DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai metode dan prosedur fungsi intelijen keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 2022, No.165 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2022, No.165 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
3.Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.
4.Izin Keimigrasian adalah dokumen Keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
5.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2022, No.165

BAB II

FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

a.penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
b.pengamanan Keimigrasian.

Pasal 3

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
(2)Dalam melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:
1. a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. b.mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
3. c.melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
4. d.melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.
(3)Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
1. a.mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
2. b.melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang keimigrasian; dan
3. c.membuat produk Intelijen Keimigrasian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. 2022, No.165

BAB III

PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 4

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.

Pasal 5

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersifat taktis dan strategis.
(2)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan data dan/atau informasi;
3. c.pengolahan data dan/atau informasi; dan
4. d.penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 6

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat taktis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi.
(2)Pencarian dan pengolahan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tindakan dengan resiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi Keimigrasian.
(3)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan, data, atau informasi yang terkait dengan:
1. a.ideologi;
2. b.politik;
3. c.ekonomi; 2022, No.165
4. d.sosial budaya; atau
5. e.pertahanan dan keamanan negara, yang berhubungan dengan fungsi Keimigrasian.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan secara:

a.terbuka; dan/atau
b.tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

a.penelitian;
b.wawancara; dan/atau
c.bentuk lainnya.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:

a.data Keimigrasian baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon dokumen perjalanan Republik Indonesia, data pemohon visa, data pemohon izin tinggal, data penjamin Orang Asing, data perlintasan orang, dan data cegah tangkal;
b.dokumen yang terkait dengan persyaratan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa dan/atau izin tinggal;
c.informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan nonlembaga; dan/atau
d.hal lainnya yang terkait dengan bidang Keimigrasian.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan wawancara langsung dan elisitasi. 2022, No.165

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai metode dan prosedur fungsi intelijen keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 2022, No.165 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2022, No.165 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
3.Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.
4.Izin Keimigrasian adalah dokumen Keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
5.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2022, No.165

BAB II

FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

a.penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
b.pengamanan Keimigrasian.

Pasal 3

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
(2)Dalam melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:
1. a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. b.mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
3. c.melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
4. d.melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.
(3)Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
1. a.mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
2. b.melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang keimigrasian; dan
3. c.membuat produk Intelijen Keimigrasian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. 2022, No.165

BAB III

PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersifat taktis dan strategis.
(2)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan data dan/atau informasi;
3. c.pengolahan data dan/atau informasi; dan
4. d.penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 6

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat taktis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi.
(2)Pencarian dan pengolahan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tindakan dengan resiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi Keimigrasian.
(3)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan, data, atau informasi yang terkait dengan:
1. a.ideologi;
2. b.politik;
3. c.ekonomi; 2022, No.165
4. d.sosial budaya; atau
5. e.pertahanan dan keamanan negara, yang berhubungan dengan fungsi Keimigrasian.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan secara:

a.terbuka; dan/atau
b.tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

a.penelitian;
b.wawancara; dan/atau
c.bentuk lainnya.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:

a.data Keimigrasian baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon dokumen perjalanan Republik Indonesia, data pemohon visa, data pemohon izin tinggal, data penjamin Orang Asing, data perlintasan orang, dan data cegah tangkal;
b.dokumen yang terkait dengan persyaratan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa dan/atau izin tinggal;
c.informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan nonlembaga; dan/atau
d.hal lainnya yang terkait dengan bidang Keimigrasian.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan wawancara langsung dan elisitasi. 2022, No.165