DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
5.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SKSK RI adalah dokumen tertulis yang berisi keterangan mengenai penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri.
2.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
3.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah dan berfungsi memperlancar kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas- luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI DOKUMEN

Pasal 2

(1)Penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemohon, kuasa, atau wali kepada Menteri melalui Perwakilan atau KDEI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. c.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu atau ayah Warga Negara Indonesia;
4. d.Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan/atau paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor yang masih berlaku; atau
5. e.keturunan Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing, yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.jenis kelamin;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.status perkawinan;
5. e.alamat tempat tinggal; dan
6. f.pekerjaan.
(2)Selain mengisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan salah satu dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat penerbitan nomor identitas tunggal;
2. b.fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran anak;
3. c.fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua;
4. d.fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin;
5. e.fotokopi paspor Republik Indonesia atau surat perjalanan laksana paspor; atau
6. f.fotokopi paspor Republik Indonesia atau surat perjalanan laksana paspor orang tua.
(3)Ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan dokumen sejenis pada negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

(1)Perwakilan atau KDEI melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Perwakilan atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima.
(3)Selain melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan atau KDEI wajib melakukan wawancara kepada pemohon.
(4)Materi wawancara dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara wawancara.
(5)Format materi wawancara dan berita acara wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat ketidakabsahan dokumen persyaratan, Perwakilan atau KDEI menyatakan permohonan ditolak.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.
(3)Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan ditolak.
(4)Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan penegasan status kewarganegaraan

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 permohonan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, pejabat pada Perwakilan atau KDEI menyampaikan permohonan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 8

(1)Dalam hal Menteri memberikan persetujuan terhadap permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan SKSK RI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
(2)Dalam hal Menteri memberikan penolakan terhadap permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan kepada Perwakilan atau KDEI disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
(3)Perwakilan atau KDEI memberitahukan kepada pemohon mengenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai dengan alasan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan dari Menteri disampaikan.

Pasal 9

(1)Perwakilan atau KDEI dapat mengunduh SKSK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Perwakilan atau KDEI menyampaikan SKSK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak SKSK RI diterbitkan.

Pasal 10

Pemohon yang telah menerima SKSK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus melaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pemohon tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…