DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Tata Kelola Penyuluhan Hukum BAB III : KADARKUM BAB IV : Kerja Sama BAB V: Pendanaan BAB VI : Data dan Informasi BAB VII : Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyuluhan hukum agar berjalan secara efektif, terpadu, berkesinambungan dan sistematis perlu mengembangkan sistem pelaksanaan penyuluhan hukum secara komprehensif;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyuluhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Sistem Penyuluhan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SISTEM PENYULUHAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum.
2.Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang jabatan fungsional penyuluh hukum.
3.Paralegal adalah setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
4.Kadarkum adalah kelompok orang yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.
7.Sasaran Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Sasaran adalah seluruh penduduk dan aparatur negara.
8.Penyelenggara Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum.

BAB II

KADARKUM

Pasal 2

(1)Tata kelola Penyuluhan Hukum meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.rekomendasi.
(2)Tata kelola Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara.

Pasal 3

(1)Perencanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.peta Penyuluhan Hukum;
2. b.program prioritas pemerintah;
3. c.peraturan perundang-undangan;
4. d.dokumen pembangunan hukum nasional;
5. e.hasil evaluasi dan rekomendasi pada tahun sebelumnya; dan
6. f.kebutuhan masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.tema Penyuluhan Hukum tahunan; dan
2. b.program kerja sama Penyuluhan Hukum.
(4)Dalam rangka penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara melakukan koordinasi kepada BPHN.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
1. a.perencanaan Penyuluhan Hukum;
2. b.permohonan dari pemohon; dan/atau
3. c.kebijakan prioritas pemerintah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan koordinasi kepada BPHN.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan metode:
1. a.Penyuluhan Hukum langsung;
2. b.Penyuluhan Hukum tidak langsung.
(2)Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Penyuluh Hukum dan Sasaran Penyuluhan Hukum.
(3)Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran media yang tersedia.

Pasal 6

(1)Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pendekatan:
1. a.persuasif yakni Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan Sasaran yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum;
2. b.edukatif yakni Penyuluh Hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing Sasaran yang disuluh ke arah tujuan Penyuluhan Hukum;
3. c.komunikatif yakni Penyuluh Hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
4. d.akomodatif yakni Penyuluh Hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan- permasalahan hukum yang diajukan oleh Sasaran, dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara:
1. a.nasional;
2. b.daerah; dan/atau
3. c.lokasi tertentu.
(2)Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum.
(3)Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dapat mengikutsertakan ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau materi kepada Sasaran.

Pasal 8

(1)Materi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum meliputi:
1. a.rancangan peraturan perundang-undangan;
2. b.peraturan perundang-undangan;
3. c.hukum tidak tertulis;
4. d.hukum internasional; dan
5. e.putusan pengadilan.
(2)Materi Penyuluhan Hukum disusun berdasarkan:
1. a.perencanaan Penyuluhan Hukum;
2. b.permohonan dari pemohon; dan/atau
3. c.kebijakan prioritas pemerintah.
(3)Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Penyuluh Hukum dapat diikutsertakan pada kegiatan partisipasi masyarakat yang bermakna atas permohonan dari pemrakarsa untuk melakukan serap aspirasi terhadap materi rancangan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Penyelenggara dapat menyusun materi Penyuluhan Hukum berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(5)Dalam hal terdapat kebijakan prioritas pemerintah, Menteri melalui Kepala BPHN dapat menentukan prioritas materi Penyuluhan Hukum nasional dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
(6)Penentuan prioritas materi Penyuluhan Hukum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam materi standar Penyuluhan Hukum nasional.
(7)Selain materi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambahkan dengan materi lain sesuai kebutuhan pengguna materi.

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Hukum dilaksanakan dalam setiap kegiatan Penyuluhan Hukum.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
(3)Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Penyelenggara.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil evaluasi diusulkan rekomendasi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
(2)Hasil rekomendasi menjadi dasar dalam perencanaan Penyuluhan Hukum di tahun berikutnya.
(3)Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Penyelenggara dalam suatu laporan yang disampaikan kepada Menteri melalui BPHN.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…