DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010

Nomor: M.HH.01.GR.01.14
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa surat keterangan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan setelah melalui penelitian yang akurat dan obyektif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541); www.djpp.depkumham.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Skim adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.
2.Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali.
3.Sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Tetap sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk www.djpp.depkumham.go.id tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun.
4.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
5.Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia adalah upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 2

(1)Skim diberikan kepada orang asing untuk proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Proses permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pewarganegaraan; dan
2. b.menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Pasal 3

(1)Skim untuk proses pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang asing jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir yang ditentukan;
2. b.menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
  1. 1.paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
  2. 2.izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku.
3. c.pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
  1. 1.paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  2. 2.paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. d.tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
5. e.membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
7. g.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
8. h.surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi:
1. a.tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: 1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2) akta pendirian perusahaan; dan 3) Tanda Daftar Perusahaan.
2. b.penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;
3. c.rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Pasal 4

www.djpp.depkumham.go.id

(1)Skim untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir yang ditentukan;
2. b.menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
  1. 1.paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. 2.izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku; dan
  3. 3.kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang.
3. c.pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
  1. 1.paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  2. 2.paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. d.tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
5. e.membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat ) lembar; dan
7. g.surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan surat tanda pelaporan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas dasar permohonan.
(2)Permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3)Permohonan Skim dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak terpenuhi, Kepala Kantor Imigrasi harus menolak permohonan Skim dengan menerbitkan surat penolakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah lengkap, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan Skim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Imigrasi.
(3)Direktur Jenderal Imigrasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.
(4)Persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan Skim disetujui Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Skim dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan persetujuan.
(2)Dalam hal permohonan Skim ditolak oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

(1)Proses penyelesaian permohonan Skim dilakukan secara elektronik.
(2)Dalam hal Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik, proses penyelesaian permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku jika:

a.tidak memperpanjang izin tinggal;
b.meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali;
c.atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali;
d.mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi:
1. 1.warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; atau
2. 2.warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga.
e.mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan;
f.dikenakan tindakan keimigrasian; atau
g.meninggal dunia.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa surat keterangan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan setelah melalui penelitian yang akurat dan obyektif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541); www.djpp.depkumham.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Skim adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.
2.Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali.
3.Sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Tetap sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk www.djpp.depkumham.go.id tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun.
4.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
5.Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia adalah upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 2

(1)Skim diberikan kepada orang asing untuk proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Proses permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pewarganegaraan; dan
2. b.menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Pasal 3

(1)Skim untuk proses pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang asing jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir yang ditentukan;
2. b.menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
  1. 1.paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
  2. 2.izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku.
3. c.pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
  1. 1.paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  2. 2.paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. d.tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
5. e.membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
7. g.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
8. h.surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi:
1. a.tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: 1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2) akta pendirian perusahaan; dan 3) Tanda Daftar Perusahaan.
2. b.penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;
3. c.rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Pasal 4

www.djpp.depkumham.go.id

(1)Skim untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir yang ditentukan;
2. b.menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
  1. 1.paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. 2.izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku; dan
  3. 3.kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang.
3. c.pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
  1. 1.paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  2. 2.paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. d.tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
5. e.membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat ) lembar; dan
7. g.surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan surat tanda pelaporan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas dasar permohonan.
(2)Permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3)Permohonan Skim dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak terpenuhi, Kepala Kantor Imigrasi harus menolak permohonan Skim dengan menerbitkan surat penolakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah lengkap, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan Skim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Imigrasi.
(3)Direktur Jenderal Imigrasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.
(4)Persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan Skim disetujui Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Skim dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan persetujuan.
(2)Dalam hal permohonan Skim ditolak oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

(1)Proses penyelesaian permohonan Skim dilakukan secara elektronik.
(2)Dalam hal Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik, proses penyelesaian permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku jika:

a.tidak memperpanjang izin tinggal;
b.meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali;
c.atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali;
d.mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi:
1. 1.warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; atau
2. 2.warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga.
e.mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan;
f.dikenakan tindakan keimigrasian; atau
g.meninggal dunia.