Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010
- Nomor
- M.HH-02.KU.02.02
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3871);
4005);
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.235 4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2355
BAB I
Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya pelayanan jasa hukum di bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BAB II JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BAB II
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelayanan jasa hukum yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif
a) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp. 25.000,00 b) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Per akta Rp. 50.000,00 c) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Per akta Rp. 100.000, 00 d) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Per akta Rp. 200.000,00 e) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Per akta Rp. 400.000,00 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.235 6 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif f) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s/d Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Per akta Rp. 800.000,00 g) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) s/d Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah). Per akta Rp. 1.600.000,00 h) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Per akta Rp. 3.200.000,00 i) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Per akta Rp. 6.400.000,00
a) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp. 25.000,00 b) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Per akta Rp. 50.000,00 c) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Per akta Rp. 100.000, 00 d) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Per akta Rp. 200.000,00 e) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Per akta Rp. 400.000,00 f) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s/d Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Per akta Rp. 800.000,00 g) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) s/d Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah). Per akta Rp. 1.600.000,00 h) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Per akta Rp. 3.200.000,00 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2357 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif i) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Per akta Rp. 6.400.000,00
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.235 8
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan kepada Bendahara Penerima untuk menerima uang biaya pelayanan jasa hukum dan mencatat seluruh biaya yang diterima dari setiap pemohon.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2359
Bendahara Penerima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memfotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. BAB IV PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BAB IV
BAB V PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BAB V
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.235 10
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)