DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011

Nomor: M.HH.02.UM.06.04
Tahun: 2011
Ditetapkan: 10 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan;
c.bahwa dalam pelaksanaannya sistem pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih belum berjalan secara optimal baik dari sumber daya tenaga kesehatan, unit pelayanan kesehatan. supaya pelayanan kesehatan, persediaan obat-ohatan dan peralatan kesehatan maupun Dana untuk pembiayaan kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf . a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ilukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman Pelayanan Kesehatan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2173 merupakan acuan bagi setiap unit kerja atau satuan kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita hangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan darat fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR Diundangkan di pada tanggal 8 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Mewujudkan derajat kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkesinambungan sangat penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya pada awalnya merupakan upaya penyembuhan penyakit, yang kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya kesehatan tersebut mencakup upaya promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pengembangan paradigma baru yaitu paradigma sehat yang merupakan paradigma kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif harus ditanamkan untuk pegawai dan keluarganya serta warga binaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2175 pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Artinya, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan harus merata di seluruh wilayah mulai dari unit pusat sampai ke unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disingkat UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga memudahkan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan memperoleh layanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif. dan rehabilitatif. Dalam penyusunan rencana kegiatan, masing-masing unit pelayanan kesehatan diharapkan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatannya dapat sinergis dengan kebijakan dan standar serta pedoman pelayanan kesehatan yang sudah ada baik dari kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari Kementerian Kesehatan. Untuk dapat menjawab berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan pegawai dan keluarga serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan yang optimal, perlu disusun Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai penanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 6 B. Tujuan 1 . Umum Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Ilukum dan Hak Asasi Manusia. 2 . Khusus Tujuan khusus pelayanan kesehatan adalah untuk:

a.meningkatkan pola hidup sehat bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan;
b.melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan;
c.meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan untuk mengatasi masalah kesehatan;
d.meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan hagi tenaga kesehatan yang terencana dan berkesinambungan;
e.menangani pasien;
f.mewujudkan proporsi tenaga kesehatan yang berkualitas;
g.menurunkan prevalensi penyakit gigi dan mulut;
h.menurunkan angka kesakitan dan kematian;
i.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak: dan
j.melaksanakan sistem rujukan sesuai indikasi medis yang memerlukan pelayanan rujukan; di lingkungan Kementerian ilukum dan Hak Asasi Manusia. C. Pengertian
1. 1.Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2. 2.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersitat promosi kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2177
3. 3.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
4. 4.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
5. 5.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
6. 6.Sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah potensi tenaga kesehatan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
7. 7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. 8.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. 9.Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif preventif, kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
10. 10.Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang aktif dan tercatat secara administratif di Badan Kepegawaian Nasional.
11. 11.Keluarga adalah keluarga inti pegawai.
12. 12.Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 8
13. 1.Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan. pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu diatur penempatan tenaga kesehatan.
14. 2.Unit Pelayanan Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan. Walaupun terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang membantu pelayanan kesehatan terutama di Rutan/Lapas yang berada di daerah, tetapi kemandirian pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan tetap diperlukan khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan tertutup dan dengan birokrasi yang mengikutinya.
15. 3.Upava Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sehingga diperlukan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. 4.Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama di Rutan/Lapas ada kalanya memerlukan sistem rujukan. Sistem rujukan dilakukan dalam hal pengiriman dan penerimaan pasien ke tempat rujukan. Sistem rujukan membutuhkan kerja sama yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2179 resmi antara pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak lain seperti PT. ASKES. Puskesmas wilayah kerja, dinas kesehatan, pemerintah daerah setempat dan rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama yang resmi dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pelayanan kesehatan untuk mempermudah pelaksanaan sistem rujukan pasien.
17. 5.Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan Obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Di Rutan/Lapas, perputaran warga binaan pemasyarakatan dari satu unit pelaksana teknis ke unit pelaksana teknis yang lain dan banyaknya jenis penyakit memerlukan perencanaan yang matang dalam menentukan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan serta pengadaannya.
18. 6.Pendanaan Kesehatan Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan dan perputaran ke luar masuk Rutan/Lapas memerlukan pertimbangan tersendiri dalam pembiayaan kesehatan di Rutan/Lapas. Selain itu, pegawai Rutan/Lapas sebagai petugas di lapangan mempunyai risiko pekerjaan yang tinggi juga memerlukan penanganan dan pendanaan tersendiri. Peningkatan penyakit HIV/AIDS, TBC, paru serta peningkatan penyalahgunaan psikotropika terutama penggunaan dengan jarum suntik tidak sehat di masyarakat berdampak langsung pada tingginya angka kesakitan di Rutan/Lapas sebagai dampak peningkatan kriminalitas dan pelanggaran hukum. Meningkatnya berbagai macam penyakit tersebut selain membutuhkan penanganan kesehatan jangka panjang juga membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang cukup besar pula.
19. 5.Pencatatan Pelaporan Pencatatan pelaporan diperlukan untuk tersedianya data dan informasi kesehatan. Dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu dan menyeluruh sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang maju dan berkesinambungan. Sistem informasi yang diperlukan antara lain sistem infomasi kesehatan terpadu pegawai. warga binaan pemasyarakatan. sistem surveilans penyakit menular terutama di Rutan/Lapas, sistem jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 10
20. 1.Pengertian Sumba daya manusia di bidang kesehatan adalah potensi tenaga kesehatan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. 2.Tujuan Tujuan sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil serta hermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan yang setinggi- tingginya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22. 3.Unsur Utama Sistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 4 (empat) unsur mama, yakni :
a.perencanaan tenaga kesehatan baik jenis, jumlah maupun kualifikasi di unit pelayanan kesehatan;
b.pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis. jumlah dan kualifikasi yang direncanakan ;
c.pemerataan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhani dan
d.perijinan tenaga kesehatan.
1. 4.Bentuk Pelaksanaan
a.Perencanaan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkaan di unit pelayanan kesehatan (disesuaikan dengan kondisi): www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21711 1) Tenaga medis : paling sedikit 2 (dua) orang. 2) Perawat : paling sedikit 2 (dua) orang. 3) Bidan : paling sedikit 1 (satu) orang. 4) Analis lab : paling sedikit 1 (satu) orang. 5) Asisten apoteker : paling sedikit 1 (satu) orang. 6) Ahli madya gizi : paling sedikit 1 (satu) orang. 7) Sanitarian : paling sedikit 1 (satu) orang. 8) Psikolog : paling sedikit 1 (satu) orang
b.Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pada unit pelayanan: 1) Pendidikan: jenjang pendidikan spesialis untuk pengembangan pendidikan. 2) Pelatihan: VCT dan laboratorium penunjang pemeriksaan HIV untuk Rutan/Lapas. seminar kesehatan. dan lain-lain.
c.Pemerataan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan: 1) UPT tanpa unit pelayanan kesehatan. untuk dilakukan perencanaan pengadaan tenaga kesehatan; 2) bila belum ada unit pelayanan kesehatan. dapat bekeria sama dengan Puskesmas di wilayah kerjanya; 3) Kerja sama dilakukan antara kepala unit pelaksana teknis dengan kepala Puskesmas setempat dengan diketahui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Untuk UPT dengan unit pelayanan kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kondisi UPT tersebut dan dalam pengembangannya minimal seperti tersebut diatas.
d.Perizinan: 1) Dokter Umum: (a) Surat Tanda Registrasi (SIR) (b) Surat Ijin Praktek (SIP) (c) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP) 2) Dokter Gigi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 12 (a) Surat Tanda Registrasi(STR) (b) Surat Ijin Praktek Tenaga Medis (SIPTM) (c) Surat Persetujuan lempat Praktek (SPTP) 3) Bidan: Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) 4) Perawat: (a) Surat Ijin Perawat (SIP) (b) Surat Ijin Kerja (SIK.) B. Unit Pelayanan Kesehatan
1. 1.Pengertian Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
2. 2.Tujuan Tajuan pengadaan unit pelayanan kesehatan adalah tersedianya unit pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan terdistribusi secara adil serta bermanfaat dalam pelayanan kesehatan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 3.Unsur Utama Unsur utama terdiri dari:
a.perencana unit pelayanan kesehatan mandiri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.sarana dan prasarana yang memadai;
c.alat medis dan nonmedis minimal untuk pclayanan kesehatan.
1. 4.Bentuk Pelaksanaan:
a.Perencanaan unit pelayanan kesehatan: 1) Unit pelayanan kesehatan pada unit eselon I melayani kesehatan pegawai dan keluarganya: 2) Unit pelayanan kesehatan pada kantor wilayah, melayani kesehatan pegawai dan keluarganya: dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21713 3) Unit pelayanan kesehatan pada UPT melayani kesehatan Pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan. Unit pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah unit pelayanan kesehatan tingkat pertama, jumlah dan pemenuhan kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja. Keputusan pembentukan unit pelayanan kesehatan ditentukan pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan:
1. 1.luas wilayah;
2. 2.kebutuhan;
3. 3.jumlah yang dilayani;
4. 4.pola penyakit;
5. 5.pemanfaatannya: dan
6. 6.kemampuan.
b.Sarana dan prasarana, meliputi: 1) Kebutuhan ruangan: (a) ruangan pelayanan umum; (b) ruangan pelayanan gigi; (c) ruangan pelayanan ibu dan anak; (d) ruang obat; (e) ruang tunggu dan administrasi; (f) ruang laboratorium (bila memungkinkan). 2) Prasarana poliklinik meliputi : (a) instalasi air; (b) instalasi tata udara; (c) petunjuk. standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan; (d) sistem informasi dan komunikasi; (e) instalasi pembuangan limbah kesehatan; dan (f) ambulans. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 14 Prasarana yang dimaksud harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan serta kesehatan kerja pelayanan kesehatan. Prasarana juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
c.Alat medis dan nonmedis minimal untuk pelayanan kesehatan: 1) Alat Kesehatan Dokter Umum: (a) meja; (p) ambubag; (b) kursi; (q) emergency kit; (c) bed periksa; (r) refleks hammer; (d) lampu pcnerangan; (s) sarung tangan steril; (e) tensimeter; (t) kaca pembesar; (f) statescop: (u) THT kit; (g) thermometer: (v) kateter/ masker; (h) timbangan: (w) kursi roda; (i) tabung oksigen; (x) krugh (tongkat bantu jalan); (j) sarung tangan; (y) collar neck; (k) masker; (z) pispot/waskom/ waslap; (l) sterilisator; (aa) peralatan fisiotherapi (m) minor surgery; (antara lain infrared. alat (n) sneillen chart; stretching). (o) ischihara chart; 2) Alat Kesehatan Ibu dan Anak: (a) timbangan bayi; (h) IUD kit; (c) KIA set. 3) Alat Kesehatan Dokter Gigi: (a) Alat:

(1)dental unit-chair full electric;
(2)straight handpiece;
(3)contra angel handpiece; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21715
(4)sterilisator;
(5)instrumentarium, terdiri atas: (5.1) Alat diagnostik: (5.1.1) kaca mulut; (5.1.2) pinset dental; (5.1.3) sonde lengkung; (5.1.4) excavator kecil berujung dua. (5.2) Alat penambalan: (5.2.1) light curing; (5.2.2) penumpatan semen berujung dua/B; (5.2.3) penumpatan semen berujung dua/K; (5.2.4) burnisher besar; (5.2.5) burnisher kecil; (5.2.6) penumpatan amalgam besar berujung dua; (5.2.7) penumpatan amalgam kecil herujung dua; (5.2.8) pengaduk semen besar berujung dm; (5.2.9) pengaduk semen kecil berujung dua; (5.2.10) pistol amalgam; (5.2.11) glass slab ukuran 10 x 7.5 xl cm; (5.2.12) matrix retainer iron ukuran 7 mm:; (5.2.13) matrix band 7 mm; (5.2.14) mortar and prestle for amalgam; (5.2.15) bor diamond (low/high speed); (5.2.16) bor poles composite (low/high speed); (5.2.17) bor poles amalgam (low/high speed); (5.2.18 ) amalgator; (5.2.19) gutap point; (5.2.20) paper point. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 16 (5.3) Alat pembersih karang gigi: (5.3.1) scaler manual 1 (satu) set; (5.3.2) ultrasonic scaler 1 (satu) set. (5.4) Alat pencabut gigi: (5.4.1) 2 (dua) set tang cabut dewasa RA + RB: (5.4.2) bein besar; (5.4.3) cryer mesial 2 (dua) set; (5.4.4) knabel tang 2 (dua) buah; (5.4.5) bone file: 2 (buah); (5.4.6) 1 (satu) set tang anak; (5.4.7) healing set (needle holder, arteri clam. Pinset dan cirurgis); (5.4.8) rasparatorium; (5.4.9) needle holder; (5.4.10) scalpel; (5.4.11) mata scaple; (5.4.12) citoject; (5.4.13) syringe disposible. (5.5) Alat pelengkap : (5.5.1) kopyes; (5.5.2)nierheken; (5.5.3) tempat sampah infeksi; (5.5.4) tempat sampah non infeksi; (5.5.5) tempat bor; (5.5.6) coran tang; (5.5.7) poster dan alat peraga; (5.5.8) lemari penyimpan alat; (5.5.9) meja dokter; (5.5.10) kursi dokter dan kursi pasien; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21717 (5.5.1 1) kaca mata goggle; (5.5.12) meja troll; (5.5.13) tensi meter; (5.5.14) adrenalin; (5.5.15) benang; (5.5.16) lab jas; (5.5.17) sendok cetak rarb; (5.5.18) bahan cetak dan gipsum; (5.5.19) bowl dan spatula.
1. b.Bahan dan obat oral: 1) sarung tangan; 11) povidone iodine; 2) masker; 12) alkohol 70% dan 96%; 3) kapas; 13) chloraethyl; 4) eugenol; 14) H2O2; 5) fletcher; 15) kasa steril; 6) perawatan syaraf gigi; 16) aquadest; 7) composite set; 17) pasta devitalisasi pulpa; 8) cement phosphat; 18) pasta O2: 9) pehacain; 19) spritus. 10) adrenalin; C. Upaya Pelayanan Kesehatan
  1. 1.Pengertian Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 18
  2. 2.Tujuan Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Pegawai dan Keluarganya serta Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. 3.Unsur Utama
2. a.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada unit eselon I:
3. b.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada kantor wilayah;dan
4. c.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada UPT.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan:
5. a.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada unit eselon I yang dilakukan terhadap pegawai kementerian untuk memelihara dan meningkakan kesehatan. Kegiatan kesehatan yang dilakukan mencakup promosi kesehatan, pelayanan kesehatan umum dan gigi, kesehatan ibu dan anak. laboratorium (bila memungkinkan).
6. b.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada kantor wilayah. yaitu kegiatan kesehatan yang dilakukan di terhadap pegawai pada kantor wilayah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan mencakup upaya promosi kesehatan serta pengobatan dasar umum dan gigi.
7. c.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada unit pelaksana teknis, yaitu setiap kegiatan kesehatan yang dilakukan terhadap pegawai dan warga binaan pemasyarakatan pada setiap unit pelaksana teknis untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di tempat kerja. Kegiatan yang dilakukan mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit. pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak (untuk Rutan/Lapas wanita dan anak-anak), serta kesehatan lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21719 Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 1) Pelayanan Kesehatan Umum meliputi : a) Promotif (Pcnyuluhan) ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganva: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan. ( 2 ) Metode: (2.1) penyuluhan/ceramah: dan (2.2) pelatihan. b) Preventif (Pencegahan)
(1)Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganya: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan.
(2)Jenis: (2.1) Umum (untuk pegawai dan keluarganya) dilakukan medical check up dan imunisasi: (2.2) Khusus (untuk warga binaan pemasyarakatan), dilakukan: (2.2.1) screening awal terdiri dari Pemeriksaan fisik, Laboratorium, Rontgen (sesuai indikasi): (2.2.2) pemeriksaan fisik berkala dan berkesinambungan: (2.2.3) pemeriksaan narkoba dan HIV sesuai indikasi. c) Kuratif (Pengobatan) ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganya: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 20 ( 2 ) Tekhnis Pelayanan: Pengobatan sesuai standar pelayanan medik. ( 3 ) Jenis Pelayanan: (3.1) Unit gawat darurat; (3.2) Unit rawat jalan; dan (3.3) Unit rawat inap. ( 4 ) Penatalaksanaan 10 (sepuluh) penyakit terbanyak : (4.1) ISPA; (4.2) Penyakit kulit; (4.3) Tuberculosis; (4.4) HIV/AIDS; (4.5) Gastritis; (4.6) Hypertensi; (4.7) Rematik; (4.8) Thypoid; (4.9) Malaria; dan (4.10) Diabetes Mellitus. ( 5 ) Standar pelayanan medis sebagaimana diatur dalam lampiran. d) Rehabilitatif ( 1 ) Sasaran : pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan; ( 2 ) Jenis: (2.1) mental: dan (2.2) fisik: ( 3 ) Pelaksana: Dokter umum, dokter spesialis, psikologi dan fisiotherapi. e) Laboratorium www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21721
(1)urine/darah rutin;
(2)BTA/Sputum;
(3)test kehamilan;
(4)test narkoba;
(5)rapid test HIV. 2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mutut, meliputi : a) Promotif:
(1)Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan.
(2)Metode : (2.1) Penyuluhan/ceramah tentang: (2.1.1) pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut: (2.1.2) penyakit gigi. (2.2) Pelatihan. b) Preventif:
(1)Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan.
(2)Jenis: (2.1) Umum (untuk pegawai dan keluarganya): medical check up dan imunisasi (2.2) Khusus (untuk warga binaan pemasyarakatan): (2.2.1) Pemeriksaan gigi di UPT pada tahanan yang baru masuk dilakukan di Poliklinik dan dicatat di form standar (perlu adanya form standar); (2.2.2) Pemeriksaan berkala: dan (2.2.3) Pembersihan karang gigi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 22 c) Kuratif: ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya. (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan. ( 2 ) Teknis Pelayanan: (2.1) Pengobatan sesuai standar pelayanan medik: (2.2.1) Penambalan sementara dan tetap; (2.2.2) Perawatan syaraf gigi; (2.2.3) Pembersihan karang gigi; (2.2.4) Pemberian obat; (2.2.5) Pencabutan sederhana. 3) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) meliputi : (3.1) Pelayanan ANC (Antenatal care): (3.1.1) pemeriksaan ibu hamil mulai dari trimester I sampai trimester III; (3.1.2) mendeteksi dan memantau pertumbuhan dan perkembangan ibu dan bayi; (3.1.3) memberikan pelayanan Imunisasi TT (Tetanus Toxoid); (3.1.4) memberikan obat/multivitamin; (3.1.5) pemberian makanan tambahan. (3.2) Pelayanan Keluarga Berencana, jenis pelayanannya : (3.2.1) pemasangan IUD; (3.2.2) pelayanan suntik KB; (3.2.3) pelayanan/pemberian pil KB; (3.2.4) pasang susuk/implant; (3.2.5) konseling. (3.3) Pelayanan lmunisasi pada bayi 0-1 tahun: Memantau tumbuh kembang Balita dan prasekolah. 4) Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular HIV/AIDS www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21723
1. a.Pengertian: Pencegahan adalah suatu upaya pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat. Pemberantasan adalah upaya untuk mencegah dan menangani suatu penyakit termasuk tindakan untuk membatasi penyebaran penyakit tersebut. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya system kekebalan tubuh oleh virus yang disebut IIIV.
2. b.Tujuan Umum: Mencegah dan mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta mengurangi penderitaan dan dampak sosial ekonomi dari penyakit. Tujuan Khusus :
  1. 1.mengurangi tingkat penularan penyakit HIV/AIDS:
  2. 2.menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif guna memudahkan diselenggarakannya upaya pencegahan, pengobatan serta perawatan yang komprehensif terhadap penyakit HIV/AIDS:
  3. 3.meningkatkan kemampuan penanggulangan untuk mencegah, mengobati dan merawat serta memberi dukungan kepada pengidap HIV/AIDS;
  4. 4.meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor pemerintah, LSM, swasta, organisasi ODHA dan lembaga donor internasional guna memudahkan penyelenggaraan program.
3. c.Unsur Utama:
  1. 1.melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk tidak melakukan huhungan seks yang berisiko:
  2. 2.setiap orang melindungi dirinya bila melakukan hubungan sex www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 24 yang herisiko agar tidak tertular IMS dan HIV/AIDS;
  3. 3.tersedianya tempat pengobatan dan perawatan serta dukungan bagi setiap penderita AIDS yang membutuhkan.
4. d.Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Penanggulangan HIV/AIDS Program prioritas, meliputi:
  1. 1.Program gaya hidup sehat; a) meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi tentang HIV/AIDS; b) meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi guna pencegahan HIV/AIDS pada masyarakat; c) meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi komunikasi informasi dan edukasi dan perlindungan terhadap Pegawai untuk mencegah penularan HIV/AIDS serta mengikutsertakan di dalam kampanye komunikasi informasi dan edukasi bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan.
  2. 2.Program pengurangan dampak buruk;
  3. 3.Program pengobatan dan perawatan ODHA dengan konseling: a) pelatihan petugas kesehatan tentang tatalaksana perawatan dan pengobatan serta konseling; b) menyediakan sarana kesehatan dan laboratorium terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan di seluruh provinsi dan kabupaten; c) menyediakan dan melaksanakan konseling dan testing secara sukarela untuk dapat menemukan dan mengobati penderita; d) memberikan pengobatan preventif kepada ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan dari ibu ke anak; e) menyediakan secara berkesinambungan obat anti retroviral dan obat infeksi oportunistik yang terjangkau. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21725
  4. 4.Program pelatihan;
  5. 5.Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya;
  6. 6.Menganjurkan prosedur isolasi dan memberikan konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi;
  7. 7.Pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.
5. e.Kebijakan dan standar operasional prosedur yang diperlukan;
6. f.Kebijakan kewaspadaan isolasi (isolation precaution);
  1. 1.kebersihan tangan;
  2. 2.penggunaan alat pelindung diri;
  3. 3.peralatan perawatan pasien;
  4. 4.pengendalian lingkungan;
  5. 5.pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen;
  6. 6.perlindungan petugas kesehatan;
  7. 7.penempatan pasien;
  8. 8.praktek penyuntikan yang aman. Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pembinaan, pendidikan serta monitoring dan evaluasi. D. Sistem rujukan 1 . Pengertian Sistem Rujukan adalah suatu sistem didalam penyelenggaraan kesehatan dimana terjadi pelimpahan tanggung jawab, timbal balik atas kasus/masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal. 2 . Tujuan Terlaksananya rujukan yang sistematis, prosedural dan terpantau baik www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 26 3 . Unsur utama:
7. a.rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik;
8. b.rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yaitu mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi subspesialistik;
9. c.alur rujukan unit pelayanan kesehatan. 4 . Bentuk pelaksanaan rujukan:
10. a.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua: 1) rumah sakit type C; 2) rumah sakit type B (termasuk Rumah sakit TNI/POLRI); dan 3) rumah sakit khusus (misalny a: RS.Mata, RS.Paru-Paru) termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
11. b.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga : 1) rumah sakit type B pendidikan; 2) rumah sakit type A pendidikan; termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah (TNI/POLR1). 5 . Rujukan berupa:
12. a.Rujukan medis rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan
13. b.Rujukan kesehatan masyarakat: rujukan sarana, rujukan tekhnologi, serta rujukan operasional. 6 . Rujukan unit pelayanan kesehatan :
14. a.Unit pelayanan kesehatan pada unit eselon I menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES;
15. b.Unit pelayanan kesehatan pada kantor wilayah menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES;
16. c.Unit pelayanan kesehatan UPT: 1) untuk pegawai dan keluarganya menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES; dan 2) untuk warga binaan pemasyarakatan mengikuti aturan rujukan yang berlaku di unit pelaksana teknis. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21727 7 . Alur rujukan:
17. a.Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan: 1) Tahanan Kasus Darurat :  Pemberitahuan lisan ke pihak yang menahan  Diantar ke rumah sakit oleh petugas Tidak Darurat :  Lapor ke Kepala UPT  Pemberitahuan tertulis ke pihak yang menahan  Pengawalan ke rumah sakit oleh pihak penahan
(2)Narapidana Kasus Darurat :  Izin KALAPAS secara lisan  Diantar ke RS oleh petugas Tidak darurat :  Ijin KALAPAS secara tertulis  Diantar ke RS oleh petugas
1. b.Unit Pelayanan Kesehatan pada Kantor Wilayah KANWIL DINKES KOTA DINKES KOTA POLIKLINIK LAPAS/RUTAN , PUSKESMAS/RS  : GARIS INFORMASI : GARIS KONFIRMASI
2. c.Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Eselon I: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 28 RUMAH SAKIT PUSKESMAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN Penjelasan Alur Rujukan
  1. 1.Unit Pelayanan Kesehatan pada UPT Pemasyarakatan
3. a.UPT : Untuk tahanan 1) Dalam kasus darurat: Pemberitahuan lisan kepada pihak yang menahan oleh atasan yang membawahi poliklinik berdasarkan keterangan tertulis dari tenaga medis (dokter atau dokter gigi) yang diketahui Kepala Rutanikapas: 2) Dalam kasus tidak darurat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang menahan, membuat rujukan tertulis ke rumah sakit.
4. b.UPT : Untuk Narapidana 1) Pemberitahuan tertulis kepada pihak yang menahan oleh atasan berdasarkan keterangan tertulis dari tenaga medis; 2) Membuat rujukan tertulis ke rumah sakit; 3) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan kantor wilayah.
  1. 2.Unit Pelayanan Kesehatan di Kantor Wilayah 1) Menerima informasi tertulis sebagai laporan kesehatan rutin dari UPT: 2) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan kantor wilayah. Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Eselon I : 1) Membuat laporan tertulis untuk rujukan ke rumah sakit dan mendapatkan .jawaban tertulis sesuai blangko jawaban rujukan: 2) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan Unit Eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21729 F. Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan
  2. 1.Pengertian
5. a.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
6. b.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
  1. 2.Tujuan Tujuan sistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  2. 3.Unsur Utama
7. a.Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan,
8. b.Jaminan obat dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
9. a.Jaminan ketersediaan obat dan peralatan kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Penyediaan kebutuhan obat dan alat kesehatan di unit pelayanan dilakukan dengan membuat rencana kebutuhan melalui DIPA. Penyediaannya sesuai dengan anggaran dari pemerintah;
10. b.Jaminan pemerataan obat dilakukan dengan pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan obat dan peralatan kesehatan pada tiap unit pelayanan kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 30 1) Unit Pelayanan Kesehatan pada unit eselon I Obat dan alat kesehatan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan kecenderungan penyakit berdasarkan laporan sebelumnya dan perkiraan akan datang. 2) Unit Pelayanan Kesehatan pada kantor wilayah Obat dan alat kesehatan disesuaikan jumlah pegawai dan tingkat kebutuhan dan kecenderungan jenis penyakit berdasarkan laporan sebelumnya dan perkiraan akan datang. 3) Unit pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis (UPT) Obat dan alat kesehatan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan warga binaan pemasyarakatan, dan kecenderungan jenis penyakit berdasarkan laporan scbelumnya dan perkiraan akan datang: 4) Rencana usulan pengadaan disusun perbulan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun; 5) Kerjasama dengan Puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit serta institusi pelayanan lintas sektor lain seperti pengadaan obat ARV, obat anti TBC dan lain-lain. G. Pembiayaan Kesehatan
  1. 1.Pengertian Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  2. 2.Tujuan Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan bermanfaat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
  3. 3.Unsur Utama Pembiayaan kesehatan terdiri dari unsur:
11. a.Penggalian dana adalah kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21731
12. b.Alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain;
13. c.Pembelanjaan adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan
14. a.Penggalian dana: Sumber dana: 1) sumber dana pemerintah (anggaran pada kementerian/DIPA); 2) sumber dana dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat; 3) sumber dana yang pengalokasiannya dalam bentuk pelayanan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas.
15. b.Alokasi dana: Alokasi dana dari pemerintah melakukan penyusunan anggaran kebutuhan melaui DIPA;
16. a.Alokasi dana dari sumber lain dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati dari donator yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dan pemanfaatannya;
17. b.Sumber dana dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas. Hal ini tertuang dalam Jamkesmas (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana. Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial dan Masyarakat Miskin Penghuni I,embaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara: butir
18. c.Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
19. c.Masyarakat miskin penghuni Lapas atau Rutan merupakan peserta Jamkesmas sebagai ditetapkan dengan kcputusan Nomor: 1185/Menkes/SK/X11/2009; 4) Masyarakat miskin penghuni Lapas atau Rutan meliputi narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 32 5) Setiap peserta Jamkesmas Lapas atau Rutan mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL). Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat; 6) Manfaat Jamkesmas yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh/komprehensif berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medis bukan berupa uang tunai; 7) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapakan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan; 8) Pelayanan kesehatan lanjutan (rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan berdasarkan rujukan, diberikan di PPK jaringan Jamkesmas, rumah sakit pemerintah termasuk rumah sakit khusus (rumah sakit TNI/POI,R1 dan rumah sakit swasta). Pelayanan rawat inap diberikan di ruang rawat Inap kelas III; 9) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK lanjutan peserta membawa surat keterangan atau rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan dan rujukan dari dokter/poliklinik Lapas/Rutan. Bila tidak ada poliklinik atau dokter Lapas/Rutan maka rujukan dilakukan oleh dokter Puskesmas setempat; 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan surat keabsahan kepesertaan (SKP); 11) Setelah Mendapat SKP di PPK lanjutan, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; 12) Biaya transportasi rujukan pasien, pendamping tenaga medis dan pengawalannya dijamin Lapas/Rutan. 13) Pengaturan secara umum pelayanan kesehatan dalam program Jaskesmas mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. G. Pencatatan Pelaporan
  1. 1.Pengertian Pencatatan dan pelaporan adalah pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
  2. 2.Tujuan Manajemen kesehatan adalah terselenggaranya fungsi administrasi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21733 kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna didukung oleh sistem informasi, ilmu pengetahuan teknologi dan hukum kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  3. 3.Unsur Utama
20. a.Pencatatan dan pelaporan;
21. b.Form Pencatatan dan pelaporan;
22. c.Pelaporan pelayanan kesehatan;
23. d.Koordinasi pelayanan kesehatan;
24. e.Pengawasan; dan
25. f.Pemantauan penyelenggaraan kegiatan.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan
26. a.Pencatatan Pelaporan Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan monitoring kesehatan yang baik setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam segala bidang kesehatan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 1) mencatat semua hasil kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta data yang berkaitan. dalam format yang telah ditentukan secara benar, berkesinambungan dan teratur; 2) melaporkan data tersebut kepada jenjang administrasi yang lebih atas sesuai dengan kebutuhan; 3) mengolah data tersebut menjadi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta jenjang administrasi diatasnya. sehingga bermanfaat untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta upaya penanggulangannya.
27. b.Form Pencatatan dan Pelaporan : 1) rekam medik dan informed consent; 2) form registrasi pasien; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 34 3) form registrasi obat; 4) form registrasi rujukan; 5) form registrasi kematian; 6) form registrasi kegiatan promotif; 7) form registrasi surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat; 8) form inventaris peralatan medis; 9) form registrasi kelahiran.
28. c.Pelaporan Pelayanan kesehatan 1) internal: a) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Direktorat/badan masing-masing c) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bentuk Laporan :
  1. 1.laporan bulanan data kesakitan;
  2. 2.laporan pemakaian dan lembar permintaan obat-obatan;
  3. 3.laporan bulanan kegiatan poliklinik;
  4. 4.laporan kejadian luar biasa (1 x 24 jam);
  5. 5.laporan triwulan rawat jalan, rawat inap dan angka kematian. 2) eksternal (Puskesmas) Bentuk Laporan: laporan bulanan data kesakitan.
29. d.Koordinasi pelayanan kesehatan : 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan: Menyusun rencana kegiatan terpadu pelayanan kesehatan melalui pertemuan rencana tahunan antara tenaga kesehatan dan pemangku penanggung jawab pelayanan kesehatan. 2) Pelaksanaan kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21735 (a) Penentuan penanggungjawab dan pelaksana untuk setiap program yang direncanakan dengan pembagian habis seluruh program kerja hagi seluruh petugas kesehatan di wilayah kerja; (b) Melaksanakan kegiatan kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
30. e.Pemantauan penyelenggaraan kegiatan 1) Melalui pertemuan bulanan di unit kerja masing-masing; 2) Pertemuan triwulan di tingkat kantor wilayah untuk pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis; 3) Menggunakan sumber informasi: pencatatan laporan bulanan, survey lapangan, laporan lintas sektoral serta informasi lain.
