DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011

Nomor: M.HH-01.PP.01.01
Tahun: 2011
Ditetapkan: 21 April 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memiliki peraturan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.252 2 Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Nomor 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 216); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2523 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
2.Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
3.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam Peraturan Menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan.
(2)Konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.252 4

Pasal 4

Jika rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui Menteri, Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
(2)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur unit Pemrakarsa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan Menteri, dan perancang peraturan perundang-undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

Pasal 6

Keikutsertaan wakil dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri baik secara vertikal maupun horisontal dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, profesi, ahli hukum, dan/atau pejabat terkait lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa menyampaikan perumusan akhir rancangan Peraturan Menteri disertai dengan penjelasan secukupnya kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk diteliti kesesuaiannya dengan substansi yang telah disepakati dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2525
(2)Jika perumusan akhir rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memiliki permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan, Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri tersebut kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar dari Pemrakarsa melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) rangkap, yang salah satunya telah dibubuhi paraf oleh Pemrakarsa dan pimpinan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memiliki peraturan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.252 2 Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Nomor 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 216); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2523 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
2.Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
3.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam Peraturan Menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan.
(2)Konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.252 4

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
(2)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur unit Pemrakarsa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan Menteri, dan perancang peraturan perundang-undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemrakarsa menyampaikan perumusan akhir rancangan Peraturan Menteri disertai dengan penjelasan secukupnya kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk diteliti kesesuaiannya dengan substansi yang telah disepakati dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2525
(2)Jika perumusan akhir rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memiliki permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan, Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri tersebut kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.