

PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat; dan
  5. 5.nomor telepon/handphone.
2. b.uraian singkat mengenai pokok permasalahan.
(4)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
1. a.Kartu Tanda Penduduk
2. b.Kartu Pegawai; dan/atau
3. c.Surat Keputusan Pensiunan.

Pasal 5

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja sama.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

Pasal 6

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Biro Humas, Hukum dan Kerja sama memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
(3)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan hukum diberikan Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.
(3)Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam perkara:

a.tindak pidana narkotika; dan
b.tindak pidana terorisme. www.peraturan.go.id 2016, No.2133

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana mempunyai tugas:

a.membuat surat perintah;
b.melakukan pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
c.mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyidikan sampai pada tahap di persidangan.
d.dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli;
e.melakukan pengumpulan data terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi pemohon;
f.melakukan rapat pembahasan perkara; dan
g.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata mempunyai tugas:

a.membuat surat perintah;
b.membuat surat kuasa;
c.membuat surat gugatan/surat permohonan;
d.melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e.mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
g.dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; www.peraturan.go.id 2016, No.2133
h.membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
i.menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
j.melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
k.melakukan rapat pembahasan perkara; dan
l.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.