DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB III TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB IV PELAPORAN PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2.Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan Bantuan Hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
7.Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:
1. a.lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Calon Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 3

(1)Untuk melakukan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk Panitia.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan independen.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum; dan
3. c.5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur:
  1. 1.akademisi;
  2. 2.tokoh masyarakat; dan
  3. 3.lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani
3. c.berpendidikan paling rendah strata I;
4. d.memahami penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
5. e.tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
(4)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh sekretariat:
1. a.pusat; dan
2. b.wilayah.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.
(3)Sekretariat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.
(4)Sekretariat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
(5)Sekretariat pusat dan sekretariat wilayah bertanggung jawab kepada ketua Panitia.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia melakukan:
1. a.pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi kemasyarakatan melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
2. b.pendataan dan penyusunan daftar Permohonan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
3. c.pemeriksaan administrasi;
4. d.pemeriksaan faktual;
5. e.penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
6. f.pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(2)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melakukan:
1. a.pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
2. b.pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
3. c.pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dengan melakukan:
1. a.pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;
2. b.pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
3. c.pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan
4. d.pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
(4)Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan:
1. a.daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
2. b.daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
3. c.rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 8

Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui tahapan:

a.pengumuman;
b.permohonan;
c.pemeriksaan administrasi;
d.pemeriksaan faktual;
e.pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
f.penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Panitia mengumumkan:
1. a.Verifikasi dan Akreditasi calon Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.Verifikasi dan Akreditasi ulang Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi Kementerian Hukum.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.waktu pendaftaran;
2. b.persyaratan;
3. c.tata cara pendaftaran; dan
4. d.tahap seleksi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…