DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman perencanaan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur secara khusus dalam instrumen hukum peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2023, No.133 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN www.peraturan.go.id 2023, No.133 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah menteri keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Kuasa Pengguna Barang Unit Utama adalah penanggung jawab perencanaan kebutuhan BMN pada unit utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Kuasa Pengguna Barang Wilayah adalah penanggung jawab perencanaan kebutuhan BMN pada satuan kerja kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yang ada di wilayah kerjanya.
7.Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah koordinator pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan kegiatan penelitian rencana kebutuhan BMN dan penggabungan usulan rencana kebutuhan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Wilayah.
8.Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, dengan output berupa rencana kebutuhan BMN.
9.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengelola Barang yang selanjutnya disebut SBSK Pengelola Barang adalah Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
12.Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut SBSK Pengguna Barang adalah Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13.Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
14.RKBMN Pengelola Barang adalah RKBMN yang disusun oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada SBSK Pengelola Barang.
15.RKBMN Pengguna Barang adalah RKBMN yang disusun www.peraturan.go.id 2023, No.133 dengan berpedoman pada SBSK Pengguna Barang.
16.RKBMN Kuasa Pengguna Barang adalah RKBMN yang disusun oleh satuan kerja dengan berpedoman pada SBSK.
17.RKBMN Hasil Penelaahan adalah RKBMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditelaah dan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
18.RKBMN Koordinator Kuasa Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RKBMN Korwil adalah dokumen hasil konsolidasi dan penelitian RKBMN di tingkat wilayah.
19.Usulan Perubahan RKBMN adalah dokumen RKBMN Hasil Penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.
20.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
21.Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
22.Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
23.Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat SIMAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna.
24.Sistem Manajemen BMN Terpadu yang selanjutnya disebut e-BMN adalah bentuk aplikasi yang terintegrasi dan memuat perencanaan, pengadaan, penatausahaan, status penggunaan dan pengamanan, serta pemindahtanganan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pengguna Barang yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
26.Kepala Divisi Administrasi yang selanjutnya disebut Kadivmin adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan administrasi pada kantor wilayah.

Pasal 2

(1)Pengguna Barang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN.
(4)Kuasa Pengguna Barang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.Kepala Biro Umum pada satuan kerja Sekretariat Jenderal;
2. b.Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi;
3. c.Sekretaris Unit Utama pada satuan kerja Unit Utama;
4. d.Kepala Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah;
5. e.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pelaksana Teknis;
6. f.Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Politeknik Ilmu Pemasyararakatan; dan
7. g.Direktur Politeknik Imigrasi pada Politeknik Imigrasi.

Pasal 3

(1)Menteri berwenang:
1. a.menetapkan SBSK Pengguna Barang;
2. b.mengajukan usulan SBSK kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan persetujuan atas usulan RKBMN hasil penelitian;
4. d.menandatangani RKBMN Hasil Penelaahan;
5. e.memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang;
6. f.menandatangani rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan;
7. g.melakukan konsolidasi atas RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan penelitian atas RKBMN hasil konsolidasi;
9. i.mengajukan usulan RKBMN kepada Pengelola Barang;
10. j.melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas usulan RKBMN kepada Pengelola Barang;
11. k.melakukan penelitian atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang;
12. l.mengajukan Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang;
13. m.melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang; dan
14. n.melakukan tugas lainnya di bidang perencanaan kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil memiliki kewenangan untuk: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.mengusulkan SBSK;
2. b.melakukan konsolidasi dan penelitian atas usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang pada wilayah kerjanya;
3. c.menyampaikan hasil konsolidasi dan penelitian RKBMN Kuasa Pengguna Barang berupa RKBMN Korwil kepada Pengguna Barang; dan
4. d.menandatangani dokumen yang menjadi data dukung penyampaian usulan RKBMN Korwil sesuai dengan batasan kewenangannya.
(2)Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil bertanggung jawab atas:
1. a.kebenaran dan kelengkapan dari usulan SBSK dan konsolidasi usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang yang disampaikannya; dan
2. b.kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.
(3)Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk:
1. a.mengusulkan SBSK;
2. b.menyusun usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang;
3. c.menyampaikan usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Unit Utama kepada Pengguna Barang;
4. d.menyampaikan usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil; dan
5. e.menandatangani dokumen yang menjadi data dukung penyampaian usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang.
(4)Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas:
1. a.kebenaran dan kelengkapan dari usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Unit Utama atau Wilayah yang disampaikan kepada Pengguna Barang; dan
2. b.kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

