DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di www.peraturan.go.id 2015, No.679 2 Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH- 02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651) diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.679 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Pegawai layanan kunjungan dan layanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, petugas protokol, dan pengasuh Taruna pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, serta petugas pengamanan khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: www.peraturan.go.id 2015, No.679 4

a.PDU;
b.PDH;
c.PDK;
d.PDL; dan
e.pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.PDU I; dan
2. b.PDU II.
(2)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi.
(3)PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.PDU II Pemasyarakatan, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan;
2. b.PDU II Imigrasi, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi; dan
3. c.PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan oleh Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)PDU I untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup; www.peraturan.go.id 2015, No.679 5
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju; dan
  6. 6.belahan di tengah bawah belakang.
2. b.kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  3. 3.6 (enam) buah kancing baju.
3. c.celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo unit kerja;
2. b.dasi sewarna celana dengan logo unit kerja;
3. c.tanda pangkat upacara di pundak;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku sebelah kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala gesper dengan logo unit kerja;
8. h.kaus kaki berwarna hitam; dan
9. i.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PDU I untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (skoder); www.peraturan.go.id 2015, No.679 6
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  4. 4.4 (empat) buah kancing baju; dan
  5. 5.belahan di tengah bawah belakang.
2. b.kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  3. 3.6 (enam) buah kancing baju.
3. c.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(2)Atribut PDU I untuk wanita terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa pet upacara sewarna rok dengan atau logo unit kerja;
2. b.dasi berwarna biru tua;
3. c.tanda pangkat upacara di pundak;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan; dan
7. g.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PDU II Pemasyarakatan untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada; www.peraturan.go.id 2015, No.679 7
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Pemasyarakatan untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. b.tanda pangkat upacara di pundak; www.peraturan.go.id 2015, No.679 8
3. c.badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di lengan kanan;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 7.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)PDU II Imigrasi untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Imigrasi untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.679 9
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. b.badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi di lengan kanan;
3. c.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
4. d.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
5. e.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
6. f.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
7. g.sepatu pantofel berwarna hitam.

Pasal 7B

(1)PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder); www.peraturan.go.id 2015, No.679 10
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendeksebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo Kementerian
2. b.tanda pangkat upacara di pundak; www.peraturan.go.id 2015, No.679 11
3. c.badge nama kementerian dan badge logo kementerian di lengan kiri serta badge nama unit kerja dan/atau badge Akademi Ilmu Pemasyarakatan/Akademi Imigrasi di lengan kanan;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PDH terdiri atas:

a.PDH I yaitu PDH yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
b.PDH II yaitu PDH yang digunakan oleh seluruh Pegawai.
1. 9.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)PDH I untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah sakubobok terbuka sebelah kiri atas;
  3. 3.kancing dalam; dan
  4. 4.2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. www.peraturan.go.id 2015, No.679 12
(2)Atribut PDH I untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
2. b.tanda pengenal;
3. c.tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
5. e.papan nama/nama dada;
6. f.ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian dan/atau unit kerja;
7. g.kaus kaki berwarna hitam; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH- 02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651) diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.679 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Pegawai layanan kunjungan dan layanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, petugas protokol, dan pengasuh Taruna pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, serta petugas pengamanan khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: www.peraturan.go.id 2015, No.679 4

a.PDU;
b.PDH;
c.PDK;
d.PDL; dan
e.pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.PDU I; dan
2. b.PDU II.
(2)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi.
(3)PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.PDU II Pemasyarakatan, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan;
2. b.PDU II Imigrasi, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi; dan
3. c.PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan oleh Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)PDU I untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup; www.peraturan.go.id 2015, No.679 5
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju; dan
  6. 6.belahan di tengah bawah belakang.
2. b.kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  3. 3.6 (enam) buah kancing baju.
3. c.celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo unit kerja;
2. b.dasi sewarna celana dengan logo unit kerja;
3. c.tanda pangkat upacara di pundak;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku sebelah kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala gesper dengan logo unit kerja;
8. h.kaus kaki berwarna hitam; dan
9. i.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PDU I untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (skoder); www.peraturan.go.id 2015, No.679 6
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  4. 4.4 (empat) buah kancing baju; dan
  5. 5.belahan di tengah bawah belakang.
2. b.kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  3. 3.6 (enam) buah kancing baju.
3. c.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(2)Atribut PDU I untuk wanita terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa pet upacara sewarna rok dengan atau logo unit kerja;
2. b.dasi berwarna biru tua;
3. c.tanda pangkat upacara di pundak;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan; dan
7. g.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PDU II Pemasyarakatan untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada; www.peraturan.go.id 2015, No.679 7
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Pemasyarakatan untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. b.tanda pangkat upacara di pundak; www.peraturan.go.id 2015, No.679 8
3. c.badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di lengan kanan;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 7.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)PDU II Imigrasi untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Imigrasi untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.679 9
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. b.badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi di lengan kanan;
3. c.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
4. d.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
5. e.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
6. f.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
7. g.sepatu pantofel berwarna hitam.

Pasal 7B

(1)PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pria terdiri atas:
1. a.jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder); www.peraturan.go.id 2015, No.679 10
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
  5. 5.4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian;
  6. 6.sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
  7. 7.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
(2)PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk wanita terdiri atas:
1. a.jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lengan pendeksebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
  3. 3.lidah pundak (skoder);
  4. 4.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
  5. 5.4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian; dan
  6. 6.belahan di tengah bagian belakang.
2. b.rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  1. 1.rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
(3)Atribut PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)terdiri atas:
1. a.tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo Kementerian
2. b.tanda pangkat upacara di pundak; www.peraturan.go.id 2015, No.679 11
3. c.badge nama kementerian dan badge logo kementerian di lengan kiri serta badge nama unit kerja dan/atau badge Akademi Ilmu Pemasyarakatan/Akademi Imigrasi di lengan kanan;
4. d.tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
5. e.papan nama/nama dada di atas saku kanan;
6. f.tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
7. g.kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PDH terdiri atas:

a.PDH I yaitu PDH yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
b.PDH II yaitu PDH yang digunakan oleh seluruh Pegawai.
1. 9.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)PDH I untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.1 (satu) buah sakubobok terbuka sebelah kiri atas;
  3. 3.kancing dalam; dan
  4. 4.2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
2. b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
  1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. www.peraturan.go.id 2015, No.679 12
(2)Atribut PDH I untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
2. b.tanda pengenal;
3. c.tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
5. e.papan nama/nama dada;
6. f.ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian dan/atau unit kerja;
7. g.kaus kaki berwarna hitam; dan
8. h.sepatu pantofel berwarna hitam.
  1. 10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: