DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Intelijen Permasyarakatan sebagai bagian dari sistem permasyarakatan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Peraturan ini mencakup tujuan, ruang lingkup, kewenangan, pelaksanaan kegiatan intelijen termasuk dalam penyelidikan,pengamanan,penggalangan. Tujuannya adalah menciptakan situasi kondusif dalam sistem pemasyarakatan melalui deteksi dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pelaksanaan kegiatan intelijen diperlukan acuan tugas, fungsi, dan kewenangan yang memiliki karakteristik pemasyarakatan serta menggunakan metode penyelenggaraan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2023, No.129 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTELIJEN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2.Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
3.Intelijen Pemasyarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan Intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan Intelijen di bidang Pemasyarakatan.
4.Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
8.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, balai pemasyarakatan, dan rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Pasal 2

Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pemasyarakatan serta berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup kegiatan Intelijen Pemasyarakatan meliputi seluruh bidang Pemasyarakatan.
(2)Bidang Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan tahanan dan anak; www.peraturan.go.id 2023, No.129
2. b.pembinaan narapidana dan anak binaan;
3. c.pembimbingan kemasyarakatan;
4. d.perawatan;
5. e.pengamanan;
6. f.pengamatan; dan
7. g.pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Menteri berwenang menyelenggarakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengamatan di lingkungan Pemasyarakatan.
(2)Kewenangan penyelenggaraan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal mengendalikan pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan.
(2)Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Direktur Jenderal, bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
2. b.Direktur Jenderal atas usulan Kepala Kantor Wilayah, bagi Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan berwenang:
1. a.mengumpulkan informasi Intelijen;
2. b.mengelola dan menganalisis informasi Intelijen;
3. c.menyajikan data dan informasi Intelijen; dan
4. d.melakukan pertukaran informasi Intelijen.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan dapat:
1. a.meminta keterangan dari:
  1. 1.setiap orang, termasuk Petugas Pemasyarakatan;
  2. 2.kelompok masyarakat;
  3. 3.organisasi/badan atau lembaga; dan/atau
  4. 4.instansi pemerintah, yang diduga memiliki data atau informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2023, No.129
2. b.memasuki lokasi, tempat, bangunan, atau objek tertentu lainnya yang diduga dapat ditemukan data atau informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Pemasyarakatan;
3. c.melakukan tindakan penangkalan dalam melaksanakan pengamanan Intelijen Pemasyarakatan; dan/atau
4. d.melakukan pendekatan persuasif secara personal atau kelompok dalam mempengaruhi sasaran penggalangan Intelijen Pemasyarakatan.

BAB III

KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN

Pasal 7

(1)Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi:
1. a.penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan;
2. b.pengamanan Intelijen Pemasyarakatan; dan
3. c.penggalangan Intelijen Pemasyarakatan.
(2)Fungsi Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simultan.
(3)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati hukum, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Pasal 8

(1)Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman di bidang Pemasyarakatan.
(2)Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan perkiraan keadaan kepada pengambil kebijakan melalui prediksi peristiwa, orang atau kelompok pelanggar, motivasi, dan latar belakang masalah yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemasyarakatan.
(3)Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan bersifat cepat, tepat, dan akurat.
(4)Tahapan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan:
1. a.sasaran;
2. b.kegiatan; dan
3. c.hasil. www.peraturan.go.id 2023, No.129

Pasal 9

Sasaran penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi segala potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Pasal 10

(1)Kegiatan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan penyelidikan;
2. b.pengumpulan data atau informasi;
3. c.pengolahan data atau informasi; dan
4. d.penyajian hasil penyelidikan.
(2)Dalam hal diperlukan, pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal ke Kantor Wilayah atau UPT Pemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022