DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010

Nomor: M.HH-01.PR.01.01
Tahun: 2010
Ditetapkan: 27 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010 - 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No.38 2 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No.383 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010- 2014.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tugas dan fungsi bagi :

1.Sekretariat Jenderat;
2.Inspektorat Jenderal;
3.Direktorat Jenderal;
4.Badan;
5.Kantor Wilayah Kememterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6.Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Program dan Kegiatan dengan menyusun Rencana Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014. www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No.38 4

Pasal 5

1) Setiap Satuan Kerja menyampaikan Evaluasi dan Laporan semester dan tahunan mengenai pencapaia Program dan Kegiatan berdasarkan pada sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun Evaluasi dan Laporan Tahunan dan Akhir Tahun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 mengenai pencapaian program dan kegiatan.

Pasal 6

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No.38 2 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No.383 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010- 2014.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tugas dan fungsi bagi :

1.Sekretariat Jenderat;
2.Inspektorat Jenderal;
3.Direktorat Jenderal;
4.Badan;
5.Kantor Wilayah Kememterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6.Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis