DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011

Nomor: M.HH-04.IN.04.02
Tahun: 2011
Ditetapkan: 29 Mei 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.

5.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 4
7.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
8.Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah petugas yang melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
9.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10.Media Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
11.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
12.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
13.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14.Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.
15.Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
16.Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1735

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a.Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.
b.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.
c.Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
d.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informas Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Tujuan pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a.Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b.Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik.
c.Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

PPID

Pasal 4

(1)PPID diangkat dan/atau ditunjuk oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 6
(2)Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan publik Negara yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.

Pasal 5

(1)PPID bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi: a informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b .informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
1. c.informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. d.informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
3. e.pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit atau satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
(4)Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
1. a.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
2. b.melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1737
3. c.menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
4. d.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
5. e.mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
(5)PPID bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

a.mengoordinasikan setiap unit satuan kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b.memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b;
c.menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d.menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi dan dokumentasi yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

Petugas pelayan informasi dan dokumentasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

a.mengumpulkan, menghimpun, serta menyediakan bahan informasi dan dokumentasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 8
b.mengompilasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.menyediakan informasi berbasis web dan media lainnya;
d.menyimpan dan pengamanan dokumentasi informasi.

Pasal 9

Pimpinan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas mengawasi, memantau, dan melaksanakan pemberian informasi yang dilaksanakan oleh PPID Unit Satuan Kerja, PPID Kantor Wilayah Daerah, dan PPID UPT, dalam memberikan atau tidak memberikan informasi yang sifatnya dikecualikan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tugas PPID Unit satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah berkoordinasi dengan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaksanaan tugas PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Kantor Wilayah Daerah.
(3)PPID pada setiap tingkatan mempunyai kewajiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan PPID masing-masing untuk pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian.
(4)PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)PPID Unit Satuan Kerja, dan PPID Kantor Wilayah Daerah, dan PPID UPT Daerah wajib memberikan laporan kepada PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila dibutuhkan.

Pasal 11

Pimpinan PPID pada masing-masing tingkatan bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pimpinan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1739

Pasal 12

(1)PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah wajib memberikan informasi dan dokumentasi yang dimintakan oleh PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 1 (satu) minggu setelah permintaan diterima PPID Unit satuan Kerja dan PPID Kantor wilayah Daerah.
(2)Dalam hal permintaan tidak diberikan dalam jangka waktu tersebut di atas, maka tanggung jawab pemberian informasi akan diserahkan kepada PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.

5.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 4
7.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
8.Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah petugas yang melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
9.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10.Media Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
11.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
12.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
13.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14.Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.
15.Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
16.Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1735

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a.Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.
b.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.
c.Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
d.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informas Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Tujuan pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a.Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b.Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik.
c.Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

PPID

Pasal 4

(1)PPID diangkat dan/atau ditunjuk oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 6
(2)Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan publik Negara yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.

Pasal 5

(1)PPID bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi: a informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b .informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
1. c.informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. d.informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
3. e.pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit atau satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
(4)Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
1. a.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
2. b.melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1737
3. c.menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
4. d.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
5. e.mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
(5)PPID bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

a.mengoordinasikan setiap unit satuan kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b.memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b;
c.menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d.menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi dan dokumentasi yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

Petugas pelayan informasi dan dokumentasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

a.mengumpulkan, menghimpun, serta menyediakan bahan informasi dan dokumentasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.173 8
b.mengompilasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.menyediakan informasi berbasis web dan media lainnya;
d.menyimpan dan pengamanan dokumentasi informasi.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tugas PPID Unit satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah berkoordinasi dengan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaksanaan tugas PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Kantor Wilayah Daerah.
(3)PPID pada setiap tingkatan mempunyai kewajiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan PPID masing-masing untuk pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian.
(4)PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)PPID Unit Satuan Kerja, dan PPID Kantor Wilayah Daerah, dan PPID UPT Daerah wajib memberikan laporan kepada PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila dibutuhkan.

Pasal 11

Pasal 12

(1)PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah wajib memberikan informasi dan dokumentasi yang dimintakan oleh PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 1 (satu) minggu setelah permintaan diterima PPID Unit satuan Kerja dan PPID Kantor wilayah Daerah.
(2)Dalam hal permintaan tidak diberikan dalam jangka waktu tersebut di atas, maka tanggung jawab pemberian informasi akan diserahkan kepada PPID Unit Satuan Kerja dan PPID Kantor Wilayah Daerah.