DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan. Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri. Pengesahan Perkumpulan tersebut harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan. Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan anggotanya dan bersifat nirlaba.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5.Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 2

Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri.

Pasal 3

Pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan.

Pasal 4

(1)Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pengajuan pemakaian nama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(3)Formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.nama Perkumpulan;
3. c.deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan
4. d.tempat kedudukan Perkumpulan.
(4)Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

(1)Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan huruf latin;
2. b.paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
3. c.tidak menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik secara penulisan, bunyi ucapan, maupun konseptual dengan nama Perkumpulan, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum lain yang terdaftar;
4. d.tidak menggunakan tanda baca dan simbol;
5. e.tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Perkumpulan;
6. f.sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perkumpulan;
7. g.penggunaan kata “asosiasi”, “ikatan”, “persatuan”, “perhimpunan” atau sebutan lain yang mempunyai persamaan makna atau sinonim dengan kata Perkumpulan, dapat digunakan sepanjang bukan sebagai kata pembeda dari nama Perkumpulan yang telah terdaftar; dan
8. h.bukan merupakan badan hukum atau organisasi yang tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri.
(2)Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang memiliki nilai sejarah, adat istiadat, budaya, dan/atau keagamaan.
(3)Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Dalam hal tertentu, pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengunggah pertimbangan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait.

Pasal 7

Selain mengisi formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemohon harus mengisi kolom yang menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 8

(1)Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengajuan pemakaian nama disampaikan.
(2)Hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 9

(1)Dalam hal pengajuan pemakaian nama Perkumpulan:
1. a.tidak mencantumkan deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan/atau
2. b.tidak mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon harus mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan.
(3)Dalam hal Pemohon tidak mengunggah rekomendasi atau pernyataan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.
(2)Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan disetujui dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pengajuan nama;
2. b.nama Perkumpulan yang telah disetujui; dan
3. c.kode pembayaran.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019