BAB II

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 5

(1)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan SBSK kepada Pengguna Barang melalui e-BMN Kementerian Hukum dan HAM sesuai formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Usulan SBSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen kajian yang memuat pertimbangan dan alasan atas usulan SBSK.
(3)Pengajuan usulan SBSK dilakukan pada bulan Januari setiap tahun berjalan. www.peraturan.go.id 2023, No.133

Pasal 6

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap usulan SBSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Dalam proses penetapan SBSK, Pengguna Barang dapat berkoordinasi dengan instansi lain, unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis pada minggu kedua Februari tahun berjalan.
(3)Pengguna Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah dalam laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(5)SBSK dan RKBMN Pengguna Barang dilakukan sosialisasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah.

Pasal 7

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap SBSK Pengguna Barang yang diusulkan menjadi perubahan SBSK yang akan ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(2)Pengguna Barang melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan perubahan SBSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada SBSK Pengguna Barang.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

RKBMN disusun dengan berpedoman pada:

a.rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.standar barang; dan
c.standar kebutuhan.

Pasal 9

(1)Bentuk perencanaan kebutuhan BMN meliputi: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.perencanaan pengadaan BMN;
2. b.perencanaan pemeliharaan BMN;
3. c.perencanaan pemanfaatan BMN;
4. d.perencanaan pemindahtanganan BMN; dan
5. e.perencanaan penghapusan BMN.
(2)Objek perencanaan pengadaan BMN meliputi:
1. a.RKBMN pengadaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan
2. b.RKBMN pengadaan Pengguna Barang berupa:
  1. 1.pekerjaan pematangan tanah/lahan;
  2. 2.bangunan dan gedung selain objek RKBMN pengelola barang;
  3. 3.pekerjaan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan rumah negara;
  4. 4.kendaraan fungsional;
  5. 5.peralatan dan mesin;
  6. 6.aset tak berwujud; dan/atau
  7. 7.aset tetap lainnya.
(3)Objek perencanaan pemeliharaan BMN terdiri atas:
1. a.tanah untuk bangunan gedung kantor;
2. b.tanah untuk bangunan rumah negara;
3. c.bangunan gedung kantor;
4. d.bangunan gedung negara lainnya;
5. e.bangunan rumah negara;
6. f.bangunan tahanan;
7. g.kendaraan dinas jabatan dan operasional;
8. h.kendaraan fungsional;
9. i.peralatan dan mesin;
10. j.aset tak berwujud; dan
11. k.aset tetap lainnya.
(4)Perencanaan pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kegiatan pengasuransian dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan terpeliharanya BMN dalam rangka pemberian pelayanan umum dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Objek perencanaan pemanfaatan BMN Pengguna Barang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.BMN tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. b.BMN yang akan atau sedang dimanfaatkan oleh pihak lain; dan
3. c.tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
(6)Objek perencanaan pemindahtanganan BMN Pengguna Barang terdiri atas:
1. a.termasuk pula sebagai objek pada RKBMN untuk penghapusan BMN; dan
2. b.tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN untuk pemeliharaan BMN.
(7)Objek perencanaan penghapusan BMN Pengguna Barang terdiri atas:
1. a.termasuk pula yang berasal dari objek RKBMN untuk pemindahtanganan BMN; dan
2. b.tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN untuk pemeliharaan BMN. www.peraturan.go.id 2023, No.133
(8)Penyusunan RKBMN dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dengan tahap penjadwalan sebagai berikut:
1. a.RKBMN pemanfaatan, dan pemindahtanganan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret;
2. b.RKBMN penghapusan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April;
3. c.RKBMN pengadaan Pengguna Barang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei; dan
4. d.RKBMN pengadaan dan pemeliharaan Pengelola Barang dimulai pada bulan Juli sampai dengan Agustus.
(9)Perubahan hasil penelaahan RKBMN dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan September pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

