DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

Nomor: M.HH-01.IN.04.03
Tahun: 2011
Ditetapkan: 5 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembinaan narapidana, pembimbingan klien pernasyarakatan, peiayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor 173; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6163 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pernasvarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.
2.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3.Dokumentasi adalah kumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
4.Informasi Pemasyarakatan adalah Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5.Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, perneliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
6.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemasyarakatan kepada masyarakat pengguna Informasi Pemasyarakatan.
7.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 4
8.Pemohon Informasi Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sumber Informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau individu yang memberikan data atau. Informasi kepada penyedia informasi.
10.Peliputan adalah proses, cara membuat berita atau laporan secara rinci tentang suatu masalah atau peristiwa pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang meliputi kegiatan wawancara, pengambilan gambar, dan/atau rekaman.
11.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan.
13.Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah narapiciana, tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Informasi Pemasyarakatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi, kecuali Informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.
(3)Informasi Pemasyarakatan harus dapat diperoleh setiap Pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada publik serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Pemasyarakatan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6165

Pasal 3

Tujuan pelayanan Informasi Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan adalah:

a.mewujudkan komunikasi dua arch yang harmonis antara Penyedia Informasi dengan Pemohon dan pengguna Informasi Pemasyarakatan;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Informasi Pemasyarakatan yang balk.
c.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

BAB II

INFORMASI PEMASYARAKATAN

Pasal 4

Informasi Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

a.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c.Informasi yang tersedia setiap saat.

Pasal 5

(1)Informasi Pemasyarakatan yang disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan jumlah yang diperoleh dari Sumber Informasi perbulan, pertriwulan, semester dan/atau tahunan.
(2)Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, atau UPT Pemasyarakatan yang memuat:
  1. 1.tugas pokok jabatan;
  2. 2.struktur organisasi;
  3. 3.alamat kantor, telepon, faksimili, dan situs resmi;
  4. 4.daftar nama pejabat dan daftar nama petugas pemasyarakatan;
  5. 5.profil singkat pejabat struktural; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 6
  6. 6.laporan harta kekayaan pejabat negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK;
2. b.rencana kerja tahunan;
3. c.ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan paling sedikit memuat:
  1. 1.nama program dan kegiatan;
  2. 2.penanggungjawab, pelaksana program, dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau capaian program dan kegiatan;
  3. 3.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  4. 4.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
4. d.ringkasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. e.ringkasan laporan keuangan paling sedikit memuat:
  1. 1.rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
  2. 2.neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. f.ringkasan daftar aset dan inventaris;
7. g.ringkasan laporan akses Informasi paling sedikit memuat:
  1. 1.jumlah permohonan Informasi yang diterima;
  2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;
  3. 3.jumlah permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak; dan
  4. 4.alasan penolakan permohonan Informasi.
8. h.pengumuman dan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.pengumuman dan laporan penerimaan pegawai;
10. j.laporan pelaksanaan tugas berdasarkan bulanan dan tahunan;
11. k.jumlah pegawai pemasyarakatan berdasarkan: 1 . usia; 2 . jenis kelamin; 3 . pangkat; 4 . jabatan; 5 . pendidikan; dan 6 . penempatan tugas. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6167
12. l.jumlah pegawai pemasyarakatan yang disesuaikan dan dikombinasikan berdasarkan:
  1. 1.pengadaan pegawai baru;
  2. 2.mendapat penghargaan;
  3. 3.dipidana;
  4. 4.pelanggaran disiplin;
  5. 5.pensiun;
  6. 6.pembuatan;
  7. 7.meninggal dunia.
13. m.jumlah WBP berdasarkan:
  1. 1.seluruh Indonesia; 2 . usia; 3 . jenis kelamin; 4 . jenis pidana; dan 5 . register.
14. n.jumlah WBP yang dikombinasikan berdasarkan:
  1. 1.kategori pembinaan;
  2. 2.kategori pemberian hak;
  3. 3.kategori keamanan dan ketertiban; dan
  4. 4.kategori kesehatan dan/atau jenis penyakit.
15. o.jumlah Benda sitaan dan barang rampasan berdasarkan :
  1. 1.tingkat pemeriksaan persidangan;
  2. 2.kategori titipan;
  3. 3.kategori rampasan;
  4. 4.kategori status;
  5. 5.jenis kendaraan bermotor;
  6. 6.jenis barang berbahaya;
  7. 7.jenis narkoba; dan
  8. 8.jenis kimia.
16. p.tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan;
17. q.daftar Informasi Pemasyarakatan paling sedikit memuat:
  1. 1.nomor;
  2. 2.ringkasan isi Informasi;
  3. 3.pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan Informasi;
  4. 4.penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 8
  5. 5.waktu dan tempat pembuatan Informasi;
  6. 6.bentuk Informasi yang tersedia baik dalam media cetak atau media elektronik; dan
  7. 7.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
18. r.hak Pemohon dalam Pelayanan Informasi; dan
19. s.tata cara memperoleh pelayanan Informasi, biaya untuk memperoleh salinan Informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan Informasi serta nama dan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas Pelayanan Informasi dan penanganan keberatan terhadap Pelayanan Informasi.