31. f.Pengawasan 1) Pengawasan secara melekat mclalui atasan langsung; 2) Melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan di unit kerjanya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 36 Pedoman Pelayanan Kesehatan ini dalam merupakan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penerapannya di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebijakan umum yang berlaku baik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21737 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 38 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21739 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 40 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21741 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 42 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21743 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 44 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21745 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 46 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21747 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 48 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21749 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 50 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21751 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 52 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21753 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 54 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21755 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 56 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21757 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 58 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21759 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 60 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21761 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 62 www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan;
c.bahwa dalam pelaksanaannya sistem pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih belum berjalan secara optimal baik dari sumber daya tenaga kesehatan, unit pelayanan kesehatan. supaya pelayanan kesehatan, persediaan obat-ohatan dan peralatan kesehatan maupun Dana untuk pembiayaan kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf . a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pasal 2

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita hangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan darat fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

a.meningkatkan pola hidup sehat bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan;
b.melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan;
c.meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan untuk mengatasi masalah kesehatan;
d.meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan hagi tenaga kesehatan yang terencana dan berkesinambungan;
e.menangani pasien;
f.mewujudkan proporsi tenaga kesehatan yang berkualitas;
g.menurunkan prevalensi penyakit gigi dan mulut;
h.menurunkan angka kesakitan dan kematian;
i.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak: dan
j.melaksanakan sistem rujukan sesuai indikasi medis yang memerlukan pelayanan rujukan; di lingkungan Kementerian ilukum dan Hak Asasi Manusia. C. Pengertian
1. 1.Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2. 2.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersitat promosi kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2177
3. 3.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
4. 4.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
5. 5.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
6. 6.Sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah potensi tenaga kesehatan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
7. 7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. 8.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. 9.Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif preventif, kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
10. 10.Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang aktif dan tercatat secara administratif di Badan Kepegawaian Nasional.
11. 11.Keluarga adalah keluarga inti pegawai.
12. 12.Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 8
13. 1.Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan. pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu diatur penempatan tenaga kesehatan.
14. 2.Unit Pelayanan Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan. Walaupun terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang membantu pelayanan kesehatan terutama di Rutan/Lapas yang berada di daerah, tetapi kemandirian pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan tetap diperlukan khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan tertutup dan dengan birokrasi yang mengikutinya.
15. 3.Upava Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sehingga diperlukan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. 4.Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama di Rutan/Lapas ada kalanya memerlukan sistem rujukan. Sistem rujukan dilakukan dalam hal pengiriman dan penerimaan pasien ke tempat rujukan. Sistem rujukan membutuhkan kerja sama yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2179 resmi antara pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak lain seperti PT. ASKES. Puskesmas wilayah kerja, dinas kesehatan, pemerintah daerah setempat dan rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama yang resmi dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pelayanan kesehatan untuk mempermudah pelaksanaan sistem rujukan pasien.
17. 5.Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan Obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Di Rutan/Lapas, perputaran warga binaan pemasyarakatan dari satu unit pelaksana teknis ke unit pelaksana teknis yang lain dan banyaknya jenis penyakit memerlukan perencanaan yang matang dalam menentukan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan serta pengadaannya.
18. 6.Pendanaan Kesehatan Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan dan perputaran ke luar masuk Rutan/Lapas memerlukan pertimbangan tersendiri dalam pembiayaan kesehatan di Rutan/Lapas. Selain itu, pegawai Rutan/Lapas sebagai petugas di lapangan mempunyai risiko pekerjaan yang tinggi juga memerlukan penanganan dan pendanaan tersendiri. Peningkatan penyakit HIV/AIDS, TBC, paru serta peningkatan penyalahgunaan psikotropika terutama penggunaan dengan jarum suntik tidak sehat di masyarakat berdampak langsung pada tingginya angka kesakitan di Rutan/Lapas sebagai dampak peningkatan kriminalitas dan pelanggaran hukum. Meningkatnya berbagai macam penyakit tersebut selain membutuhkan penanganan kesehatan jangka panjang juga membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang cukup besar pula.
19. 5.Pencatatan Pelaporan Pencatatan pelaporan diperlukan untuk tersedianya data dan informasi kesehatan. Dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu dan menyeluruh sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang maju dan berkesinambungan. Sistem informasi yang diperlukan antara lain sistem infomasi kesehatan terpadu pegawai. warga binaan pemasyarakatan. sistem surveilans penyakit menular terutama di Rutan/Lapas, sistem jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 10
20. 1.Pengertian Sumba daya manusia di bidang kesehatan adalah potensi tenaga kesehatan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. 2.Tujuan Tujuan sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil serta hermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan yang setinggi- tingginya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22. 3.Unsur Utama Sistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 4 (empat) unsur mama, yakni :
a.perencanaan tenaga kesehatan baik jenis, jumlah maupun kualifikasi di unit pelayanan kesehatan;
b.pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis. jumlah dan kualifikasi yang direncanakan ;
c.pemerataan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhani dan
d.perijinan tenaga kesehatan.
1. 4.Bentuk Pelaksanaan
a.Perencanaan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkaan di unit pelayanan kesehatan (disesuaikan dengan kondisi): www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21711 1) Tenaga medis : paling sedikit 2 (dua) orang. 2) Perawat : paling sedikit 2 (dua) orang. 3) Bidan : paling sedikit 1 (satu) orang. 4) Analis lab : paling sedikit 1 (satu) orang. 5) Asisten apoteker : paling sedikit 1 (satu) orang. 6) Ahli madya gizi : paling sedikit 1 (satu) orang. 7) Sanitarian : paling sedikit 1 (satu) orang. 8) Psikolog : paling sedikit 1 (satu) orang
b.Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pada unit pelayanan: 1) Pendidikan: jenjang pendidikan spesialis untuk pengembangan pendidikan. 2) Pelatihan: VCT dan laboratorium penunjang pemeriksaan HIV untuk Rutan/Lapas. seminar kesehatan. dan lain-lain.
c.Pemerataan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan: 1) UPT tanpa unit pelayanan kesehatan. untuk dilakukan perencanaan pengadaan tenaga kesehatan; 2) bila belum ada unit pelayanan kesehatan. dapat bekeria sama dengan Puskesmas di wilayah kerjanya; 3) Kerja sama dilakukan antara kepala unit pelaksana teknis dengan kepala Puskesmas setempat dengan diketahui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Untuk UPT dengan unit pelayanan kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kondisi UPT tersebut dan dalam pengembangannya minimal seperti tersebut diatas.
d.Perizinan: 1) Dokter Umum: (a) Surat Tanda Registrasi (SIR) (b) Surat Ijin Praktek (SIP) (c) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP) 2) Dokter Gigi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 12 (a) Surat Tanda Registrasi(STR) (b) Surat Ijin Praktek Tenaga Medis (SIPTM) (c) Surat Persetujuan lempat Praktek (SPTP) 3) Bidan: Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) 4) Perawat: (a) Surat Ijin Perawat (SIP) (b) Surat Ijin Kerja (SIK.) B. Unit Pelayanan Kesehatan
1. 1.Pengertian Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
2. 2.Tujuan Tajuan pengadaan unit pelayanan kesehatan adalah tersedianya unit pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan terdistribusi secara adil serta bermanfaat dalam pelayanan kesehatan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 3.Unsur Utama Unsur utama terdiri dari:
a.perencana unit pelayanan kesehatan mandiri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.sarana dan prasarana yang memadai;
c.alat medis dan nonmedis minimal untuk pclayanan kesehatan.
