DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi dimaksud dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Korporasi tersebut meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; f. persekutuan firma; dan g. persekutuan perdata.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
6.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 710);
9.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2.Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4.Administrasi Hukum Umum Online yang selanjutnya disebut AHU Online adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

KEWAJIBAN KORPORASI

Pasal 2

(1)Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
(2)Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.yayasan;
3. c.perkumpulan;
4. d.koperasi;
5. e.persekutuan komanditer;
6. f.persekutuan firma; dan
7. g.persekutuan perdata.
(4)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.perseroan persekutuan modal; dan
2. b.perseroan perorangan.
(5)Tata cara penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Korporasi wajib melakukan:
1. a.pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
2. b.penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
3. c.pengisian kuesioner terkait Pemilik Manfaat.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan melalui tahapan:
1. a.melakukan identifikasi dan verifikasi;
2. b.menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
3. c.menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari Korporasi.

BAB III

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 5

(1)Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan penilaian risiko.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Korporasi;
2. b.Notaris;
3. c.Menteri; dan
4. d.instansi berwenang lainnya.
(3)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.risiko tindak pidana pencucian uang; dan
2. b.risiko tindak pidana pendanaan terorisme.
(4)Rincian pelaksanaan verifikasi Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung.
(2)Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi Pemilik Manfaat.
(3)Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Korporasi akan menyampaikan pelaporan:
1. a.pendirian;
2. b.perubahan; dan
3. c.pengkinian.

Pasal 7

(1)Verifikasi oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat Korporasi menggunakan jasa Notaris.
(2)Verifikasi oleh Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris.

Pasal 8

Verifikasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

a.informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dan/atau Notaris; dan
b.kuesioner yang diisi oleh Korporasi.

Pasal 9

Verifikasi oleh instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya masing-masing.

BAB IV

KUESIONER PEMILIK MANFAAT

Pasal 10

(1)Korporasi dan/atau Notaris melakukan pengisian kuesioner Pemilik Manfaat secara elektronik.
(2)Kuesioner Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat.
(3)Pengisian kuesioner Pemilik Manfaat oleh Korporasi dan/atau Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
1. a.pendirian, pendaftaran, atau pengesahan Korporasi;
2. b.perubahan anggaran dasar Korporasi;
3. c.perubahan data Korporasi; dan/atau
4. d.pelaporan, perubahan, atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat.
(4)Kuesioner Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…