(1)RKBMN untuk pemanfaatan BMN disusun dengan memperhatikan:
1. a.ketersediaan BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang;
2. b.program dan rencana keluaran Kuasa Pengguna Barang berupa BMN; dan
3. c.daftar barang Kuasa Pengguna Barang.
(2)Bentuk pemanfaatan BMN untuk penyusunan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN.
(3)Persyaratan pengusulan RKBMN pemanfaatan terdiri atas:
1. a.daftar pemanfaatan BMN; dan
2. b.daftar BMN yang akan dilakukan pemanfaatan disertai data dukung pengajuan pemanfaatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Barang.
(4)Data dukung pengajuan pemanfataan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN.
(5)Tata cara penyusunan dan pengusulan RKBMN Pemanfaatan:
1. a.Kuasa Pengguna Barang Wilayah menyusun RKBMN pemanfaatan dan mengajukan kepada Korwil;
2. b.Korwil mengkonsolidasi dan meneliti serta mengajukan usulan kepada Pengguna Barang; dan
3. c.Kuasa Pengguna Barang Unit Utama menyusun RKBMN pemanfaatan dan mengajukan kepada www.peraturan.go.id 2023, No.133 Pengguna Barang.
(6)Penyusunan dan pengajuan usulan RKBMN pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan menggunakan e-BMN.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman perencanaan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur secara khusus dalam instrumen hukum peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2023, No.133 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN www.peraturan.go.id 2023, No.133 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah menteri keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Kuasa Pengguna Barang Unit Utama adalah penanggung jawab perencanaan kebutuhan BMN pada unit utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Kuasa Pengguna Barang Wilayah adalah penanggung jawab perencanaan kebutuhan BMN pada satuan kerja kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yang ada di wilayah kerjanya.
7.Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah koordinator pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan kegiatan penelitian rencana kebutuhan BMN dan penggabungan usulan rencana kebutuhan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Wilayah.
8.Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, dengan output berupa rencana kebutuhan BMN.
9.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengelola Barang yang selanjutnya disebut SBSK Pengelola Barang adalah Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
12.Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut SBSK Pengguna Barang adalah Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13.Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
14.RKBMN Pengelola Barang adalah RKBMN yang disusun oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada SBSK Pengelola Barang.
15.RKBMN Pengguna Barang adalah RKBMN yang disusun www.peraturan.go.id 2023, No.133 dengan berpedoman pada SBSK Pengguna Barang.
16.RKBMN Kuasa Pengguna Barang adalah RKBMN yang disusun oleh satuan kerja dengan berpedoman pada SBSK.
17.RKBMN Hasil Penelaahan adalah RKBMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditelaah dan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
18.RKBMN Koordinator Kuasa Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RKBMN Korwil adalah dokumen hasil konsolidasi dan penelitian RKBMN di tingkat wilayah.
19.Usulan Perubahan RKBMN adalah dokumen RKBMN Hasil Penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.
20.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
21.Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
22.Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
23.Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat SIMAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna.
24.Sistem Manajemen BMN Terpadu yang selanjutnya disebut e-BMN adalah bentuk aplikasi yang terintegrasi dan memuat perencanaan, pengadaan, penatausahaan, status penggunaan dan pengamanan, serta pemindahtanganan dan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pengguna Barang yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
26.Kepala Divisi Administrasi yang selanjutnya disebut Kadivmin adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan administrasi pada kantor wilayah.

Pasal 2

(1)Pengguna Barang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN.
(4)Kuasa Pengguna Barang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.Kepala Biro Umum pada satuan kerja Sekretariat Jenderal;
2. b.Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pada satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi;
3. c.Sekretaris Unit Utama pada satuan kerja Unit Utama;
4. d.Kepala Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah;
5. e.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pelaksana Teknis;
6. f.Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Politeknik Ilmu Pemasyararakatan; dan
7. g.Direktur Politeknik Imigrasi pada Politeknik Imigrasi.

Pasal 3

(1)Menteri berwenang:
1. a.menetapkan SBSK Pengguna Barang;
2. b.mengajukan usulan SBSK kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan persetujuan atas usulan RKBMN hasil penelitian;
4. d.menandatangani RKBMN Hasil Penelaahan;
5. e.memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang;
6. f.menandatangani rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan;
7. g.melakukan konsolidasi atas RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan penelitian atas RKBMN hasil konsolidasi;
9. i.mengajukan usulan RKBMN kepada Pengelola Barang;
10. j.melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas usulan RKBMN kepada Pengelola Barang;
11. k.melakukan penelitian atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang;
12. l.mengajukan Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang;
13. m.melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang; dan
14. n.melakukan tugas lainnya di bidang perencanaan kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil memiliki kewenangan untuk: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.mengusulkan SBSK;
2. b.melakukan konsolidasi dan penelitian atas usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang pada wilayah kerjanya;
3. c.menyampaikan hasil konsolidasi dan penelitian RKBMN Kuasa Pengguna Barang berupa RKBMN Korwil kepada Pengguna Barang; dan
4. d.menandatangani dokumen yang menjadi data dukung penyampaian usulan RKBMN Korwil sesuai dengan batasan kewenangannya.
(2)Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil bertanggung jawab atas:
1. a.kebenaran dan kelengkapan dari usulan SBSK dan konsolidasi usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang yang disampaikannya; dan
2. b.kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.
(3)Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk:
1. a.mengusulkan SBSK;
2. b.menyusun usulan RKBMN Kuasa Pengguna Barang;
3. c.menyampaikan usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Unit Utama kepada Pengguna Barang;
4. d.menyampaikan usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah selaku Korwil; dan
5. e.menandatangani dokumen yang menjadi data dukung penyampaian usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang.
(4)Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas:
1. a.kebenaran dan kelengkapan dari usulan SBSK dan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Unit Utama atau Wilayah yang disampaikan kepada Pengguna Barang; dan
2. b.kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

BAB II

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 5

(1)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan SBSK kepada Pengguna Barang melalui e-BMN Kementerian Hukum dan HAM sesuai formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Usulan SBSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen kajian yang memuat pertimbangan dan alasan atas usulan SBSK.
(3)Pengajuan usulan SBSK dilakukan pada bulan Januari setiap tahun berjalan. www.peraturan.go.id 2023, No.133

Pasal 6

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap usulan SBSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Dalam proses penetapan SBSK, Pengguna Barang dapat berkoordinasi dengan instansi lain, unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis pada minggu kedua Februari tahun berjalan.
(3)Pengguna Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah dalam laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(5)SBSK dan RKBMN Pengguna Barang dilakukan sosialisasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah.

Pasal 7

(1)Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap SBSK Pengguna Barang yang diusulkan menjadi perubahan SBSK yang akan ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(2)Pengguna Barang melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan perubahan SBSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada SBSK Pengguna Barang.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

RKBMN disusun dengan berpedoman pada:

a.rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.standar barang; dan
c.standar kebutuhan.

