DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009

Nomor: M.HH- 06.GR.01.01
Tahun: 2009
Ditetapkan: 16 September 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 5

(1)Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) atas biaya izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pasalll
(1)Permohonan izin keimigrasian sebagalrnani3dlmaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh pemohon atau sponsor kepada Kepala Kantor Imigrasl yang wllayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dengan mengisi dan menandalangani formullr yang telah ditentukan.
(2)Perrnohonan untuk memperoleh tarif RpO,OO(nol rupiah) bagl warga negara asing sebagaimana dlmaksud calarn Pasal 7 diajukan oleh pemohon atau sponsor dengan mengajukan permohonan secara tertulis dilujukan kcpada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedlklt memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.tempat/langgal lahlr;
3. c.alarnat tempat tlnggal;
4. d.pekerjaan;
5. e.kewarganegaraan;
6. t.nomor paspor; dan
7. g.alasan. Permohonan IZin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) meliputi:
8. a.perpanjangan Izin Kunjunqan;
9. b.lzin Tinggal Terbatas;
10. c.perpanjangan Izin Trnggal Terbatas;
11. d.penggantian Kartu lzin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih bertaku:
12. e.lzin Masuk Kembali (Re-entry Permif);
13. f.Izin Tinggal Tetap;
14. g.perperrianqan Izin 1Inggal Tetap; atau
15. h.penggantian Kartu Izin 1Inggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku.

Pasal 9

(1)Warga negara asing tcrtentu yang terkena biaya beban karena berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih darl 60 (enam puluh) hari dan izin keimigrasian yang diberikan dapat dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah).
(2)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdlrl atas:
1. a.Orang asing yang terganggu jlwanya atau gila dan harus dlrawat di rumah sakit;
2. b.Orang asing dalam keadaan terpaksa:
3. c.Orang aslng yang menetap dl Indonesia dan tidak mampu;
4. d.Orang aslng di Indonesia dalam rangka pelaksanaandeportasi;
5. e.Orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
6. f.Orang aslng dalam rangka melaksanakan putusan pengadllan. PasallO Pasal 8 Pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:
7. a.bag! orang asing yang terganggu jlwanya atau gila dan harus dlrawat dl rumah sakit harus dilampirkan surat keterangan dari dokter pemenntah:
8. b.bagi orang asing dalam keadaan terpaksa harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Perwakilan negara orang asing bersangkutan atau Pejabat Pemerintah Daerah Setempat serendah-rendahnya Camat;
9. c.bagi orang asing yang menetap dl Indonesia dan tidak mampu harus melampirkan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Camat;
10. d.bagi orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi harus melampirkan surat keputusan tindakan kelmlqraslan dart:
  1. 1.Direktur Jenderal Irniqrasi:
  2. 2.Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi JVlanusia;atau
  3. 3.Kepala Kantor Irniqrasi.
11. e.bagi orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum harus melampirkan: .
  1. 1.surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan dari Pejabat yang berwenang; atau
  2. 2.surat keputusan tlndakan kelmlgraslan dari Dlrektur Jenderal Irnlqrasl, Kepala Kantor Wllayah Oepartemen Hukum dan Hak AS3Si Manusia, atau Kepala Kantor Imigrasi; Pasa(13 Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasall0:
12. a.bagi warga negara aslnq, dalam sltuasi Force Majeure atau Keadaan Terpaksa harus melampirkan surat keterangan Pejabat Pemerintah Daerah serendah- rendahnya camat;
13. b.bagi tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan programjteknik/proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republlk Indonesia harus melampirkan rekomendasi dari Sekretariat Negara;
14. c.bagi mahasiswa asing atau siswa asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia harus melampirkan surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional:
15. d.bagi orang aslng yang rnenetap dl IndOnesia dan tldak mampu harus melampirkan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya camat;
16. e.bagi orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik didasarkan pada peraturan perundangun-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik.

Pasal 12

(2)Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO (nol rupiah) atas biaya izin kcimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8 huruf fl huruf gl dan huruf h diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi fvlanusia.
(3)Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) atas blaya beban bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh Direktur Jenderal Imlgrasl atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Imigrasi. BERITA NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN . 20'09 NOMOR 297. ANDI MATTALATIA Ditetapkan dl Jaka~ '. . . , pada tanggal 16, Sep.tamber, 2009 ~~~RI HUKUM 'oAN HAK fisftSI MANUS) ~ Diundangkan di Jakarta '. pada tanggal 16 September HUKUM DAN HAl<ASASI MANUSIA UBUK INDONESIA, BABV. KETENnJAN PENUTIJP .... __ Pasa.11G Pada saat Peraturan Meriter! lnl ;~Ial bertaku, p~turan 'Men~erl),UkU·!h.dan H~' Asasi Manusia 'RepUbllk, Indonesia yang mengatur mengenal Surat Perjalana Republik IndonesIa, Visa, dan Izin Kelmlgraslan 'dlnyata~n rnasth tetap berlak sepanjang tidak bertentanqan dengan Peraturan Mentert Inl. Pasa! 17 PerallJran Menteri Inl mulal ber1aku paoa tanggal ditetapkan. Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengl,Jndanga~ Peraturan Ment ini dengan penempatannya 'datam Berita Negara Repub!ik In~onesla,' , . , Pada saat Peraturan Menterl' int mulal beriaku, warga rlegara aSlng pemegang 6aspOr . blasa yang telah memperoleh Izln tinggal dlnas dim telah hablsrnasa berlakunya, dan mengajukan permohonan alih status menjadl .izintlnggal,keimigraslan dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah) berdasarkan ketentuan yang dlatur dalar'n Peraturan Mentert In1. ..... . _.. " ]~ABIV . KETENTIJAN .PERAUHAN Pasal 15 "
1. f.bagi 0r:ang asing datam ranqka: 'meleksanakan putusan pengadllan: harus melamplrkan Putusan dan pengiidllati•..

Pasal 14

Bendahara Penertmaan paoa • "Dire~t .)er:x:!eral lmlgrasl, -, Kantor Wilayah D~part~en Hukum ~n Hak Asasl Manusla'serta Kantor lmlgrasJ rriembertkarr kuitansi sebagai buktl penqenaan tarlf·· RpO,OO (no] rupiah) dan- rnelakukan .' pencatatan, pembukuan, dan'pengadmlnlstraslan pengenaantarlf RpO00 (nol rupIah) : dalarn Buku Kas Umum. ' , ' I

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…