Pasal 6

Informasi Pemasyarakatan yang diumumkan secara serta merta merupakan Informasi mengenai kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera antara lain: a . bencana alam yang berdampak pada pelaksanaan tugas pemasyarakatan; b . wabah penyakit; c . huru-hara penghuni; d . perkelahian massal; e . pelarian massal; f . kebakaran; dan g . bangunan rubuh atau hancur karena faktor teknis.

Pasal 7

Informasi Pemasyarakatan yang tersedia setiap saat antara lain:

a.syarat dan tata cara:
1. 1.berkunjung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan;
2. 2.pelaksanaan hak WBP;
3. 3.pelayanan kesehatan;
4. 4.pembimbingan klien pemasyarakatan; dan
5. 5.pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6169
b.produk hukum dan kebijakan Pemasyarakatan;
c.blueprint pembaharuan sistem pemasyarakatan;
d.proses pemasyarakatan;
e.daftar hak, kewajiban, dan larangan WBP;
f.program reformasi birokrasi;
g.program pelayanan terhadap tahanan;
h.program pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP;
i.program pembimbingan klien dewasa dan Mien anak;
j.program pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan; dan
k.program kerjasama dukungan kepada kinerja pemasyarakatan.

Pasal 8

Informasi Pemasyarakatan yang tersedia setiap saat selain mernuat Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 juga memuat Informasi Pemasyarakatan yang telah dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

BAB III

INFORMASI PEMASYARAKATAN YANG DIKECUALIKAN

Pasal 9

Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan antara lain:

a.Informasi dan Dokumentasi yang masih dalam proses penyelesaian, terkait dengan:
1. 1.perneriksaan terhadap pelanggaran disiplin pegawai pemasyarakatan atau WBP oleh pengawas intern pemasyarakatan dan/ atau majelis kode etik pegawai pemasyarakatan; dan
2. 2.usulan hak WBP.
b.surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan yang menurut sifatnya hams dirahasiakan;
c.hasil audit oleh pengawas ekstern;
d.Informasi dan Dokumentasi yang menyangkut tentang
1. 1.hak pribadi pegawai pemasyarakatan;
2. 2.pribadi WBP;
3. 3.kesehatan WBP terkait HIV/AIDS;
4. 4.keamanan benda sitaan dan barang rampasan;
5. 5.WBP yang masih dalam proses hukum atau upaya hukurn; dan
6. 6.sarana dan/atau prasarana keamanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 10

Pasal 10

Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 untuk kepentingan tertentu dapat diberikan kepada Pemohon atas persetujuan Menteri.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembinaan narapidana, pembimbingan klien pernasyarakatan, peiayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor 173; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6163 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pernasvarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.
2.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3.Dokumentasi adalah kumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
4.Informasi Pemasyarakatan adalah Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5.Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, perneliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
6.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemasyarakatan kepada masyarakat pengguna Informasi Pemasyarakatan.
7.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 4
8.Pemohon Informasi Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sumber Informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau individu yang memberikan data atau. Informasi kepada penyedia informasi.
10.Peliputan adalah proses, cara membuat berita atau laporan secara rinci tentang suatu masalah atau peristiwa pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang meliputi kegiatan wawancara, pengambilan gambar, dan/atau rekaman.
11.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan.
13.Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah narapiciana, tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Informasi Pemasyarakatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi, kecuali Informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.
(3)Informasi Pemasyarakatan harus dapat diperoleh setiap Pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada publik serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Pemasyarakatan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6165

Pasal 3

Tujuan pelayanan Informasi Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan adalah:

a.mewujudkan komunikasi dua arch yang harmonis antara Penyedia Informasi dengan Pemohon dan pengguna Informasi Pemasyarakatan;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Informasi Pemasyarakatan yang balk.
c.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

BAB II

INFORMASI PEMASYARAKATAN

Pasal 4

Informasi Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

a.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c.Informasi yang tersedia setiap saat.

