DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Logo dan Mars Kementerian Hukum. Logo digunakan dengan tujuan untuk: 1) memperkuat visi dan misi Kementerian Hukum; 2) mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, serta rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum; dan 3) meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum. Mars memuat tanda nada, irama, syair dari lagu yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa logo dan mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan kebutuhan organisasi Kementerian Hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Logo dan Mars Kementerian Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LOGO DAN MARS KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Logo Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum.
2.Mars Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Mars adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

BAB II

LOGO KEMENTERIAN HUKUM

Pasal 2

Logo digunakan dengan tujuan untuk:

a.memperkuat visi dan misi Kementerian Hukum;
b.mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, serta rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum; dan
c.meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai makna filosofis meliputi:

a.stabilitas hukum yang mengayomi dan melindungi seluruh bangsa dan tanah air;
b.kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
c.terus tumbuh dalam rangka menuju negara hukum yang sejahtera.

Pasal 4

(1)Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan pada:
1. a.papan nama kantor;
2. b.pataka;
3. c.spanduk;
4. d.umbul-umbul; dan
5. e.seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan Kementerian Hukum.
(2)Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Logo dapat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum.
(3)Penggunaan Logo dalam pakaian dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum yang mengatur mengenai pakaian dinas.

Pasal 5

(1)Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat gambar dan tulisan Pengayoman.
(2)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Logo Pengayoman.
(3)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.gambar:
  1. 1.5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran;
  2. 2.2 (dua) garis siku kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) garis lurus sejajar;
2. b.tulisan: PENGAYOMAN;
3. c.tata warna:
  1. 1.warna biru tua sebagai dasar; dan
  2. 2.warna emas pada garis lukisan logo dan tulisan PENGAYOMAN.

Pasal 6

(1)Makna gambar, tulisan, dan tata warna Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
1. a.5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan pembangunan hukum, pelayanan hukum, pelindungan hukum, serta pembinaan hukum dan tata kelola hukum;
2. b.2 (dua) garis siku kiri dan kanan yang mempunyai makna supremasi hukum dan stabilitas hukum;
3. c.2 (dua) garis lurus sejajar yang mempunyai makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai akar falsafah dan landasan hukum di Indonesia;
4. d.tulisan PENGAYOMAN yang berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum;
5. e.warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan
6. f.warna emas bermakna keagungan, keluhuran, dan kewibawaan.
(2)Penggunaan gambar, tulisan, dan tata warna Logo dalam pakaian dinas dapat disesuaikan dengan estetika dan filosofi warna dasar pakaian dinas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum sesuai kebutuhan organisasi.
(3)Penyesuaian gambar, tulisan, dan tata warna Logo dalam pakaian dinas tidak mengubah makna Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Bentuk, ukuran, dan jenis huruf Logo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Setiap orang yang menyalahgunakan Logo dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MARS KEMENTERIAN HUKUM

Pasal 8

(1)Mars memuat tanda nada, irama, syair dari lagu yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum.
(2)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum wajib mengetahui, mengerti, dan menghayati Mars.

Pasal 10

Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyanyikan pada hari pengayoman dan acara resmi Kementerian Hukum.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…