1. 4.Bentuk Pelaksanaan:
a.Perencanaan unit pelayanan kesehatan: 1) Unit pelayanan kesehatan pada unit eselon I melayani kesehatan pegawai dan keluarganya: 2) Unit pelayanan kesehatan pada kantor wilayah, melayani kesehatan pegawai dan keluarganya: dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21713 3) Unit pelayanan kesehatan pada UPT melayani kesehatan Pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan. Unit pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah unit pelayanan kesehatan tingkat pertama, jumlah dan pemenuhan kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja. Keputusan pembentukan unit pelayanan kesehatan ditentukan pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan:
1. 1.luas wilayah;
2. 2.kebutuhan;
3. 3.jumlah yang dilayani;
4. 4.pola penyakit;
5. 5.pemanfaatannya: dan
6. 6.kemampuan.
b.Sarana dan prasarana, meliputi: 1) Kebutuhan ruangan: (a) ruangan pelayanan umum; (b) ruangan pelayanan gigi; (c) ruangan pelayanan ibu dan anak; (d) ruang obat; (e) ruang tunggu dan administrasi; (f) ruang laboratorium (bila memungkinkan). 2) Prasarana poliklinik meliputi : (a) instalasi air; (b) instalasi tata udara; (c) petunjuk. standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan; (d) sistem informasi dan komunikasi; (e) instalasi pembuangan limbah kesehatan; dan (f) ambulans. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 14 Prasarana yang dimaksud harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan serta kesehatan kerja pelayanan kesehatan. Prasarana juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
c.Alat medis dan nonmedis minimal untuk pelayanan kesehatan: 1) Alat Kesehatan Dokter Umum: (a) meja; (p) ambubag; (b) kursi; (q) emergency kit; (c) bed periksa; (r) refleks hammer; (d) lampu pcnerangan; (s) sarung tangan steril; (e) tensimeter; (t) kaca pembesar; (f) statescop: (u) THT kit; (g) thermometer: (v) kateter/ masker; (h) timbangan: (w) kursi roda; (i) tabung oksigen; (x) krugh (tongkat bantu jalan); (j) sarung tangan; (y) collar neck; (k) masker; (z) pispot/waskom/ waslap; (l) sterilisator; (aa) peralatan fisiotherapi (m) minor surgery; (antara lain infrared. alat (n) sneillen chart; stretching). (o) ischihara chart; 2) Alat Kesehatan Ibu dan Anak: (a) timbangan bayi; (h) IUD kit; (c) KIA set. 3) Alat Kesehatan Dokter Gigi: (a) Alat:

(1)dental unit-chair full electric;
(2)straight handpiece;
(3)contra angel handpiece; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21715
(4)sterilisator;
(5)instrumentarium, terdiri atas: (5.1) Alat diagnostik: (5.1.1) kaca mulut; (5.1.2) pinset dental; (5.1.3) sonde lengkung; (5.1.4) excavator kecil berujung dua. (5.2) Alat penambalan: (5.2.1) light curing; (5.2.2) penumpatan semen berujung dua/B; (5.2.3) penumpatan semen berujung dua/K; (5.2.4) burnisher besar; (5.2.5) burnisher kecil; (5.2.6) penumpatan amalgam besar berujung dua; (5.2.7) penumpatan amalgam kecil herujung dua; (5.2.8) pengaduk semen besar berujung dm; (5.2.9) pengaduk semen kecil berujung dua; (5.2.10) pistol amalgam; (5.2.11) glass slab ukuran 10 x 7.5 xl cm; (5.2.12) matrix retainer iron ukuran 7 mm:; (5.2.13) matrix band 7 mm; (5.2.14) mortar and prestle for amalgam; (5.2.15) bor diamond (low/high speed); (5.2.16) bor poles composite (low/high speed); (5.2.17) bor poles amalgam (low/high speed); (5.2.18 ) amalgator; (5.2.19) gutap point; (5.2.20) paper point. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 16 (5.3) Alat pembersih karang gigi: (5.3.1) scaler manual 1 (satu) set; (5.3.2) ultrasonic scaler 1 (satu) set. (5.4) Alat pencabut gigi: (5.4.1) 2 (dua) set tang cabut dewasa RA + RB: (5.4.2) bein besar; (5.4.3) cryer mesial 2 (dua) set; (5.4.4) knabel tang 2 (dua) buah; (5.4.5) bone file: 2 (buah); (5.4.6) 1 (satu) set tang anak; (5.4.7) healing set (needle holder, arteri clam. Pinset dan cirurgis); (5.4.8) rasparatorium; (5.4.9) needle holder; (5.4.10) scalpel; (5.4.11) mata scaple; (5.4.12) citoject; (5.4.13) syringe disposible. (5.5) Alat pelengkap : (5.5.1) kopyes; (5.5.2)nierheken; (5.5.3) tempat sampah infeksi; (5.5.4) tempat sampah non infeksi; (5.5.5) tempat bor; (5.5.6) coran tang; (5.5.7) poster dan alat peraga; (5.5.8) lemari penyimpan alat; (5.5.9) meja dokter; (5.5.10) kursi dokter dan kursi pasien; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21717 (5.5.1 1) kaca mata goggle; (5.5.12) meja troll; (5.5.13) tensi meter; (5.5.14) adrenalin; (5.5.15) benang; (5.5.16) lab jas; (5.5.17) sendok cetak rarb; (5.5.18) bahan cetak dan gipsum; (5.5.19) bowl dan spatula.
1. b.Bahan dan obat oral: 1) sarung tangan; 11) povidone iodine; 2) masker; 12) alkohol 70% dan 96%; 3) kapas; 13) chloraethyl; 4) eugenol; 14) H2O2; 5) fletcher; 15) kasa steril; 6) perawatan syaraf gigi; 16) aquadest; 7) composite set; 17) pasta devitalisasi pulpa; 8) cement phosphat; 18) pasta O2: 9) pehacain; 19) spritus. 10) adrenalin; C. Upaya Pelayanan Kesehatan
  1. 1.Pengertian Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 18
  2. 2.Tujuan Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Pegawai dan Keluarganya serta Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. 3.Unsur Utama
2. a.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada unit eselon I:
3. b.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada kantor wilayah;dan
4. c.pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan tingkat pertama pada UPT.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan:
5. a.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada unit eselon I yang dilakukan terhadap pegawai kementerian untuk memelihara dan meningkakan kesehatan. Kegiatan kesehatan yang dilakukan mencakup promosi kesehatan, pelayanan kesehatan umum dan gigi, kesehatan ibu dan anak. laboratorium (bila memungkinkan).
6. b.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada kantor wilayah. yaitu kegiatan kesehatan yang dilakukan di terhadap pegawai pada kantor wilayah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan mencakup upaya promosi kesehatan serta pengobatan dasar umum dan gigi.
7. c.Unit pelayanan kesehatan tingkat pertama pada unit pelaksana teknis, yaitu setiap kegiatan kesehatan yang dilakukan terhadap pegawai dan warga binaan pemasyarakatan pada setiap unit pelaksana teknis untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di tempat kerja. Kegiatan yang dilakukan mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit. pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak (untuk Rutan/Lapas wanita dan anak-anak), serta kesehatan lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21719 Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 1) Pelayanan Kesehatan Umum meliputi : a) Promotif (Pcnyuluhan) ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganva: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan. ( 2 ) Metode: (2.1) penyuluhan/ceramah: dan (2.2) pelatihan. b) Preventif (Pencegahan)
(1)Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganya: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan.
(2)Jenis: (2.1) Umum (untuk pegawai dan keluarganya) dilakukan medical check up dan imunisasi: (2.2) Khusus (untuk warga binaan pemasyarakatan), dilakukan: (2.2.1) screening awal terdiri dari Pemeriksaan fisik, Laboratorium, Rontgen (sesuai indikasi): (2.2.2) pemeriksaan fisik berkala dan berkesinambungan: (2.2.3) pemeriksaan narkoba dan HIV sesuai indikasi. c) Kuratif (Pengobatan) ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum: pegawai dan keluarganya: (1.2) Khusus: warga binaan pemasyarakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 20 ( 2 ) Tekhnis Pelayanan: Pengobatan sesuai standar pelayanan medik. ( 3 ) Jenis Pelayanan: (3.1) Unit gawat darurat; (3.2) Unit rawat jalan; dan (3.3) Unit rawat inap. ( 4 ) Penatalaksanaan 10 (sepuluh) penyakit terbanyak : (4.1) ISPA; (4.2) Penyakit kulit; (4.3) Tuberculosis; (4.4) HIV/AIDS; (4.5) Gastritis; (4.6) Hypertensi; (4.7) Rematik; (4.8) Thypoid; (4.9) Malaria; dan (4.10) Diabetes Mellitus. ( 5 ) Standar pelayanan medis sebagaimana diatur dalam lampiran. d) Rehabilitatif ( 1 ) Sasaran : pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan; ( 2 ) Jenis: (2.1) mental: dan (2.2) fisik: ( 3 ) Pelaksana: Dokter umum, dokter spesialis, psikologi dan fisiotherapi. e) Laboratorium www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21721
(1)urine/darah rutin;
(2)BTA/Sputum;
(3)test kehamilan;
(4)test narkoba;
(5)rapid test HIV. 2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mutut, meliputi : a) Promotif:
(1)Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan.
