DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris; www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709;
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
2.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
3.Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.
4.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
5.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6.Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 8.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. 9.Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang:
a.memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b.merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
c.mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
d.memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
e.mengendalikan Korporasi; dan/atau
f.merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
1. 10.Orang yang Populer Secara Politis atau Politically Exposed Person yang selanjutnya disebutS PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada :
a.lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif;
b.negara asing/yurisdiksi asing; atau
c.organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
1. 11.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

BAB II

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Pasal 2

(1)Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
(2)Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi Pengguna Jasa;
2. b.verifikasi Pengguna Jasa; dan
3. c.pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(3)Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
1. a.pembelian dan penjualan properti;
2. b.pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. c.pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
4. d.pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5. e.pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(4)Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
1. a.melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
2. b.terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. c.terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. d.Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pasal 3

Notaris yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.

Pasal 4

(1)Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:
1. a.memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
2. b.melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
(2)Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
1. a.profil;
2. b.bisnis;
3. c.negara; dan
4. d.produk.

Pasal 5

(1)Notaris dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa.

Pasal 6

(1)Notaris melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa.
(2)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa:
1. a.orang perseorangan;
2. b.Korporasi; dan
3. c.perikatan lainnya (legal arrangements).

Pasal 7

(1)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
  3. 3.tempat dan tanggal lahir;
  4. 4.kewarganegaraan;
  5. 5.alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  6. 6.alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  7. 7.alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
2. b.pekerjaan;
3. c.sumber dana;
4. d.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
5. e.nomor pokok wajib pajak; dan
6. f.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama Korporasi;
  2. 2.nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
  3. 3.bentuk Korporasi;
  4. 4.bidang usaha;
  5. 5.nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
  6. 6.alamat Korporasi dan nomor telepon;
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
4. d.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
5. e.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
6. f.nomor pokok wajib pajak; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
7. g.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
  3. 3.alamat kedudukan.
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
4. d.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);
5. e.nomor pokok wajib pajak;
6. f.jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
7. g.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
8. h.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.
(3)Dalam hal Notaris tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.

Pasal 9

Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d melalui pengumpulan informasi:

a.Setiap Orang yang merupakan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements);
b.orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
c.Setiap Orang yang memiliki kesamaan posisi dengan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

(1)Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.
(2)Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709;
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
2.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
3.Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.
4.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
5.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6.Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 8.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. 9.Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang:
a.memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b.merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
c.mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
d.memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
e.mengendalikan Korporasi; dan/atau
f.merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
1. 10.Orang yang Populer Secara Politis atau Politically Exposed Person yang selanjutnya disebutS PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada :
a.lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif;
b.negara asing/yurisdiksi asing; atau
c.organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
1. 11.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

BAB II

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Pasal 2

(1)Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
(2)Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi Pengguna Jasa;
2. b.verifikasi Pengguna Jasa; dan
3. c.pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(3)Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
1. a.pembelian dan penjualan properti;
2. b.pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. c.pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
4. d.pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5. e.pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(4)Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
1. a.melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
2. b.terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. c.terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. d.Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:
1. a.memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
2. b.melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
(2)Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
1. a.profil;
2. b.bisnis;
3. c.negara; dan
4. d.produk.

Pasal 5

(1)Notaris dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa.

Pasal 6

(1)Notaris melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa.
(2)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa:
1. a.orang perseorangan;
2. b.Korporasi; dan
3. c.perikatan lainnya (legal arrangements).

Pasal 7

(1)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
  3. 3.tempat dan tanggal lahir;
  4. 4.kewarganegaraan;
  5. 5.alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  6. 6.alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  7. 7.alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
2. b.pekerjaan;
3. c.sumber dana;
4. d.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
5. e.nomor pokok wajib pajak; dan
6. f.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama Korporasi;
  2. 2.nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
  3. 3.bentuk Korporasi;
  4. 4.bidang usaha;
  5. 5.nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
  6. 6.alamat Korporasi dan nomor telepon;
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
4. d.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
5. e.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
6. f.nomor pokok wajib pajak; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1087
7. g.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:
1. a.identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
  3. 3.alamat kedudukan.
2. b.sumber dana;
3. c.hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
4. d.informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);
5. e.nomor pokok wajib pajak;
6. f.jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
7. g.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
8. h.informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi www.peraturan.go.id 2017, No. 1087 Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.
(3)Dalam hal Notaris tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.

Pasal 9

Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d melalui pengumpulan informasi:

a.Setiap Orang yang merupakan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements);
b.orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
c.Setiap Orang yang memiliki kesamaan posisi dengan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

(1)Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.
(2)Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No. 1087