DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai pemakai terdahulu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemakai Terdahulu adalah pihak yang melaksanakan Invensi terlebih dahulu sebelum Invensi yang sama diajukan sebagai permohonan Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan. Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan permohonan Paten, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi dimaksud sebagai Pemakai Terdahulu. Permohonan Pemakai Terdahulu harus diajukan kepada Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pemakai Terdahulu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMAKAI TERDAHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
3.Pemakai Terdahulu adalah pihak yang melaksanakan Invensi terlebih dahulu sebelum Invensi yang sama diajukan sebagai permohonan Paten.
4.Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
5.Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
6.Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh Deskripsi.
7.Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian dari Invensi.
8.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan permohonan Paten, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.
(2)Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Pemakai Terdahulu. 3
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai Pemakai Terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.

BAB II

TATA CARA, PERSYARATAN, DAN BIAYA PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

Pasal 3

(1)Permohonan Pemakai Terdahulu harus diajukan kepada Menteri.
(2)Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau Kuasanya.

Pasal 4

Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) Invensi.

Pasal 5

(1)Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon dalam bahasa Indonesia kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik.
(2)Permohonan Pemakai Terdahulu secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
(3)Permohonan Pemakai Terdahulu secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai tanggal pengajuan permohonan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir paling sedikit memuat:
1. a.nama lengkap, alamat jelas, dan kewarganegaraan pemohon;
2. b.nama lengkap dan alamat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. c.judul Invensi; dan
4. d.nomor Paten dan nomor klaim yang Invensinya dinyatakan sama dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu.
(6)Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.bukti bayar permohonan Pemakai Terdahulu;
b.surat Kuasa dalam hal pengajuan permohonan diajukan melalui Kuasa;
c.uraian tentang Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu;
d.Gambar terkait Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu, jika ada;
e.penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu;
f.bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di Indonesia sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu;
g.surat pernyataan bahwa pelaksanaan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan
h.bukti yang menyatakan bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu adalah sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

Pasal 7

Permohonan Pemakai Terdahulu dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB III

PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

Pasal 8

(1)Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemakai Terdahulu.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.administratif; dan
2. b.substantif. 5

Pasal 9

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
(2)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 10

(1)Dalam hal pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), permohonan Pemakai Terdahulu dianggap ditarik kembali.
(2)Terhadap permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan kembali kekuranglengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali.
(3)Dalam hal pemohon tidak menanggapi surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Pemakai Terdahulu tidak dapat dilanjutkan.
(4)Terhadap permohonan Pemakai Terdahulu yang tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu kembali.
(5)Terhadap permohonan Pemakai Terdahulu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal:
1. a.memberikan tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu;
2. b.memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Pemakai Terdahulu atau Kuasanya; dan
3. c.melanjutkan dengan pemeriksaan substantif.

Pasal 11

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(2)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 6 Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pemeriksa Paten; dan
2. b.analis hukum pada Direktorat Jenderal.
(5)Selain tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan:
1. a.akademisi;
2. b.praktisi; dan/atau
3. c.kementerian/lembaga terkait.
(6)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc untuk setiap permohonan Pemakai Terdahulu.
(7)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(4)dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…