DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; www.peraturan.go.id 2016, No. 301 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah www.peraturan.go.id 2016, No. 301 Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No. 301
2.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
3.Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasa.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap:
1. a.Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. b.Paten;
3. c.Merek;
4. d.Desain Industri;
5. e.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
6. f.Rahasia Dagang.
(2)Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemohon.
(2)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
(3)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik. www.peraturan.go.id 2016, No. 301

Pasal 4

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
1. a.salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. b.salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
3. c.asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. d.asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
(3)Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
1. a.masih dalam masa perlindungan;
2. b.tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
3. c.tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
4. d.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 5

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 301
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. b.fotokopi atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
3. c.asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. d.asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
(3)Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
1. a.masih dalam masa perlindungan;
2. b.tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
3. c.tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
4. d.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(4)Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan oleh warga negara asing, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.
(2)Dalam hal objek permohonan pencatatan perjanjian Lisensi merupakan milik warga negara asing, permohonan pencatatan lisensi wajib dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2016, No. 301 konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.

Pasal 7

(1)Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mencatatkan perjanjian Lisensi dan mengumumkan pencatatan perjanjian Lisensi dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. www.peraturan.go.id 2016, No. 301

Pasal 10

(1)Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah www.peraturan.go.id 2016, No. 301 Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No. 301
2.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
3.Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasa.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap:
1. a.Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. b.Paten;
3. c.Merek;
4. d.Desain Industri;
5. e.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
6. f.Rahasia Dagang.
(2)Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemohon.
(2)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
(3)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik. www.peraturan.go.id 2016, No. 301

Pasal 4

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
1. a.salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. b.salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
3. c.asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. d.asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
(3)Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
1. a.masih dalam masa perlindungan;
2. b.tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
3. c.tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
4. d.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 5

(1)Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 301
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. b.fotokopi atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
3. c.asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. d.asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
(3)Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
1. a.masih dalam masa perlindungan;
2. b.tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
3. c.tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
4. d.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(4)Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan oleh warga negara asing, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.
(2)Dalam hal objek permohonan pencatatan perjanjian Lisensi merupakan milik warga negara asing, permohonan pencatatan lisensi wajib dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2016, No. 301 konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.

Pasal 7

(1)Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.