DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Pengayoman Indonesia yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Pengayoman Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Pengayoman Indonesia yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Politeknik Pengayoman Indonesia yang selanjutnya disingkat Poltekpin adalah perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Direktur adalah Direktur Poltekpin.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
7.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekpin.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada Poltekpin.
11.Alumni adalah peserta didik yang telah mengikuti pendidikan atau lulus dari Poltekpin.

Pasal 2

Poltekpin memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi dan profesi yang terpercaya dalam mendidik dan mengembangkan talenta-talenta terbaik yang siap mengabdi dengan etos kerja tinggi, berakhlak mulia, dan berwawasan global.

Pasal 3

Poltekpin memiliki misi:

a.menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas;
b.menyelenggarakan pengelolaan politeknik yang amanah;
c.menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang etis, ilmiah, profesional, dan berintegritas;
d.menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
e.menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain untuk peningkatan mutu dan sumber daya pada politeknik.

Pasal 4

Poltekpin bertujuan:

a.mewujudkan Politeknik yang unggul dan berwawasan global;
b.mewujudkan Politeknik yang dapat mendidik talenta- talenta terbaik, beretos kerja tinggi dan berakhlak mulia melalui kegiatan Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
c.mewujudkan Politeknik yang dapat menghasilkan karya penelitian terapan yang unggul, solutif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
d.mewujudkan Politeknik dengan tata Kelola yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Pasal 5

(1)Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Poltekpin menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang memuat rencana dan program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
2. b.rencana strategis merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rencana strategis yang memuat program, kegiatan, dan sasaran selama 1 (satu) tahun.
(2)Tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)Poltekpin berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
(2)Poltekpin didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia.
(3)Setiap tanggal 8 Agustus ditetapkan sebagai dies natalis Poltekpin.
(4)Poltekpin merupakan hasil restrukturisasi (penggabungan) dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Pasal 7

(1)Poltekpin memiliki lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, seragam dan busana almamater.
(2)Ketentuan mengenai lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, seragam dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, seragam dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Poltekpin menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma atau sarjana terapan, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpin menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni tahun yang sama.
(4)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember di tahun yang sama.
(5)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.

Pasal 10

Pelaksanaan proses pembelajaran di Poltekpin dilaksanakan dengan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2023