DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Penanggung Jawab Alat Angkut; b. pemeriksaan masuk atau keluar Wilayah Indonesia; c. TPI; d. Area Imigrasi; e. unit analisis penumpang; dan f. tata tertib di TPI.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
4.Konter Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat dilakukannya tahapan pemeriksaan Keimigrasian di Area Imigrasi.
5.Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
6.Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk Wilayah Indonesia.
7.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
8.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
9.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
10.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPRI adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
11.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12.Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain berdasarkan perjanjian lintas batas.
13.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
15.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
19.Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
20.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
21.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
22.Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor Kebangsaan yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
23.Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di TPI yang memuat tentang alasan penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
24.Exit Permit Only adalah izin untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak untuk kembali.
25.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
27.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
28.Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam kawasan perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos lintas batas atau pos lintas batas negara.
29.Supernumery adalah suami, istri atau anak yang merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat Angkut laut yang ikut bersama dalam Alat Angkutnya yang diperlakukan sebagai penumpang.
30.Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
31.Superintendent adalah pengawas Alat Angkut laut yang bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
32.Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan.
33.Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing atau Warga Negara Indonesia sebagai bukti penarikan Dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan.
34.Deviasi adalah penyimpangan perjalanan oleh Alat Angkut yang telah memperoleh cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang (immigration clearance) untuk keluar Wilayah Indonesia namun masih berada dan/atau menyinggahi bandara/pelabuhan/tempat lain di Wilayah Indonesia.
35.Kapal Wisata (Yacht) Asing adalah Alat Angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan nonniaga.
36.Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation yang selanjutnya disingkat KPP APEC adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation berdasarkan perjanjian dan memuat identitas pemegangnya untuk melakukan perjalanan dan tinggal di negara yang telah memberikan persetujuan.
37.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
38.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
39.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
40.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
41.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
42.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
43.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
44.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
45.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.
46.Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
47.Data Penumpang adalah data yang berisi semua informasi mengenai penumpang yang akan atau sudah diangkut oleh Alat Angkut yang bersumber dari data Advance Passenger Information, Passenger Name Record, dan/atau sumber lain.

Pasal 2

(1)Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
(2)Dalam hal belum terdapat Pejabat Imigrasi pada TPI, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi.
(3)Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Penanggung Jawab Alat Angkut;
b.pemeriksaan masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
c.TPI;
d.Area Imigrasi;
e.unit analisis penumpang; dan
f.tata tertib di TPI.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

Pasal 4

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
1. a.sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
2. b.menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
3. c.memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
4. d.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
5. e.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
6. f.membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
7. g.menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
8. h.menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Alat Angkut juga wajib:
1. a.mendatangkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian dalam hal pemeriksaan dilaksanakan di tempat lain; dan
2. b.memenuhi sarana penunjang keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan saat pemeriksaan Keimigrasian di perairan.
(3)Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.
(4)Selain informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanggung Jawab Alat Angkut juga wajib mengumpulkan data reservasi penumpang.
(5)Data reservasi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada standardisasi ketentuan internasional.
(6)Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan atau keberangkatan Alat Angkut laut atau Alat Angkut udara bagi Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) jam sebelum Alat Angkut tiba atau berangkat.
(7)Ketentuan mengenai informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedatangan Alat Angkut.
(2)Penanggung Jawab Alat Angkut militer negara asing dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:
1. a.membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama;
2. b.membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
3. c.membawa orang yang tidak memiliki:
  1. 1.Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
  2. 2.Visa, kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Alat Angkut darat.

Pasal 7

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
(2)Dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa pengenaan biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 8

(1)Pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada laporan kejadian dan berita acara pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut yang dibuat oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.
(2)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dibuatkan berita acara pendapat dan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar penerbitan keputusan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.
(3)Kepala Kantor Imigrasi menetapkan keputusan pengenaan biaya beban disertai dengan jangka waktu pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan pengenaan biaya beban.
(4)Dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak memenuhi kewajiban membayar biaya beban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi dapat mengenakan denda dan melakukan kegiatan pengelolaan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERIKSAAN MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 9

(1)Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus:
1. a.memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; dan
2. b.memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan atau Orang Asing tanpa kewarganegaraan, juga harus melampirkan:
1. a.Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan;
2. b.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan bergabung dengan Alat Angkutnya; dan
3. c.Visa dengan persetujuan Direktur Jenderal.
(4)Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.laissez passer;
2. b.titre de voyage berupa Dokumen Perjalanan yang diberikan kepada pengungsi;
3. c.travel document;
4. d.document of identity;
5. e.certificate of identity;
6. f.alien passport berupa paspor nonkebangsaan atau paspor untuk Orang Asing;
7. g.alien travel document;
8. h.emergency travel document;
9. i.emergency passport;
10. j.temporary passport; atau
11. k.Dokumen Perjalanan sejenis lainnya.

Pasal 10

(1)Setiap Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengisi kartu kedatangan secara elektronik.
(2)Dalam hal pengisian kartu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, pengisian kartu kedatangan dapat dilakukan secara manual.
(3)Kartu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tanggal lahir;
3. c.nomor paspor;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.alamat surat elektronik;
6. f.tujuan kedatangan;
7. g.alamat tinggal di Indonesia;
8. h.lama tinggal di Indonesia;
9. i.nomor Alat Angkut; dan
10. j.asal negara keberangkatan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengisian, spesifikasi, dan desain kartu kedatangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. b.tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
3. c.telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas pada pos lintas batas; dan
4. d.memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan keluar Wilayah Indonesia juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…