DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010

Nomor: M.HH.01.AH.02.12
Tahun: 2010
Ditetapkan: 8 Februari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perserikatan Perdata Notaris bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotarisan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Tentang Persyaratan menjalankan jabatan Notaris Dalam bentuk Perserikatan Perdata. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.93 2 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalal perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing- masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.
2.Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tantang Jabatan Notaris.
3.Teman Serikat Notaris yang selanjutnya disebut Teman Serikat adalah Notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam Perserikatan.
4.Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.
5.Wilayah Jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris.
6.Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
7.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
8.Hari adalah hari kalender.
9.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.933

Pasal 2

Tujuan Perserikatan meliputi:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan;
b.meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan
c.efisiendi biaya pengurusan kantor.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN PERSERIKATAN

Pasal 3

(1)Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan:
1. a.telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
2. b.mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
3. c.tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
4. d.tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
5. e.mempunyai kondite baik; dan
6. f.tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
1. a.foto copy surat keputusan pengangkatan atau foto copy surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris lain;
2. b.foto copy Berita Acara Sumpah jabatan yang disahkan oleh Notaris lain;
3. c.surat keterangan kondite baik dari Majelis Pengawas Notaris;
4. d.surat keterangan dari seluruh Teman Serikat yang menyatakan tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis kesamping sampai derajat kedua dengan teman Serikat lainnya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.93 4

Pasal 4

(1)Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
(2)Dalam hal tardapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:
1. a.perkawinan atau semenda; dan/atau
2. b.darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

Pasal 5

(1)Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
1. a.nama, alamat, dan tempat kedudukan Perserikatan;
2. b.nama dan identifikasi Teman Serikat;
3. c.nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat;
4. d.jangka waktu Perserikatan;
5. e.bentuk pemasukan Teman Serikat;
6. f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
(2)Nama Perserikatan harus didahului dengan frasa “Perserikatan Perdata Notaris”.

Pasal 6

(1)Sebelum akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat, calon Teman Serikat menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Menteri melakukan penelitian muatan rancangan akta Notaris sesuai ketentuan Pasal 5 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.935
(3)Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak rancangan akta Notaris dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.
(4)Rancangan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan ditandatangani Teman Serikat, setelah Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.

Pasal 7

(1)Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditandatangani, Teman Serikat memberitahukan kepada Menteri mengenai telah ditandatangani akta tersebut, dengan melampirkan salinan akta tersebut yang sesuai dengan aslinya.
(2)Tembusan dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut lampirannya disampaikan kepada:
1. a.Organisasi Notaris; dan
2. b.Majelis Pengawas Notaris; pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
(3)Dalam hal salinan akta Notaris yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan kepada Menteri, Menteri memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris ketidaksesuaian tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Jabatan Notaris.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN BERAKHIRNYA TEMAN SERIKAT

Pasal 8

Hak Teman Serikat adalah:

a.didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol Teman Serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.93 6
b.melanjutkan Perserikatan dalam hal Teman Serikat sekurang-kurangnya menjadi 2 (dua) orang dan masih dalam ikatan perjanjian karena salah seorang Teman Serikat berhenti atau pindah tempat kedudukan.
c.melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan Perserikatan.
d.menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Dalam menjalankan Perserikatan, setiap Teman Serikat wajib:

a.menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Kode Etik Notaris.
b.memberikan persetujuan atas laporan keuangan Perserikatan.

Pasal 10

Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan, wajib mencantumkan nama pada papan namanya yang merupakan gabungan nama dari Teman Serikat atau diambil dari sala satu nama Teman Serikat di tambah dengan kata “dan Rekan” yang didahului dengan frasa Perserikatan Perdata Notaris.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perserikatan Perdata Notaris bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotarisan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalal perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing- masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.
2.Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tantang Jabatan Notaris.
3.Teman Serikat Notaris yang selanjutnya disebut Teman Serikat adalah Notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam Perserikatan.
4.Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.
5.Wilayah Jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris.
6.Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
7.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
8.Hari adalah hari kalender.
9.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.933

Pasal 2

Tujuan Perserikatan meliputi:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan;
b.meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan
c.efisiendi biaya pengurusan kantor.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN PERSERIKATAN

Pasal 3

(1)Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan:
1. a.telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
2. b.mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
3. c.tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
4. d.tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
5. e.mempunyai kondite baik; dan
6. f.tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
1. a.foto copy surat keputusan pengangkatan atau foto copy surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris lain;
2. b.foto copy Berita Acara Sumpah jabatan yang disahkan oleh Notaris lain;
3. c.surat keterangan kondite baik dari Majelis Pengawas Notaris;
4. d.surat keterangan dari seluruh Teman Serikat yang menyatakan tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis kesamping sampai derajat kedua dengan teman Serikat lainnya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.93 4

Pasal 4

(1)Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
(2)Dalam hal tardapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:
1. a.perkawinan atau semenda; dan/atau
2. b.darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

Pasal 5

(1)Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
1. a.nama, alamat, dan tempat kedudukan Perserikatan;
2. b.nama dan identifikasi Teman Serikat;
3. c.nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat;
4. d.jangka waktu Perserikatan;
5. e.bentuk pemasukan Teman Serikat;
6. f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
(2)Nama Perserikatan harus didahului dengan frasa “Perserikatan Perdata Notaris”.

Pasal 6

(1)Sebelum akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat, calon Teman Serikat menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Menteri melakukan penelitian muatan rancangan akta Notaris sesuai ketentuan Pasal 5 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.935
(3)Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak rancangan akta Notaris dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.
(4)Rancangan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan ditandatangani Teman Serikat, setelah Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.

Pasal 7

(1)Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditandatangani, Teman Serikat memberitahukan kepada Menteri mengenai telah ditandatangani akta tersebut, dengan melampirkan salinan akta tersebut yang sesuai dengan aslinya.
(2)Tembusan dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut lampirannya disampaikan kepada:
1. a.Organisasi Notaris; dan
2. b.Majelis Pengawas Notaris; pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
(3)Dalam hal salinan akta Notaris yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan kepada Menteri, Menteri memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris ketidaksesuaian tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Jabatan Notaris.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN BERAKHIRNYA TEMAN SERIKAT

Pasal 8

Hak Teman Serikat adalah:

a.didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol Teman Serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.93 6
b.melanjutkan Perserikatan dalam hal Teman Serikat sekurang-kurangnya menjadi 2 (dua) orang dan masih dalam ikatan perjanjian karena salah seorang Teman Serikat berhenti atau pindah tempat kedudukan.
c.melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan Perserikatan.
d.menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Dalam menjalankan Perserikatan, setiap Teman Serikat wajib:

a.menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Kode Etik Notaris.
b.memberikan persetujuan atas laporan keuangan Perserikatan.