DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Dalam Permen Imipas ini mengatur tentang tata cara kerja sama atau kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan satu atau lebih mitra kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama untuk saling memberi manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang hukum dan kerja sama di lingkungan Kementerian. Kerja sama tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu, Kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
5.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
6.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan satu atau lebih mitra kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama untuk saling memberi manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian baik dalam negeri atau luar negeri.
3.Naskah Kerja Sama atau Nama Lain adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama.
4.Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama, baik berasal dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
5.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama adalah kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang hukum dan kerja sama di lingkungan Kementerian.
8.Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian.
9.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di provinsi.
10.Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya disebut UPT Kementerian adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian terdiri atas:

a.Kerja Sama dalam negeri; dan
b.Kerja Sama luar negeri.

Pasal 3

(1)Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Kerja Sama utama; dan
2. b.Kerja Sama teknis.
(2)Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk dalam Kerja Sama teknis.
(3)Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dan dapat merupakan penjabaran dari Kerja Sama utama.
(4)Mitra Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.lembaga pemerintah;
3. c.lembaga nonpemerintah; dan
4. d.pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
3. c.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
(2)Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.pimpinan Unit Eselon I; dan
2. b.kepala UPT Kementerian.
(3)Kerja Sama utama yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah.
(4)Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan:
1. a.Pimpinan Unit Eselon I sesuai substansi kerja sama; dan
2. b.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama utama.

Pasal 7

(1)Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan Kerja Sama utama dalam hal:
1. a.Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan/atau
2. b.didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.
(2)Pertimbangan pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan telaahan dari:
1. a.Eselon II Pusat;
2. b.Kantor Wilayah; dan/atau
3. c.UPT Kementerian.

Pasal 8

(1)Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Kementerian; dan
2. b.Unit Eselon I.
(2)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga terhadap Kerja Sama antar Unit Eselon I Kementerian dengan Mitra Kerja Sama luar negeri yang setara.
(4)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Mitra Kerja Sama luar negeri yang setara dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 9

Mitra Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.lembaga pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional;
c.organisasi internasional nonpemerintah; dan
d.subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 10

(1)Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerja Sama luar negeri perlu dilakukan melalui perjanjian internasional, Kerja Sama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…