DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kewenangan pengendalian; b. penyelenggaraan SPIP; dan c. Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Ruang Lingkup BAB II PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI A. Pelaksanaan SPIP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Kementerian.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, Pemantauan , dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
5.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
6.Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
7.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
9.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10.Satuan Tugas adalah unit yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan SPIP.
11.Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12.Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15.Sekretariat Jenderal adalah unit utama yang melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
16.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
17.Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
18.Unit Satuan Kerja adalah Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing- masing kegiatan di seluruh Unit Satuan Kerja;
2. b.memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP; dan
3. c.memberikan panduan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewenangan pengendalian;
b.penyelenggaraan SPIP; dan
c.Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI A. Pelaksanaan SPIP

Pasal 4

(1)Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Pimpinan Unit Satuan Kerja bertanggung jawab melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(3)Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan 30 Bagian ini menguraikan kesimpulan atas penyelenggaraan SPIP pada Satuan Kerja B. Saran/Rekomendasi Bagian ini menguraikan saran/rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan SPIP pada Satuan Kerja LAMPIRAN 31 B. FORMAT SURAT, KERTAS KERJA OBSERVASI, PANDUAN WAWANCARA, DAN LAPORAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 5

(1)Setiap Unit Satuan Kerja menerapkan SPIP di lingkungan Kementerian yang meliputi unsur:
1. a.Lingkungan Pengendalian;
2. b.Penilaian Risiko;
3. c.Kegiatan Pengendalian;
4. d.Informasi dan Komunikasi; dan
5. e.Pemantauan.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP.
(3)Penerapan unsur SPIP di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur SPIP secara konkret dalam melaksanakan pengendalian intern pada program dan/atau kegiatan utama dan layanan Unit Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pada tingkat Kementerian dan Unit Satuan Kerja.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:
1. a.Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian; dan
2. b.Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Unit Satuan Kerja.
(2)Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Unit Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Satuan Kerja.

Pasal 8

(1)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP dilakukan pada seluruh Unit Satuan Kerja.
(2)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.peningkatan kompetensi; dan
3. c.pembimbingan dan konsultasi.
(3)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.
(4)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
(2)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan penyelenggaraan SPIP Unit Pelaksana Teknis;
2. b.laporan penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah;
3. c.laporan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I; dan
4. d.laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.laporan triwulan; dan
2. b.laporan tahunan.

Pasal 10

(1)Laporan penyelenggaran SPIP Unit Eselon I dan Kantor Wilayah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal.
(2)Laporan penyelenggaran SPIP Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.
(3)Laporan penyelenggaran SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada:
1. a.minggu pertama April, untuk triwulan I;
2. b.minggu pertama Juli, untuk triwulan II;
3. c.minggu pertama Oktober, untuk triwulan III;
4. d.minggu pertama Januari tahun berikutnya, untuk triwulan IV; dan
5. e.minggu kedua Januari tahun berikutnya, untuk laporan tahunan.
(4)Sekretaris Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian serta menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat pada:
1. a.minggu kedua April, untuk triwulan I;
2. b.minggu kedua Juli, untuk triwulan II;
3. c.minggu kedua Oktober, untuk triwulan III;
4. d.minggu kedua Januari tahun berikutnya, untuk triwulan IV; dan
5. e.2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk laporan tahunan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)disampaikan secara elektronik.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…