DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permen Imipas ini mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dimaksud disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu bentuk perwujudan kewenangan menteri, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dibentuk secara seragam, dengan cara dan metode yang pasti, baku, standar, dan mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
c.bahwa cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam membentuk Peraturan Menteri perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar berlaku dan mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
2.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum.
7.Biro Hukum dan Kerja Sama adalah Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
8.Pusat Strategi Kebijakan adalah Pusat Strategi Kebijakan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
9.Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
10.Naskah Prakebijakan adalah dokumen tertulis hasil analisis sebagai bahan pertimbangan perlu atau tidaknya pengambilan suatu kebijakan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Menteri.

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didahului dengan penyusunan Naskah Prakebijakan.
(2)Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan Naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan.
(3)Permohonan penyusunan Naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsepsi.
(4)Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran;
4. d.ruang lingkup;
5. e.objek yang akan diatur; dan
6. f.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

(1)Dalam menyusun Naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat Strategi Kebijakan melibatkan paling sedikit unsur:
1. a.Pemrakarsa;
2. b.unit eselon I terkait; dan
3. c.Biro Hukum dan Kerja Sama.
(2)Dalam melakukan penyusunan Naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Strategi Kebijakan dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, analis kebijakan, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang terkait dalam Naskah Prakebijakan.
(3)Naskah Prakebijakan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama untuk melakukan koordinasi dengan Pemrakarsa.
(3)Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Naskah Prakebijakan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama mengoordinasikan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Pemrakarsa.
(2)Usulan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri dari pemrakarsa diajukan kepada Biro Hukum dan Kerja Sama paling lambat minggu keempat bulan November pada tahun berjalan untuk program penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.
(3)Biro Hukum dan Kerja Sama menyusun Program Penyusunan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.
(4)Penyusunan Program Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Desember pada tahun berjalan.

Pasal 8

(1)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.amanat peraturan perundang-undangan;
4. d.Pemrakarsa; dan
5. e.keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

(1)Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
(2)Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan; atau
2. b.kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…