DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2021, No. 100

2.Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan (Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie);
3.Staatsblad 1916 Nomor 517 tentang Instruktie Van De Gouverment Landmeters;
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI HARTA PENINGGALAN. 2021, No.100

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)BHP dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.

Pasal 2

BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi:

a.pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
b.pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup; 2021, No. 100
c.pembuatan surat keterangan hak waris;
d.bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
e.penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
f.penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
g.tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BHP terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Seksi Harta Peningggalan Wilayah I;
3. c.Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;
4. d.Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan struktur organisasi dan tata kerja BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP. 2021, No.100
(2)Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.

BAB III

KEPANGKATAN BALAI HARTA PENINGGALAN

Pasal 6

(1)Kepala BHP merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BHP merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan BHP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No. 100

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BHP.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja serta kebutuhan masing-masing jabatan fungsional.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi lain sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BHP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BHP maupun instansi lain di luar BHP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan (Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie);
3.Staatsblad 1916 Nomor 517 tentang Instruktie Van De Gouverment Landmeters;
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI HARTA PENINGGALAN. 2021, No.100

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)BHP dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi:

a.pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
b.pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup; 2021, No. 100
c.pembuatan surat keterangan hak waris;
d.bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
e.penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
f.penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
g.tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BHP terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Seksi Harta Peningggalan Wilayah I;
3. c.Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;
4. d.Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan struktur organisasi dan tata kerja BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP. 2021, No.100
(2)Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.

BAB III

KEPANGKATAN BALAI HARTA PENINGGALAN

Pasal 6

(1)Kepala BHP merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BHP merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan BHP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No. 100

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BHP.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja serta kebutuhan masing-masing jabatan fungsional.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi lain sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BHP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BHP maupun instansi lain di luar BHP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.