(2)Metode : (2.1) Penyuluhan/ceramah tentang: (2.1.1) pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut: (2.1.2) penyakit gigi. (2.2) Pelatihan. b) Preventif:
(1)Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan.
(2)Jenis: (2.1) Umum (untuk pegawai dan keluarganya): medical check up dan imunisasi (2.2) Khusus (untuk warga binaan pemasyarakatan): (2.2.1) Pemeriksaan gigi di UPT pada tahanan yang baru masuk dilakukan di Poliklinik dan dicatat di form standar (perlu adanya form standar); (2.2.2) Pemeriksaan berkala: dan (2.2.3) Pembersihan karang gigi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 22 c) Kuratif: ( 1 ) Sasaran: (1.1) Umum : pegawai dan keluarganya. (1.2) Khusus : warga binaan pemasyarakatan. ( 2 ) Teknis Pelayanan: (2.1) Pengobatan sesuai standar pelayanan medik: (2.2.1) Penambalan sementara dan tetap; (2.2.2) Perawatan syaraf gigi; (2.2.3) Pembersihan karang gigi; (2.2.4) Pemberian obat; (2.2.5) Pencabutan sederhana. 3) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) meliputi : (3.1) Pelayanan ANC (Antenatal care): (3.1.1) pemeriksaan ibu hamil mulai dari trimester I sampai trimester III; (3.1.2) mendeteksi dan memantau pertumbuhan dan perkembangan ibu dan bayi; (3.1.3) memberikan pelayanan Imunisasi TT (Tetanus Toxoid); (3.1.4) memberikan obat/multivitamin; (3.1.5) pemberian makanan tambahan. (3.2) Pelayanan Keluarga Berencana, jenis pelayanannya : (3.2.1) pemasangan IUD; (3.2.2) pelayanan suntik KB; (3.2.3) pelayanan/pemberian pil KB; (3.2.4) pasang susuk/implant; (3.2.5) konseling. (3.3) Pelayanan lmunisasi pada bayi 0-1 tahun: Memantau tumbuh kembang Balita dan prasekolah. 4) Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular HIV/AIDS www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21723
1. a.Pengertian: Pencegahan adalah suatu upaya pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat. Pemberantasan adalah upaya untuk mencegah dan menangani suatu penyakit termasuk tindakan untuk membatasi penyebaran penyakit tersebut. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya system kekebalan tubuh oleh virus yang disebut IIIV.
2. b.Tujuan Umum: Mencegah dan mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta mengurangi penderitaan dan dampak sosial ekonomi dari penyakit. Tujuan Khusus :
  1. 1.mengurangi tingkat penularan penyakit HIV/AIDS:
  2. 2.menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif guna memudahkan diselenggarakannya upaya pencegahan, pengobatan serta perawatan yang komprehensif terhadap penyakit HIV/AIDS:
  3. 3.meningkatkan kemampuan penanggulangan untuk mencegah, mengobati dan merawat serta memberi dukungan kepada pengidap HIV/AIDS;
  4. 4.meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor pemerintah, LSM, swasta, organisasi ODHA dan lembaga donor internasional guna memudahkan penyelenggaraan program.
3. c.Unsur Utama:
  1. 1.melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk tidak melakukan huhungan seks yang berisiko:
  2. 2.setiap orang melindungi dirinya bila melakukan hubungan sex www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 24 yang herisiko agar tidak tertular IMS dan HIV/AIDS;
  3. 3.tersedianya tempat pengobatan dan perawatan serta dukungan bagi setiap penderita AIDS yang membutuhkan.
4. d.Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Penanggulangan HIV/AIDS Program prioritas, meliputi:
  1. 1.Program gaya hidup sehat; a) meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi tentang HIV/AIDS; b) meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi guna pencegahan HIV/AIDS pada masyarakat; c) meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi komunikasi informasi dan edukasi dan perlindungan terhadap Pegawai untuk mencegah penularan HIV/AIDS serta mengikutsertakan di dalam kampanye komunikasi informasi dan edukasi bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan.
  2. 2.Program pengurangan dampak buruk;
  3. 3.Program pengobatan dan perawatan ODHA dengan konseling: a) pelatihan petugas kesehatan tentang tatalaksana perawatan dan pengobatan serta konseling; b) menyediakan sarana kesehatan dan laboratorium terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan di seluruh provinsi dan kabupaten; c) menyediakan dan melaksanakan konseling dan testing secara sukarela untuk dapat menemukan dan mengobati penderita; d) memberikan pengobatan preventif kepada ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan dari ibu ke anak; e) menyediakan secara berkesinambungan obat anti retroviral dan obat infeksi oportunistik yang terjangkau. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21725
  4. 4.Program pelatihan;
  5. 5.Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya;
  6. 6.Menganjurkan prosedur isolasi dan memberikan konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi;
  7. 7.Pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.
5. e.Kebijakan dan standar operasional prosedur yang diperlukan;
6. f.Kebijakan kewaspadaan isolasi (isolation precaution);
  1. 1.kebersihan tangan;
  2. 2.penggunaan alat pelindung diri;
  3. 3.peralatan perawatan pasien;
  4. 4.pengendalian lingkungan;
  5. 5.pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen;
  6. 6.perlindungan petugas kesehatan;
  7. 7.penempatan pasien;
  8. 8.praktek penyuntikan yang aman. Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pembinaan, pendidikan serta monitoring dan evaluasi. D. Sistem rujukan 1 . Pengertian Sistem Rujukan adalah suatu sistem didalam penyelenggaraan kesehatan dimana terjadi pelimpahan tanggung jawab, timbal balik atas kasus/masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal. 2 . Tujuan Terlaksananya rujukan yang sistematis, prosedural dan terpantau baik www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 26 3 . Unsur utama:
7. a.rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik;
8. b.rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yaitu mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi subspesialistik;
9. c.alur rujukan unit pelayanan kesehatan. 4 . Bentuk pelaksanaan rujukan:
10. a.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua: 1) rumah sakit type C; 2) rumah sakit type B (termasuk Rumah sakit TNI/POLRI); dan 3) rumah sakit khusus (misalny a: RS.Mata, RS.Paru-Paru) termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
11. b.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga : 1) rumah sakit type B pendidikan; 2) rumah sakit type A pendidikan; termasuk di dalamnya rumah sakit pemerintah (TNI/POLR1). 5 . Rujukan berupa:
12. a.Rujukan medis rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan
13. b.Rujukan kesehatan masyarakat: rujukan sarana, rujukan tekhnologi, serta rujukan operasional. 6 . Rujukan unit pelayanan kesehatan :
14. a.Unit pelayanan kesehatan pada unit eselon I menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES;
15. b.Unit pelayanan kesehatan pada kantor wilayah menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES;
16. c.Unit pelayanan kesehatan UPT: 1) untuk pegawai dan keluarganya menyesuaikan dengan rujukan peserta ASKES; dan 2) untuk warga binaan pemasyarakatan mengikuti aturan rujukan yang berlaku di unit pelaksana teknis. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21727 7 . Alur rujukan:
17. a.Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan: 1) Tahanan Kasus Darurat :  Pemberitahuan lisan ke pihak yang menahan  Diantar ke rumah sakit oleh petugas Tidak Darurat :  Lapor ke Kepala UPT  Pemberitahuan tertulis ke pihak yang menahan  Pengawalan ke rumah sakit oleh pihak penahan
(2)Narapidana Kasus Darurat :  Izin KALAPAS secara lisan  Diantar ke RS oleh petugas Tidak darurat :  Ijin KALAPAS secara tertulis  Diantar ke RS oleh petugas
1. b.Unit Pelayanan Kesehatan pada Kantor Wilayah KANWIL DINKES KOTA DINKES KOTA POLIKLINIK LAPAS/RUTAN , PUSKESMAS/RS  : GARIS INFORMASI : GARIS KONFIRMASI
2. c.Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Eselon I: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 28 RUMAH SAKIT PUSKESMAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN Penjelasan Alur Rujukan
  1. 1.Unit Pelayanan Kesehatan pada UPT Pemasyarakatan
3. a.UPT : Untuk tahanan 1) Dalam kasus darurat: Pemberitahuan lisan kepada pihak yang menahan oleh atasan yang membawahi poliklinik berdasarkan keterangan tertulis dari tenaga medis (dokter atau dokter gigi) yang diketahui Kepala Rutanikapas: 2) Dalam kasus tidak darurat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang menahan, membuat rujukan tertulis ke rumah sakit.
