DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai pengesahan koperasi. Pengesahan Koperasi meliputi: a. pengesahan Akta Pendirian Koperasi; b. perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan c. pembubaran Koperasi. Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengesahan Koperasi bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu diatur mengenai pemberian kemudahan dan fasilitasi dalam pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi belum mengakomodir kebutuhan hukum mengenai perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta jenis koperasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau program pemerintah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengesahan Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGESAHAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
3.Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
4.Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
5.Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
6.Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
7.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang perkoperasian.
8.Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
9.Pendiri adalah orang perorangan atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10.Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara Pendiri yang diberi kuasa oleh Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
11.Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
12.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13.Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa usaha menjadi badan hukum Koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
16.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengesahan Koperasi meliputi:

a.pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
b.perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
c.pembubaran Koperasi.

BAB II

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

(1)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendiri; atau
2. b.Kuasa Pendiri, yang memberikan kuasa kepada notaris.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pasal 4

(1)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi.
(2)Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang berbadan hukum; dan
2. b.menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Permohonan pengajuan nama Koperasi diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendiri; atau
2. b.Kuasa Pendiri, yang memberikan kuasa kepada notaris.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pasal 6

(1)Pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan nama Koperasi.
(2)Formulir pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Koperasi yang diajukan; dan
2. b.jenis Koperasi.
(3)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.produsen;
2. b.konsumen;
3. c.pemasaran;
4. d.jasa;
5. e.simpan pinjam;
6. f.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
7. g.jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan atau merupakan program pemerintah.
(4)Selain mengisi formulir pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan nama Koperasi yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Koperasi yang diajukan.

Pasal 7

(1)Nama Koperasi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis Koperasi, kecuali nama Koperasi untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan atau merupakan program pemerintah;
2. b.ditulis dengan huruf latin;
3. c.belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
4. d.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. e.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
6. f.tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf, yang tidak membentuk kata.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penamaan untuk Koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat frasa “TKBM” sebelum penyebutan nama Koperasi.
(3)Dalam hal Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” di belakang nama Koperasi.
(4)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan pada Koperasi desa atau kelurahan merah putih, nama Koperasi ditambahkan nama kecamatan dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Persetujuan pemakaian nama Koperasi diberikan oleh Menteri secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama Koperasi;
2. b.nama Koperasi yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pengajuan; dan
4. d.tanggal daluwarsa.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) nama Koperasi.

Pasal 9

Dalam hal nama Koperasi tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Koperasi yang diajukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri menolak nama Koperasi tersebut secara elektronik.

Pasal 10

Pemakaian nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…