Pasal 5

(1)Informasi Pemasyarakatan yang disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan jumlah yang diperoleh dari Sumber Informasi perbulan, pertriwulan, semester dan/atau tahunan.
(2)Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, atau UPT Pemasyarakatan yang memuat:
  1. 1.tugas pokok jabatan;
  2. 2.struktur organisasi;
  3. 3.alamat kantor, telepon, faksimili, dan situs resmi;
  4. 4.daftar nama pejabat dan daftar nama petugas pemasyarakatan;
  5. 5.profil singkat pejabat struktural; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 6
  6. 6.laporan harta kekayaan pejabat negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK;
2. b.rencana kerja tahunan;
3. c.ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan paling sedikit memuat:
  1. 1.nama program dan kegiatan;
  2. 2.penanggungjawab, pelaksana program, dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau capaian program dan kegiatan;
  3. 3.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  4. 4.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
4. d.ringkasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. e.ringkasan laporan keuangan paling sedikit memuat:
  1. 1.rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
  2. 2.neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. f.ringkasan daftar aset dan inventaris;
7. g.ringkasan laporan akses Informasi paling sedikit memuat:
  1. 1.jumlah permohonan Informasi yang diterima;
  2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;
  3. 3.jumlah permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak; dan
  4. 4.alasan penolakan permohonan Informasi.
8. h.pengumuman dan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.pengumuman dan laporan penerimaan pegawai;
10. j.laporan pelaksanaan tugas berdasarkan bulanan dan tahunan;
11. k.jumlah pegawai pemasyarakatan berdasarkan: 1 . usia; 2 . jenis kelamin; 3 . pangkat; 4 . jabatan; 5 . pendidikan; dan 6 . penempatan tugas. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6167
12. l.jumlah pegawai pemasyarakatan yang disesuaikan dan dikombinasikan berdasarkan:
  1. 1.pengadaan pegawai baru;
  2. 2.mendapat penghargaan;
  3. 3.dipidana;
  4. 4.pelanggaran disiplin;
  5. 5.pensiun;
  6. 6.pembuatan;
  7. 7.meninggal dunia.
13. m.jumlah WBP berdasarkan:
  1. 1.seluruh Indonesia; 2 . usia; 3 . jenis kelamin; 4 . jenis pidana; dan 5 . register.
14. n.jumlah WBP yang dikombinasikan berdasarkan:
  1. 1.kategori pembinaan;
  2. 2.kategori pemberian hak;
  3. 3.kategori keamanan dan ketertiban; dan
  4. 4.kategori kesehatan dan/atau jenis penyakit.
15. o.jumlah Benda sitaan dan barang rampasan berdasarkan :
  1. 1.tingkat pemeriksaan persidangan;
  2. 2.kategori titipan;
  3. 3.kategori rampasan;
  4. 4.kategori status;
  5. 5.jenis kendaraan bermotor;
  6. 6.jenis barang berbahaya;
  7. 7.jenis narkoba; dan
  8. 8.jenis kimia.
16. p.tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan;
17. q.daftar Informasi Pemasyarakatan paling sedikit memuat:
  1. 1.nomor;
  2. 2.ringkasan isi Informasi;
  3. 3.pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan Informasi;
  4. 4.penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 8
  5. 5.waktu dan tempat pembuatan Informasi;
  6. 6.bentuk Informasi yang tersedia baik dalam media cetak atau media elektronik; dan
  7. 7.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
18. r.hak Pemohon dalam Pelayanan Informasi; dan
19. s.tata cara memperoleh pelayanan Informasi, biaya untuk memperoleh salinan Informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan Informasi serta nama dan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas Pelayanan Informasi dan penanganan keberatan terhadap Pelayanan Informasi.

Pasal 6

Pasal 7

Informasi Pemasyarakatan yang tersedia setiap saat antara lain:

a.syarat dan tata cara:
1. 1.berkunjung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan;
2. 2.pelaksanaan hak WBP;
3. 3.pelayanan kesehatan;
4. 4.pembimbingan klien pemasyarakatan; dan
5. 5.pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6169
b.produk hukum dan kebijakan Pemasyarakatan;
c.blueprint pembaharuan sistem pemasyarakatan;
d.proses pemasyarakatan;
e.daftar hak, kewajiban, dan larangan WBP;
f.program reformasi birokrasi;
g.program pelayanan terhadap tahanan;
h.program pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP;
i.program pembimbingan klien dewasa dan Mien anak;
j.program pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan; dan
k.program kerjasama dukungan kepada kinerja pemasyarakatan.

Pasal 8

BAB III

INFORMASI PEMASYARAKATAN YANG DIKECUALIKAN

Pasal 9

Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan antara lain:

a.Informasi dan Dokumentasi yang masih dalam proses penyelesaian, terkait dengan:
1. 1.perneriksaan terhadap pelanggaran disiplin pegawai pemasyarakatan atau WBP oleh pengawas intern pemasyarakatan dan/ atau majelis kode etik pegawai pemasyarakatan; dan
2. 2.usulan hak WBP.
b.surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan yang menurut sifatnya hams dirahasiakan;
c.hasil audit oleh pengawas ekstern;
d.Informasi dan Dokumentasi yang menyangkut tentang
1. 1.hak pribadi pegawai pemasyarakatan;
2. 2.pribadi WBP;
3. 3.kesehatan WBP terkait HIV/AIDS;
4. 4.keamanan benda sitaan dan barang rampasan;
5. 5.WBP yang masih dalam proses hukum atau upaya hukurn; dan
6. 6.sarana dan/atau prasarana keamanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.616 10

Pasal 10

Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 untuk kepentingan tertentu dapat diberikan kepada Pemohon atas persetujuan Menteri.