DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan www.peraturan.go.id 2020, No.327 Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. www.peraturan.go.id 2020, No.327
2.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
4.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
5.Biaya Beban adalah denda terhadap Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
6.Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
7.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
10.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
11.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan diluar kemampuan yang tidak dapat dihindari antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara. www.peraturan.go.id 2020, No.327

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA DAN SPLP

Pasal 2

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
1. a.tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
2. b.warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali melampirkan:
1. a.rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pemberi kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1)Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia melampirkan:
1. a.kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
2. b.keterangan tidak mampu dari otoritas negara setempat yang membidangi bidang sosial.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetujui, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(3)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada www.peraturan.go.id 2020, No.327 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia:
1. a.yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
2. b.dalam rangka repatriasi.
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia sesuai wilayah akreditasi warga negara Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri; atau www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Format persetujuan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa dan SPLP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAU TARIF NOL DOLLAR DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 10

(1)Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika).
(2)Penerbitan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Visa kunjungan; www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.Visa izin tinggal terbatas; dan
3. c.Persetujuan Visa.
(3)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure);
2. b.tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. e.warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka humanitarian assistance pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure) atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.
(2)Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan www.peraturan.go.id 2020, No.327 Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. www.peraturan.go.id 2020, No.327
2.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
4.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
5.Biaya Beban adalah denda terhadap Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
6.Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
7.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
10.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
11.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan diluar kemampuan yang tidak dapat dihindari antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara. www.peraturan.go.id 2020, No.327

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA DAN SPLP

Pasal 2

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
1. a.tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
2. b.warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali melampirkan:
1. a.rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pemberi kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1)Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia melampirkan:
1. a.kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
2. b.keterangan tidak mampu dari otoritas negara setempat yang membidangi bidang sosial.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetujui, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(3)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada www.peraturan.go.id 2020, No.327 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia:
1. a.yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
2. b.dalam rangka repatriasi.
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia sesuai wilayah akreditasi warga negara Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat domisili di Indonesia; dan
4. d.pekerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri; atau www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Format persetujuan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa dan SPLP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAU TARIF NOL DOLLAR DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 10

(1)Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika).
(2)Penerbitan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Visa kunjungan; www.peraturan.go.id 2020, No.327
2. b.Visa izin tinggal terbatas; dan
3. c.Persetujuan Visa.
(3)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure);
2. b.tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. e.warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka humanitarian assistance pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Pasal 11

(1)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure) atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.
(2)Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan.