DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010

Nomor: M.HH-02.AH.01.01
Tahun: 2010
Ditetapkan: 9 Juli 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3363
2.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.Pemohon adalah Direksi Perseroan, Notaris, kurator atau likuidator.
4.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri mengumumkan Perseroan dalam:
1. a.Berita Negara Republik Indonesia; dan
2. b.Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

(1)Pengumuman Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembubaran Perseroan;
2. b.rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; atau
3. c.berakhirnya status badan hukum Perseroan.
(2)Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
2. b.akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; dan/atau
3. c.akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 4

Pengumuman mengenai pemberitahuan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat:

a.pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b.nama dan alamat likuidator;
c.tata cara pengajuan tagihan; dan
d.jangka waktu pengajuan tagihan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.336 4

Pasal 5

Pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memuat:

a.pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b.nama dan alamat likuidator; dan
c.sisa kekayaan hasil likuidasi.

Pasal 6

Pengumuman mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat:

a.nama Perseroan;
b.tempat kedudukan Perseroan; dan
c.nomor dan tanggal surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.

Pasal 7

(1)Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan:
1. a.dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
2. b.pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.
(2)Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan.

Pasal 8

(1)Permohonan pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan surat kabar yang memuat rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
(2)Menteri mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3365

Pasal 9

(1)Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap.
(2)Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan pembubaran dan berakhirnya status badan hukum Perseroan serta penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.
(3)Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
1. a.tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan diterbitkan;
2. b.tanggal Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diterbitkan; dan/atau
3. c.pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diterima.

Pasal 10

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Berita Negara Republik Indonesia dan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut Berita Negara Republik Indonesia dan nomor urut Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3363
2.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.Pemohon adalah Direksi Perseroan, Notaris, kurator atau likuidator.
4.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri mengumumkan Perseroan dalam:
1. a.Berita Negara Republik Indonesia; dan
2. b.Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

(1)Pengumuman Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembubaran Perseroan;
2. b.rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; atau
3. c.berakhirnya status badan hukum Perseroan.
(2)Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
2. b.akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; dan/atau
3. c.akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 4

Pengumuman mengenai pemberitahuan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat:

a.pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b.nama dan alamat likuidator;
c.tata cara pengajuan tagihan; dan
d.jangka waktu pengajuan tagihan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.336 4

Pasal 5

Pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memuat:

a.pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b.nama dan alamat likuidator; dan
c.sisa kekayaan hasil likuidasi.

Pasal 6

Pengumuman mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat:

a.nama Perseroan;
b.tempat kedudukan Perseroan; dan
c.nomor dan tanggal surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.

Pasal 7

(1)Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan:
1. a.dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
2. b.pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.
(2)Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan.

Pasal 8

(1)Permohonan pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan surat kabar yang memuat rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
(2)Menteri mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3365

Pasal 9

(1)Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap.
(2)Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan pembubaran dan berakhirnya status badan hukum Perseroan serta penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.
(3)Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
1. a.tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan diterbitkan;
2. b.tanggal Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diterbitkan; dan/atau
3. c.pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diterima.

Pasal 10

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Berita Negara Republik Indonesia dan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut Berita Negara Republik Indonesia dan nomor urut Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam 1 (satu) tahun.