DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011

Nomor: M.HH-05.0T.01.01
Tahun: 2011
Ditetapkan: 24 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi pemasyarakatan dan kebutuhan hukum masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.751 2 persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B /2427/ M.PAN-RB / 10/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7513
8.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:
1. a.Lapas Kelas I;
2. b.Lapas Kelas IIA;
3. c.Lapas Kelas IIB; dan
4. d.Lapas Kelas III.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.

2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai beriktt:

Pasal 4A

(1)Eselonisasi Lapas Kelas I terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.751 4
1. a.kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIb;
2. b.kepala bagian dan kepala bidang adalah jabatan struktural eselon IIb; dan
3. c.kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIb.
(2)Eselonisasi Lapas Kelas IIA terdiri atas:
1. a.kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IlIa;
2. b.kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
3. c.kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.
(3)Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:
1. a.kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
2. b.kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
3. c.kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb
(4)Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas:
1. a.kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
2. b.kepala urusan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.
  1. 3.Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 .disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Lapas Kelas III terdiri atas:

a.Urusan Tata Usaha;
b.Subseksi Admisi dan Orientasi;
c.Subseksi Pembinaan; dan
d.Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 60B

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7515

Pasal 60C

Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, Iayanan informasi dan penerimaan pengaduan.

Pasal 60D

Subseksi Pembinaan mempunyai tugas rnelakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

Pasal 60E

Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

4.Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Pembentukan, penggabungan, peiigurangan, penghapusan Lapas, dan/ atau perubahan jumlah, nama, kolas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

5.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Bagan susunan. organisasi Lapas tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.751 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7517 LAMPIRANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.751 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7519 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.751 10 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…