4. b.UPT : Untuk Narapidana 1) Pemberitahuan tertulis kepada pihak yang menahan oleh atasan berdasarkan keterangan tertulis dari tenaga medis; 2) Membuat rujukan tertulis ke rumah sakit; 3) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan kantor wilayah.
  1. 2.Unit Pelayanan Kesehatan di Kantor Wilayah 1) Menerima informasi tertulis sebagai laporan kesehatan rutin dari UPT: 2) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan kantor wilayah. Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Eselon I : 1) Membuat laporan tertulis untuk rujukan ke rumah sakit dan mendapatkan .jawaban tertulis sesuai blangko jawaban rujukan: 2) Puskesmas terkait menerima laporan rutin pelayanan kesehatan dari pusat pelayanan kesehatan Unit Eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21729 F. Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan
  2. 1.Pengertian
5. a.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
6. b.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
  1. 2.Tujuan Tujuan sistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  2. 3.Unsur Utama
7. a.Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan,
8. b.Jaminan obat dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
9. a.Jaminan ketersediaan obat dan peralatan kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Penyediaan kebutuhan obat dan alat kesehatan di unit pelayanan dilakukan dengan membuat rencana kebutuhan melalui DIPA. Penyediaannya sesuai dengan anggaran dari pemerintah;
10. b.Jaminan pemerataan obat dilakukan dengan pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan obat dan peralatan kesehatan pada tiap unit pelayanan kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 30 1) Unit Pelayanan Kesehatan pada unit eselon I Obat dan alat kesehatan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan kecenderungan penyakit berdasarkan laporan sebelumnya dan perkiraan akan datang. 2) Unit Pelayanan Kesehatan pada kantor wilayah Obat dan alat kesehatan disesuaikan jumlah pegawai dan tingkat kebutuhan dan kecenderungan jenis penyakit berdasarkan laporan sebelumnya dan perkiraan akan datang. 3) Unit pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis (UPT) Obat dan alat kesehatan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan warga binaan pemasyarakatan, dan kecenderungan jenis penyakit berdasarkan laporan scbelumnya dan perkiraan akan datang: 4) Rencana usulan pengadaan disusun perbulan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun; 5) Kerjasama dengan Puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit serta institusi pelayanan lintas sektor lain seperti pengadaan obat ARV, obat anti TBC dan lain-lain. G. Pembiayaan Kesehatan
  1. 1.Pengertian Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  2. 2.Tujuan Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan bermanfaat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
  3. 3.Unsur Utama Pembiayaan kesehatan terdiri dari unsur:
11. a.Penggalian dana adalah kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21731
12. b.Alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain;
13. c.Pembelanjaan adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan
14. a.Penggalian dana: Sumber dana: 1) sumber dana pemerintah (anggaran pada kementerian/DIPA); 2) sumber dana dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat; 3) sumber dana yang pengalokasiannya dalam bentuk pelayanan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas.
15. b.Alokasi dana: Alokasi dana dari pemerintah melakukan penyusunan anggaran kebutuhan melaui DIPA;
16. a.Alokasi dana dari sumber lain dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati dari donator yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dan pemanfaatannya;
17. b.Sumber dana dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas. Hal ini tertuang dalam Jamkesmas (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana. Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial dan Masyarakat Miskin Penghuni I,embaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara: butir
18. c.Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
19. c.Masyarakat miskin penghuni Lapas atau Rutan merupakan peserta Jamkesmas sebagai ditetapkan dengan kcputusan Nomor: 1185/Menkes/SK/X11/2009; 4) Masyarakat miskin penghuni Lapas atau Rutan meliputi narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 32 5) Setiap peserta Jamkesmas Lapas atau Rutan mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL). Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat; 6) Manfaat Jamkesmas yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh/komprehensif berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medis bukan berupa uang tunai; 7) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapakan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan; 8) Pelayanan kesehatan lanjutan (rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan berdasarkan rujukan, diberikan di PPK jaringan Jamkesmas, rumah sakit pemerintah termasuk rumah sakit khusus (rumah sakit TNI/POI,R1 dan rumah sakit swasta). Pelayanan rawat inap diberikan di ruang rawat Inap kelas III; 9) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK lanjutan peserta membawa surat keterangan atau rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan dan rujukan dari dokter/poliklinik Lapas/Rutan. Bila tidak ada poliklinik atau dokter Lapas/Rutan maka rujukan dilakukan oleh dokter Puskesmas setempat; 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan surat keabsahan kepesertaan (SKP); 11) Setelah Mendapat SKP di PPK lanjutan, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; 12) Biaya transportasi rujukan pasien, pendamping tenaga medis dan pengawalannya dijamin Lapas/Rutan. 13) Pengaturan secara umum pelayanan kesehatan dalam program Jaskesmas mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. G. Pencatatan Pelaporan
  1. 1.Pengertian Pencatatan dan pelaporan adalah pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
  2. 2.Tujuan Manajemen kesehatan adalah terselenggaranya fungsi administrasi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21733 kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna didukung oleh sistem informasi, ilmu pengetahuan teknologi dan hukum kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  3. 3.Unsur Utama
20. a.Pencatatan dan pelaporan;
21. b.Form Pencatatan dan pelaporan;
22. c.Pelaporan pelayanan kesehatan;
23. d.Koordinasi pelayanan kesehatan;
24. e.Pengawasan; dan
25. f.Pemantauan penyelenggaraan kegiatan.
  1. 4.Bentuk Pelaksanaan
26. a.Pencatatan Pelaporan Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan monitoring kesehatan yang baik setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam segala bidang kesehatan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 1) mencatat semua hasil kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta data yang berkaitan. dalam format yang telah ditentukan secara benar, berkesinambungan dan teratur; 2) melaporkan data tersebut kepada jenjang administrasi yang lebih atas sesuai dengan kebutuhan; 3) mengolah data tersebut menjadi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta jenjang administrasi diatasnya. sehingga bermanfaat untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta upaya penanggulangannya.
27. b.Form Pencatatan dan Pelaporan : 1) rekam medik dan informed consent; 2) form registrasi pasien; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 34 3) form registrasi obat; 4) form registrasi rujukan; 5) form registrasi kematian; 6) form registrasi kegiatan promotif; 7) form registrasi surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat; 8) form inventaris peralatan medis; 9) form registrasi kelahiran.
28. c.Pelaporan Pelayanan kesehatan 1) internal: a) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Direktorat/badan masing-masing c) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bentuk Laporan :
  1. 1.laporan bulanan data kesakitan;
  2. 2.laporan pemakaian dan lembar permintaan obat-obatan;
  3. 3.laporan bulanan kegiatan poliklinik;
  4. 4.laporan kejadian luar biasa (1 x 24 jam);
  5. 5.laporan triwulan rawat jalan, rawat inap dan angka kematian. 2) eksternal (Puskesmas) Bentuk Laporan: laporan bulanan data kesakitan.
29. d.Koordinasi pelayanan kesehatan : 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan: Menyusun rencana kegiatan terpadu pelayanan kesehatan melalui pertemuan rencana tahunan antara tenaga kesehatan dan pemangku penanggung jawab pelayanan kesehatan. 2) Pelaksanaan kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21735 (a) Penentuan penanggungjawab dan pelaksana untuk setiap program yang direncanakan dengan pembagian habis seluruh program kerja hagi seluruh petugas kesehatan di wilayah kerja; (b) Melaksanakan kegiatan kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
30. e.Pemantauan penyelenggaraan kegiatan 1) Melalui pertemuan bulanan di unit kerja masing-masing; 2) Pertemuan triwulan di tingkat kantor wilayah untuk pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis; 3) Menggunakan sumber informasi: pencatatan laporan bulanan, survey lapangan, laporan lintas sektoral serta informasi lain.
31. f.Pengawasan 1) Pengawasan secara melekat mclalui atasan langsung; 2) Melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan di unit kerjanya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 36 Pedoman Pelayanan Kesehatan ini dalam merupakan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penerapannya di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebijakan umum yang berlaku baik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21737 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 38 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21739 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 40 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21741 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 42 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21743 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 44 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21745 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 46 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21747 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 48 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21749 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 50 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21751 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 52 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21753 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 54 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21755 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 56 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21757 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 58 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21759 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 60 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.21761 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.217 62 www.djpp.kemenkumham.go.id