DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; www.peraturan.go.id 2018, No.397 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.397 Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Jasa Hukum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi tarif penerimaan negara bukan pajak, biaya jasa Notaris, dan www.peraturan.go.id 2018, No.397 biaya pengumuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
3.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
5.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
6.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pasal 2

(1)Notaris wajib menerapkan Biaya Jasa Hukum untuk pendirian Perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri www.peraturan.go.id 2018, No.397 ini.
(2)Pengenaan Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
2. b.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah); dan
3. c.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah).
(3)Rincian Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.397 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.397 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018XXXX TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH A. Biaya Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: NO JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA 1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 2 Jasa Notaris Per Akta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) www.peraturan.go.id 2018, No.397 B. Biaya Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: NO JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA 1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 2 Jasa Notaris Per Akta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) www.peraturan.go.id 2018, No.397 C. Biaya Jasa Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan modal dasar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut: NO JENIS KEGIATAN SATUAN TARIF/BIAYA 1 PNBP untuk Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Per Permohonan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 2 Jasa Notaris Per Akta Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) 3 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Per Pendirian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.397 Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Jasa Hukum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi tarif penerimaan negara bukan pajak, biaya jasa Notaris, dan www.peraturan.go.id 2018, No.397 biaya pengumuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
3.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
5.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
6.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pasal 2

(1)Notaris wajib menerapkan Biaya Jasa Hukum untuk pendirian Perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri www.peraturan.go.id 2018, No.397 ini.
(2)Pengenaan Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
2. b.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah); dan
3. c.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai modal dasar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah).
(3)Rincian Biaya Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017