DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011

Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum, maka terhadap tahanan yang masa penahanannya telah berakhir harus dikeluarkan dari tahanan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.901 2 3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 6 . Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7 . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8 . Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.10.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara; 9 . Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9013 Manusia Nomor M. HH-05.05.01.01Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 751); 1 0 . Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; 1 1 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.
4.Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut eara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7.Masa Penahanan adalah jangka waktu penempatan Tahanan di Rutan atau Lapas berdasarkan perintah atau penetapan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penahanan oleh Undang- Undang. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.901 4

Pasal 2

Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kepala Rutan bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran Tahanan.

Pasal 4

(1)Dalam kondisi tertentu, Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di Lapas yang telah ditetapkan sebagai Rutan.
(2)Dalam hal Penahanan dilakukan di Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran Tahanan.

Pasal 5

(1)Penahanan di Rutan atau Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus disertai dengan surat perintah Penahanan dan/atau surat penetapan Penahanan dari pejabat yang berwenang.
(2)Jika Penahanan tidak disertai surat perintah Penahanan dan/atau surat penetapan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rutan atau Kepala Lapas berwenang menolak Tahanan.
(3)Jika Penahanan disertai surat perintah Penahanan dan/atau surat penetapan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rutan atau Kepala Lapas menerima Tahanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menahan mengenai Tahanan yang akan habis Masa Penahanan atau habis masa perpanjangan Penahanan.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Masa Penahanan atau masa perpanjangan Penahanan berakhir.
(3)Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.
(4)Dalam hal Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Tahanan yang ditahan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9015 negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi.
(5)Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi tidak menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum.

Pasal 8

(1)Dalam hal pejabat yang berwenang menahan melakukan perpanjangan Masa Penahanan, surat perpanjangan penahanan sudah harus diterima pihak Rutan atau Lapas pada jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal surat perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah melampaui jam kerja, surat perpanjangan Penahanan dianggap diterima pada keesokan harinya.

Pasal 9

Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan.

Pasal 10

Kepala Rutan atau Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan Tahanan demi hukum dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Petugas Rutan atau petugas Lapas yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…