Pasal 9

(1)Bentuk perencanaan kebutuhan BMN meliputi: www.peraturan.go.id 2023, No.133
1. a.perencanaan pengadaan BMN;
2. b.perencanaan pemeliharaan BMN;
3. c.perencanaan pemanfaatan BMN;
4. d.perencanaan pemindahtanganan BMN; dan
5. e.perencanaan penghapusan BMN.
(2)Objek perencanaan pengadaan BMN meliputi:
1. a.RKBMN pengadaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan
2. b.RKBMN pengadaan Pengguna Barang berupa:
  1. 1.pekerjaan pematangan tanah/lahan;
  2. 2.bangunan dan gedung selain objek RKBMN pengelola barang;
  3. 3.pekerjaan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan rumah negara;
  4. 4.kendaraan fungsional;
  5. 5.peralatan dan mesin;
  6. 6.aset tak berwujud; dan/atau
  7. 7.aset tetap lainnya.
(3)Objek perencanaan pemeliharaan BMN terdiri atas:
1. a.tanah untuk bangunan gedung kantor;
2. b.tanah untuk bangunan rumah negara;
3. c.bangunan gedung kantor;
4. d.bangunan gedung negara lainnya;
5. e.bangunan rumah negara;
6. f.bangunan tahanan;
7. g.kendaraan dinas jabatan dan operasional;
8. h.kendaraan fungsional;
9. i.peralatan dan mesin;
10. j.aset tak berwujud; dan
11. k.aset tetap lainnya.
(4)Perencanaan pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kegiatan pengasuransian dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan terpeliharanya BMN dalam rangka pemberian pelayanan umum dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Objek perencanaan pemanfaatan BMN Pengguna Barang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.BMN tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. b.BMN yang akan atau sedang dimanfaatkan oleh pihak lain; dan
3. c.tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
(6)Objek perencanaan pemindahtanganan BMN Pengguna Barang terdiri atas:
1. a.termasuk pula sebagai objek pada RKBMN untuk penghapusan BMN; dan
2. b.tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN untuk pemeliharaan BMN.
(7)Objek perencanaan penghapusan BMN Pengguna Barang terdiri atas:
1. a.termasuk pula yang berasal dari objek RKBMN untuk pemindahtanganan BMN; dan
2. b.tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN untuk pemeliharaan BMN. www.peraturan.go.id 2023, No.133
(8)Penyusunan RKBMN dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dengan tahap penjadwalan sebagai berikut:
1. a.RKBMN pemanfaatan, dan pemindahtanganan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret;
2. b.RKBMN penghapusan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April;
3. c.RKBMN pengadaan Pengguna Barang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei; dan
4. d.RKBMN pengadaan dan pemeliharaan Pengelola Barang dimulai pada bulan Juli sampai dengan Agustus.
(9)Perubahan hasil penelaahan RKBMN dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan September pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

(1)RKBMN untuk pemanfaatan BMN disusun dengan memperhatikan:
1. a.ketersediaan BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang;
2. b.program dan rencana keluaran Kuasa Pengguna Barang berupa BMN; dan
3. c.daftar barang Kuasa Pengguna Barang.
(2)Bentuk pemanfaatan BMN untuk penyusunan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN.
(3)Persyaratan pengusulan RKBMN pemanfaatan terdiri atas:
1. a.daftar pemanfaatan BMN; dan
2. b.daftar BMN yang akan dilakukan pemanfaatan disertai data dukung pengajuan pemanfaatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Barang.
(4)Data dukung pengajuan pemanfataan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN.
(5)Tata cara penyusunan dan pengusulan RKBMN Pemanfaatan:
1. a.Kuasa Pengguna Barang Wilayah menyusun RKBMN pemanfaatan dan mengajukan kepada Korwil;
2. b.Korwil mengkonsolidasi dan meneliti serta mengajukan usulan kepada Pengguna Barang; dan
3. c.Kuasa Pengguna Barang Unit Utama menyusun RKBMN pemanfaatan dan mengajukan kepada www.peraturan.go.id 2023, No.133 Pengguna Barang.
(6)Penyusunan dan pengajuan usulan RKBMN pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan menggunakan e-BMN.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020