DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum. Legalisasi Dokumen Publik adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan Pejabat dan cap atau segel resmi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Legalisasi sebagaimana terhadap: 1) Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau 2) Dokumen Publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor Pemerintahan atau lembaga atau badan nonpemerintah, termasuk Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.
2.Legalisasi Dokumen Publik yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan Pejabat dan cap atau segel resmi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.
3.Konvensi adalah Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).
4.Pemohon adalah orang atau badan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan Legalisasi secara elektronik.
5.Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.
6.Spesimen adalah contoh tanda tangan, cap, dan/atau segel resmi sebagai pembanding tanda tangan Pejabat yang telah diserahkan dan disimpan dalam pangkalan data Kementerian Hukum.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
11.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Menteri menyelenggarakan Legalisasi.
(2)Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau
2. b.Dokumen Publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia.
(3)Dokumen Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan terhadap Dokumen Publik yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi.

Pasal 3

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan oleh Pemohon atau kuasanya.
(2)Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal.
(3)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
3. c.negara tujuan di mana Dokumen Publik tersebut akan digunakan;
4. d.jenis Dokumen Publik yang dimohonkan, nama Dokumen Publik yang memuat keterangan dokumen fotokopi atau asli, nomor Dokumen Publik, dan nama pemilik yang tertera pada Dokumen Publik yang akan dimohonkan Legalisasi;
5. e.nama Pejabat, nama jabatan, dan nama instansi yang menerbitkan Dokumen Publik; dan
6. f.pilihan lokasi pencetakan stiker Legalisasi.
(4)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga mengunggah dokumen pendukung berupa:
1. a.kartu identitas Pemohon;
2. b.kartu identitas penerima kuasa dan surat kuasa, jika permohonan dikuasakan; dan
3. c.Dokumen Publik yang akan dimohonkan Legalisasi.

Pasal 4

(1)Dalam hal tidak terdapat Spesimen, permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan pengembalian kepada Pemohon.
(2)Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara elektronik.
(3)Dalam hal dilakukan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan pengembalian disertai dengan:
1. a.formulir Spesimen yang akan dilengkapi oleh Pemohon dengan meminta Pejabat yang berwenang untuk mengisi formulir yang dimaksud; dan
2. b.permintaan dokumen pendukung lainnya.
(4)Pemohon harus menyampaikan kembali formulir Spesimen dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) formulir Spesimen dan permintaan dokumen pendukung tidak dipenuhi, permohonan dihapus secara otomatis pada sistem Direktorat Jenderal.
(6)Dalam hal permohonan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Legalisasi.
(7)Format formulir Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.kesesuaian isian pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah;
2. b.kesesuaian tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen Publik dengan Spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal;
3. c.keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik; dan/atau
4. d.tidak ada penyalahgunaan data dan informasi oleh Pemohon dan/atau pihak lain terhadap Dokumen Publik dimohonkan Legalisasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat:
1. a.ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan Legalisasi dengan Dokumen Publik yang diunggah;
2. b.ketidaksesuaian antara nama Pejabat, jabatan, tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen Publik permohonan dengan data dalam pangkalan data Direktorat Jenderal; dan/atau
3. c.adanya indikasi penyalahgunaan data dan informasi oleh Pemohon atau kuasanya dan/atau pihak lain terhadap Dokumen Publik yang akan dilegalisasi, permohonan ditolak.
(2)Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik disertai dengan alasan penolakan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Legalisasi.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 permohonan dinyatakan lengkap, Pemohon memperoleh pemberitahuan untuk melakukan pembayaran biaya permohonan Legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai dengan surat perintah bayar yang diunduh dan dicetak oleh Pemohon.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pemberitahuan diterbitkan.
(4)Apabila Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat perintah bayar tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.
(5)Dalam hal surat perintah bayar tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemohon memperoleh pemberitahuan pencetakan stiker Legalisasi secara elektronik.
(2)Pencetakan stiker Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada loket pelayanan yang ada di:
1. a.pusat layanan Direktorat Jenderal; atau
2. b.kantor wilayah Kementerian, sesuai dengan pilihan Pemohon pada saat mengajukan permohonan Legalisasi.
(3)Pemohon harus menunjukkan bukti pembayaran yang diterbitkan bank dan pemberitahuan pencetakan stiker untuk dapat melakukan pencetakan stiker Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Petugas loket pelayanan Legalisasi melakukan pencetakan stiker Legalisasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diserahkan kepada Pemohon.
(5)Pencetakan stiker Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai biaya.

Pasal 9

(1)Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan Legalisasi yang diajukan dan penggunaan Dokumen Publik hasil Legalisasi.
(2)Dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan data dan informasi oleh Pemohon atau kuasanya dan/atau pihak lain terhadap Dokumen Publik yang akan dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pemblokiran akun Pemohon.
(3)Pemblokiran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan pembukaan pemblokiran akun.
(4)Permohonan pembukaan pemblokiran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen, yang data dan informasinya terindikasi disalahgunakan.
(5)Permohonan pembukaan pemblokiran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Stiker Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memuat:

a.logo Kementerian;
b.nomor Legalisasi;
c.tempat dan tanggal Legalisasi;
d.nama Dokumen Publik;
e.nama Pejabat, jabatan, dan instansi Pejabat penandatangan pada Dokumen Publik;
f.nama dan tanda tangan Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal;
g.quick response code; dan
h.pernyataan Kementerian tidak bertanggung jawab atas isi Dokumen Publik yang dilegalisasi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…