DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2012

Nomor: 8
Tahun: 2012
Ditetapkan: 11 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan teknis pengamanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai spesifikasi teknis stiker visa dengan ukuran, cetakan, desain, dan fitur pengaman stiker visa kunjungan dan visa tinggal terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.510 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5103

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Stiker Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Stiker Visa adalah blangko visa kunjungan dan visa tinggal terbatas berbentuk kertas berperekat yang memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu.
2.Fitur Pengaman Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada blangko visa kunjungan dan visa tinggal terbatas.
3.Aplikasi Personalisasi Visa adalah piranti lunak yang digunakan dalam sistem personalisasi penerbitan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 2

Persetujuan permohonan Visa dilakukan dengan menerbitkan Stiker Visa yang direkatkan pada dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Pasal 3

Visa diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau ditempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Spesifikasi teknis Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pengisian data pada Stiker Visa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Personalisasi Visa.
(2)Petunjuk instalasi dan pengoperasian Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan yang telah dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-451.IZ.01.10 Tahun 2010 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.510 4 tentang Spesifikasi Teknis dan Aplikasi Stiker Biasa tetap digunakan sampai persediaan Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan tersebut habis.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai spesifikasi teknis dan aplikasi visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-451.IZ.01.10 Tahun 2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Aplikasi Stiker Visa Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan teknis pengamanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai spesifikasi teknis stiker visa dengan ukuran, cetakan, desain, dan fitur pengaman stiker visa kunjungan dan visa tinggal terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5103

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Stiker Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Stiker Visa adalah blangko visa kunjungan dan visa tinggal terbatas berbentuk kertas berperekat yang memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu.
2.Fitur Pengaman Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada blangko visa kunjungan dan visa tinggal terbatas.
3.Aplikasi Personalisasi Visa adalah piranti lunak yang digunakan dalam sistem personalisasi penerbitan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 2

Persetujuan permohonan Visa dilakukan dengan menerbitkan Stiker Visa yang direkatkan pada dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Pasal 3

Pasal 4

Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Spesifikasi teknis Stiker Visa dan vaucer visa kunjungan saat kedatangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pengisian data pada Stiker Visa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Personalisasi Visa.
(2)Petunjuk instalasi dan pengoperasian Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.