DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permen Imipas ini mengatur mengenai Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan. Menteri melakukan evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara dengan memperhatikan: a. asas timbal balik dan asas manfaat; b. keamanan negara; c. pariwisata; d. ekonomi dan investasi; dan/atau e. aspek lain yang ditentukan oleh Presiden.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 187);
4.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
3.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Menteri melakukan evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara dengan memperhatikan:

a.asas timbal balik dan asas manfaat;
b.keamanan negara;
c.pariwisata;
d.ekonomi dan investasi; dan/atau
e.aspek lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 3

(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rapat lintas kementerian koordinator yang membidangi hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan, Menteri menambahkan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan bebas Visa kunjungan.
(2)Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN Œ AGUS ANDRIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA SEBAGAI PENERIMA BEBAS VISA KUNJUNGAN Warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang ditambahkan sebagai penerima bebas Visa kunjungan adalah:

1.Republik Turki; dan
2.Republik Federasi Brasil. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN ttd. AGUS ANDRIANTO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…