DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011

Nomor: M.HH-01.AH.01.01
Tahun: 2011
Ditetapkan: 22 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.187 2 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1873
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemohon adalah calon pendiri bersama-sama atau Direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris.
5.Format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.
6.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.
7.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.
8.Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar I adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
9.Format Isian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar II adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
10.Format Isian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan Data Perseroan adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang- Undang.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan /atau anggaran dasar.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.187 4

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahului dengan permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan.

Pasal 4

(1)Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
(2)Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui.
(2)Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur.
(3)Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyatakan tidak berkeberatan melalui SABH.
(4)Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1875 yang Ditunjuk memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon melalui SABH.
(5)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
(6)Penyampaian surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman.
(7)Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

a.tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
b.ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
c.tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
d.asli bukti pembayaran biaya untuk:
1. 1.memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
2. 2.memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
e.fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:
1. 1.slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama- sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
2. 2.keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.187 6
3. 3.Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau
4. 4.neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
f.surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 7

(1)Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)menjadi gugur.
(2)Pernyataan tidak berkeberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(6)dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya.
(3)Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8

(1)Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. c.jangka waktu berdirinya Perseroan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1877
4. d.besarnya modal dasar;
5. e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. f.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
(3)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(4)Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
(5)Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
(7)Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 10

Apabila dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1873
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemohon adalah calon pendiri bersama-sama atau Direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris.
5.Format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.
6.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.
7.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.
8.Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar I adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
9.Format Isian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar II adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
10.Format Isian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan Data Perseroan adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang- Undang.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan /atau anggaran dasar.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.187 4

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahului dengan permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan.

Pasal 4

(1)Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
(2)Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui.
(2)Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur.
(3)Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyatakan tidak berkeberatan melalui SABH.
(4)Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1875 yang Ditunjuk memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon melalui SABH.
(5)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
(6)Penyampaian surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman.
(7)Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

a.tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
b.ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
c.tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
d.asli bukti pembayaran biaya untuk:
1. 1.memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
2. 2.memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
e.fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:
1. 1.slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama- sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
2. 2.keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.187 6
3. 3.Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau
4. 4.neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
f.surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 7

(1)Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)menjadi gugur.
(2)Pernyataan tidak berkeberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(6)dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya.
(3)Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8

(1)Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. c.jangka waktu berdirinya Perseroan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1877
4. d.besarnya modal dasar;
5. e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. f.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
(3)Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(4)Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
(5)Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
(7)Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.