DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Permohonan untuk diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setiap Penerjemah Tersumpah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan jabatan kepada Menteri secara elektronik setiap 1 (satu) tahun sekali sejak diangkat melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum melalui mekanisme pelayanan secara elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN, DAN PENGAWASAN PENERJEMAH TERSUMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2.Terjemahan adalah hasil alih bahasa tertulis dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
3.Organisasi Profesi adalah organisasi Penerjemah Tersumpah berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum.
4.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja Penerjemah Tersumpah yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Kegiatan Sertifikasi Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti kompetensi dan membuat keputusan apakah kompetensi sudah dicapai untuk mengonfirmasi bahwa seorang individu dapat membuktikan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diharapkan di tempat kerja.
6.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penerjemah Tersumpah dalam menjalankan profesinya wajib:

a.menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.menjunjung tinggi moral dan etika yang berlaku di Organisasi Profesi;
d.mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.menjadi anggota Organisasi Profesi.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penerjemah Tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil Terjemahannya.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, calon Penerjemah Tersumpah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berkewarganegaraan Indonesia;
3. c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
6. f.memiliki pendidikan paling rendah D-IV/S1 atau setara;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.telah dinyatakan kompeten dalam Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
10. j.tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.
(2)Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.asli Kartu Tanda Penduduk;
2. b.asli akta kelahiran;
3. c.asli ijazah pendidikan terakhir;
4. d.asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah;
5. e.asli sertifikat kompetensi Penerjemah Tersumpah yang masih berlaku;
6. f.asli surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana;
7. g.surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap;
8. h.asli Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.pasfoto berwarna terbaru latar belakang berwarna putih;
10. j.asli bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
11. k.keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon dan/atau faksimili yang dapat dihubungi, serta alamat surat elektronik (e-mail).

Pasal 5

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diangkat dan diambil sumpah sebagai Penerjemah Tersumpah untuk 1 (satu) atau lebih bahasa dan arah bahasa.

Pasal 6

(1)Permohonan untuk diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mengisi Format Isian dan mengunggah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar penerimaan negara bukan pajak permohonan penerjemah tersumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pembukaan pendaftaran.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengunggah dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Pasal 8

(1)Permohonan pengangkatan Penerjemah Tersumpah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperiksa oleh verifikator.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap gugur.

Pasal 10

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, pemohon wajib membayar penerimaan negara bukan pajak pengangkatan Penerjemah Tersumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum.
(2)Pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri menyetujui permohonan pengangkatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…