DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum. Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan b. Pejabat Lain. Tuntutan Ganti Kerugian tersebut berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);
7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara termasuk calon pegawai negeri sipil bukan bendahara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
4.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
5.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10.Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Hukum.
11.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
12.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
13.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
14.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dibuat oleh PPKN apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
16.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh PPKN yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan pengantian Kerugian Negara terhadap pegawai.
17.Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
18.Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri, Kepala Satuan Kerja, atau Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
19.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian/Satuan Kerja dan disahkan oleh KPPN setempat.
20.Perhitungan Ex Officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh beberapa pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri.
21.Pernyataan Piutang Kerugian Negara Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPNTO adalah pernyataan dari Menteri pada Kementerian sebagai bukti bahwa Piutang Kerugian Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
22.Unit Utama adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum.
23.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum.
24.Satuan Kerja adalah unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.
25.Kementerian adalah Kementerian Hukum.
26.Menteri adalah Menteri Hukum.

Pasal 2

(1)Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
2. b.Pejabat Lain.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian;
c.laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f.Perhitungan Ex Officio; dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kerugian Negara bersifat nyata apabila informasi Kerugian Negara terbukti benar/ terkonfirmasi.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan informasi Kerugian Negara tidak benar apabila informasi Kerugian Negara terbukti tidak benar/ tidak terkonfirmasi.
(5)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.penjelasan uang/surat berharga/barang yang hilang atau berkurang; dan
2. b.informasi atau dokumen pendukung lainnya.
(6)Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 6

(1)Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat
(4)paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh.
(2)Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan data sebagai berikut:
1. a.nama dan kode Satuan Kerja;
2. b.sumber informasi Kerugian Negara dan Lokasi kejadian; dan
3. c.nama atasan langsung/Kepala Satuan Kerja pada saat terjadinya kejadian.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian secara berjenjang.
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Negara.
(5)Kepala Satuan Kerja memberitahukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Inspektur Jenderal Kementerian.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

(1)Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
(2)Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pimpinan Unit Utama selaku pelaksana kewenangan PPKN Unit Utama, dalam hal Kerugian Negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai pada Unit Utama yang bersangkutan;
2. b.Kepala Kantor Wilayah selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai Satuan Kerja dan/atau Kantor Wilayah yang bersangkutan;
3. c.Sekretaris Jenderal Kementerian, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
4. d.Menteri, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama.
(3)Pelaksana Kewenangan PPKN melekat kepada jabatan struktural yang diemban.

Pasal 8

(1)Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, Pelaksana Kewenangan PPKN membentuk TPKN.
(2)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya TPKN.
(3)TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. e.menyampaikan pertimbangan kepada pelaksana kewenangan PPKN mengenai Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan Kerugian Negara; dan
6. f.melaporkan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan pertimbangan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada pelaksana kewenangan PPKN yang membentuknya.
(4)Anggota TPKN yang dibentuk pada Unit Utama berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan/Kepala Biro Keuangan pada Kementerian sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian Keuangan/ pejabat fungsional yang membidangi keuangan sebagai sekretaris;
3. c.1 (satu) orang pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai anggota;
4. d.1 (satu) orang pejabat yang mengelola barang milik negara sebagai anggota; dan
5. e.unsur lain yang dibutuhkan.
(5)Anggota TPKN yang dibentuk pada Kantor Wilayah berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.Kepala Divisi sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai sekretaris;
3. c.pejabat yang membidangi hukum sebagai anggota;
4. d.pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai anggota;
5. e.pejabat yang membidangi keuangan sebagai anggota;
6. f.pejabat/pegawai yang membidangi barang milik negara sebagai anggota; dan
7. g.unsur lain yang dibutuhkan.
(6)Dalam hal tertentu, tim TPKN Unit Utama dan Kantor Wilayah dapat melibatkan:
1. a.pejabat/pegawai dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian; dan
2. b.Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pengumpulan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, TPKN melakukan:
1. a.identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara;
2. b.permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2)Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari lembaga yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 10

(1)Hasil pemeriksaan TPKN disampaikan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(2)Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau
2. b.pengiriman surat melalui jasa pengiriman yang memiliki bukti pengiriman dan fasilitas pelacakan ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
(3)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
(4)Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
(5)Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
(6)Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dan klarifikasi penolakan atas tanggapan tersebut dalam lampiran hasil pemeriksaan.
(7)TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
(8)Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
(9)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pelaksana Kewenangan PPKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…