Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4515);
5533);
1508);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pengaturan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memperjelas kewenangan dan tugas dari satuan kerja pengelola rumah negara baik dari segi pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pengawasan, penertiban, hingga pengosongan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 737 T diperiksa dan disetujui: Telah diperiksa dan disetujui: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Tanggal Tanggal Paraf Paraf LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan upaya optimal pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam mengemban tugas pembangunan kesehatan. Penataan struktur organisasi belum menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh pemangku jabatan mengingat struktur organisasi hanyalah suatu alat untuk membagi bidang-bidang pekerjaaan/tugas. Dinamika dari organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh pengaturan tata hubungan kerja antar unit kerja dan antar unit Eselon I. Tata hubungan kerja merupakan salah satu kelengkapan dari pengorganisasian Kementerian Kesehatan, di mana dengan adanya tata hubungan kerja diharapkan fungsi-fungsi yang cenderung tumpang tindih atau memerlukan kerjasama dengan intensitas yang cukup tinggi dan melibatkan beberapa unit kerja dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Tata Hubungan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan bersifat dinamis dan tidak tertutup adanya penyempurnaan, khususnya bila ada perubahan dalam pengorganisasian Kementerian Kesehatan ataupun adanya perubahan mekanisme pelaksanaan tugas. Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan salah satu dari beberapa tata hubungan kerja di Kementerian Kesehatan, dimana masing-masing tata hubungan kerja diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. B. Pengertian Tata Hubungan Kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana, yang dimaksud dengan tata hubungan kerja (Tahubja) adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan atau taktis operasional. Tahubja perlu dibuat terutama bagi unit-unit kerja yang memiliki tugas-tugas yang berpotensi beririsan dengan tugas unit-unit kerja lain atau memang memerlukan kerjasama yang harus diatur; atau dibuat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan strategis yang memang perlu diperjelas hubungan antara unit kerja dalam bentuk peran masing-masing unit kerja tersebut. Tahubja dapat mencakup Tahubja intern dan Tahubja ekstern. Tahubja intern adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi, sedangkan Tahubja ekstern adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit-unit kerja di luar organisasi tersebut. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyusunan Tahubja intern di lingkungan Kementerian Kesehatan, meliputi :
C. Fungsi Tata Hubungan Kerja Peran dalam Tahubja menggambarkan fungsi-fungsi yang terjadi akibat pelaksanaan suatu kegiatan serta unit kerja yang menerima atau mengambil peran tersebut. Terdapat sejumlah peran dalam Tahubja, yang terdiri atas:
Semua peran tersebut dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan dari masing-masing peran ini perlu ditetapkan dan dimasukkan ke dalam matriks beserta penjelasan dari perannya. BAB II TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA Rumah negara merupakan aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki Kementerian Kesehatan sebagai salah satu fasilitas tempat tinggal untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan. Status penggolongan rumah negara terdiri atas 3 (tiga) status golongan, yaitu:
Tata hubungan kerja pengelolaan rumah negara dibuat agar memperjelas kewenangan dan tugas dari satuan kerja pengelola rumah negara dari segi pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan pengawasan, penertiban hingga pengosongan aset BMN tersebut. Dengan adanya tata hubungan kerja ini, diharapkan pengelolaan rumah negara menjadi lebih baik di masa yang akan datang karena fasilitas penunjang berupa tempat tinggal bagi pejabat dan pegawai negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan seiring meningkatnya kinerja sumber daya manusia kementerian kesehatan. Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara merupakan salah satu dari beberapa tata hubungan kerja lainnya, dan masing-masing tata hubungan kerja diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Proses pengelolaan rumah negara melalui beberapa tahapan terdiri dari usulan anggaran kebutuhan rumah negara, pengadaan rumah negara, pendaftaran rumah negara, penetapan status golongan rumah negara, penetapan status penggunaan rumah negara, penghunian rumah negara, pengawasan rumah negara, penertiban rumah negara, dan pengosongan rumah negara. A. Perencanaan Kebutuhan Rumah Negara Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.
MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tata Hubungan Kerja perencanaan kebutuhan rumah negara di lingkungan Direktorat/Badan/Ins pektorat (f) Rokeu dan BMN mengkompilasi hasil reviu rencana kebutuhan rumah negara beserta persyaratannya (a) Direktur/Inspektur/Kapus mengusulkan rencana kebutuhan rumah negara kepada Dirjen/Irjen/Kabadan (b) Dirjen/Irjen/Kabadan menginstruksikan Sesditjen/Sesbadan/Sesitje n untuk menelaah rencana kebutuhan rumah negara (d) Irjen menginstruksi Inspektur terkait untuk mereviu rencana kebutuhan rumah negara beserta persyaratan (e) Inspektorat terkait mereviu rencana kebutuhan rumah negara beserta persyaratannya dan dikirimkan ke Biro Keuangan dan BMN (c) Sesditjen/Sesbadan/Se sitjen menyampaikan hasil telaahan rencana kebutuhan rumah negara kepada Inspektur Jenderal No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (g) Rokeu dan BMN membuat surat usulan RKBMN ke Sekretaris Jenderal (i) Rokeu dan BMN mengirimkan hasil reviu ke DJKN untuk mendapatkan RKBMN tahun berikutnya (j) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan RKBMN ke Biro Perencanaan dan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul rumah negara sebagai bahan penyusunan RKA KL untuk dua tahun berikutnya (h) Sesjen menandatangani surat usulan RKBMN Kemenkes No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Tata Hubungan Kerja perencanaan kebutuhan rumah negara di lingkungan Sekretariat Jenderal (f) Rokeu dan BMN mengkompilasi hasil reviu rencana kebutuhan rumah negara beserta persyaratannya (a) Karo/Kapus mengusulkan rencana kebutuhan rumah negara kepada Sesjen (b) Sesjen menginstruksikan kepada Karokeu dan BMN untuk menelaah rencana kebutuhan rumah negara (d) Sesjen menyampaikan rekomendasi hasil telaahan usulan kebutuhan RN ke Irjen (e) Inspektorat terkait mereviu rencana kebutuhan rumah negara beserta persyaratannya dan dikirimkan ke Biro Keuangan dan BMN (c) Rokeu dan BMN menyampaikan hasil telaahan rencana kebutuhan rumah negara kepada Sesjen No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (g) Rokeu dan BMN membuat surat usulan RKBMN ke Sekretaris Jenderal (i) Rokeu dan BMN mengirimkan hasil reviu ke DJKN untuk mendapatkan RKBMN tahun berikutnya (j) Rokeu dan BMN menyampaikan RKBMN ke Rorenggar dan Satker pengusul rumah negara sebagai bahan penyusunan RKAKL untuk dua tahun berikutnya (h) Sesjen menandatangani surat usulan RKBMN Kemenkes B. Pengadaan Rumah Negara Pengadaan rumah negara adalah proses pengadaan yang dilakukan melalui penyediaan dan pembangunan rumah negara. Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun dan hibah. Pengadaan rumah negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun harus sesuai dengan standar tipe dan kelas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. C. Pendaftaran Rumah Negara Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan rumah negara baik yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Kesehatan wajib mendaftarkan rumah negara yang dikuasainya kepada Menteri Pekerjaan Umum up. Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Pembina rumah negara. Pendaftaran ini dimaksudkan agar semua rumah negara beserta atau tidak beserta tanahnya dalam Kementerian Kesehatan tercatat dan terinventarisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama Sekretaris Jenderal mengajukan surat permohonan pendaftaran rumah Negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p.:
Pengajuan permohonan pendaftaran rumah negara kepada Kementerian Pekerjaan Umum selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkan status golongan rumah negara. Pengajuan pendaftaran rumah negara dibagi menjadi 2, yaitu:
Adapun mekanisme pengajuan pendaftaran rumah negara, yaitu:
MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENDAFTARAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tata Hubungan Kerja pendaftaran rumah negara di lingkungan Direktorat/Badan/ Inspektorat (g) Rokeu dan BMN membuat rancangan surat permohonan pendaftaran rumah negara atas nama Sekretaris Jenderal (a) Direktorat/Inspektorat/ Pusat yang mempunyai rumah negara mengusulkan pendaftaran rumah negara kepada Direktorat Jendral/Inspektorat Jenderal/Badan terkait (b) Dirjen/Irjen/Kabadan menginstruksikan Sesditjen/Sesbadan/Se sitjen untuk memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran rumah negara (e) Sesjen menginstruksikan ke Karokeu dan BMN untuk memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran RN (c) Bagian /Bidang yang mengelola Barang Milik Negara memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran aset rumah negara (f) Rokeu dan BMN memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran rumah negara (d) Sesditjen/Sesitjen/ Sesbadan menyampaikan usulan rekomendasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran rumah negara kepada Sesjen No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (i) Rokeu dan BMN mendokumentasikan surat keterangan bukti pendaftaran aset BMN berupa Rumah Negara (j) Rokeu dan BMN menyampaikan surat keterangan bukti pendaftaran aset BMN berupa Rumah Negara kepada Sekretariat Unit Eselon I pengusul Rumah Negara (h) Karokeu menandatangani surat permohonan pendaftaran rumah untuk diterbitkan surat keterangan bukti pendaftaran rumah negara beserta (HDNo)nya No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Tata Hubungan Kerja Pendaftaran Rumah Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal (d) Rokeu dan BMN membuat rancangan surat permohonan pendaftaran rumah negara (f) Rokeu dan BMN mendokumentasikan surat keterangan bukti pendaftaran aset BMN berupa Rumah Negara (a) Biro/Pusat yang mempunyai aset rumah negara mengusulkan pendaftaran rumah negara kepada Sesjen (b) Sesjen menginstruksikan kepada Karokeu dan BMN untuk memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran rumah negara (c) Rokeu dan BMN memverifikasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran aset rumah negara (g) Rokeu dan BMN menyampaikan surat keterangan bukti pendaftaran aset BMN (e) Karokeu dan BMN atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani surat permohonan pendaftaran rumah Negara D. Penetapan Status Golongan Rumah Negara Penetapan status golongan rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam rumah negara golongan I, rumah negara golongan II, atau rumah negara golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara pada Bab V Pasal 7 menyatakan bahwa penetapan status rumah negara berdasarkan penetapan status golongan dilakukan oleh:
Mekanisme Penetapan status golongan rumah negara, yaitu:
1) Satuan kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/Pusat/UPT) yang mempunyai aset Barang Milik Negara berupa rumah negara mengusulkan penetapan status golongan rumah negara kepada Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan terkait (Recommending); 2) Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan menyampaikan usulan penetapan status golongan rumah negara kepada Sekretaris Jenderal (Informing); 3) Sekretaris Jenderal menginstruksikan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk membuat rancangan kebijakan penetapan status golongan Rumah Negara (Recommending); 4) Biro Keuangan dan BMN menyusun rancangan kebijakan penetapan status golongan Rumah Negara (Focal Point); 5) Biro Keuangan dan BMN mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan Rumah Negara dengan LP/LS terkait (Coordinating); 6) Biro Keuangan dan BMN menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara (Supporting); 7) Kepala Biro Keuangan dan BMN memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara (Consulting); 8) Kepala Biro Keuangan dan BMN menyampaikan surat pengantar disertai dengan soft copy kebijakan penetapan status golongan rumah negara kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk ditindaklanjuti (Recommending).
1) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Focal Point); 2) Biro Hukum dan Organisasi mengkoordinasikan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan dengan melibatkan LP/LS terkait (Coordinating); 3) Direktorat/Inspektorat/Pusat terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Supporting); 4) Kepala Biro Hukum dan Organisasi beserta Direktur/Inspektur/Kepala Pusat terkait memberikan arahan dan pertimbangan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah Negara (Consulting); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (Focal Point); 6) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Decision Making); 7) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Focal Point); 8) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah negara ke Biro Keuangan dan BMN (Informing);
3) Biro Keuangan dan BMN menyusun rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara (Focal Point); 6) Kepala Biro Keuangan dan BMN memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan Rumah Negara (Consulting); 7) Kepala Biro Keuangan dan BMN menyampaikan surat pengantar disertai dengan soft copy kebijakan penetapan status golongan Rumah Negara kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk ditindaklanjuti (Recommending). 1) Kepala Biro/Pusat yang mempunyai rumah negara mengusulkan penetapan status golongan negara kepada Sekretaris Jenderal (Recommending) 2) Sekretaris Jenderal menginstruksikan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk membuat rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara (Recommending) 4) Biro Keuangan dan BMN mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara dengan LP/LS terkait (Coordinating) 5) Biro Keuangan dan BMN menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan kebijakan penetapan status golongan rumah negara (Supporting);
1) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah Negara (Focal Point); 2) Biro Hukum dan Organisasi mengkoordinasikan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan dengan melibatkan LP/LS terkait (Coordinating); 3) Biro/Pusat terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah Negara (Supporting); 4) Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro/Pusat terkait memberikan arahan dan pertimbangan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah Negara (Consulting); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Focal Point); 6) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Decision Making); 7) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan rumah negara (Focal Point); 8) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan status golongan Rumah negara ke Biro Keuangan dan BMN (Informing); MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tata Hubungan Kerja Penetapan Status Rumah Negara di lingkungan Direktorat/Badan/In spektorat
1) Direktur/Inspektur/Kepala Pusat pengguna rumah negara mengusulkan permohonan rumah negara yang telah diverifikasi kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan (Recommending); 2) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal mengusulkan permohonan penghunian rumah negara kepada Sekretaris Jenderal (Recommending); 3) Sekretaris Jenderal mengarahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memverifikasi usulan penghunian rumah negara (Recommending); 4) Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penghuni rumah negara (Focal Point); 5) Biro Keuangan dan BMN membuat substansi kebijakan penetapan penunjukan penghunian dan surat izin penghunian (Focal Point); 6) Biro Keuangan dan BMN mengirimkan substansi kebijakan Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Hukum dan Organisasi (Informing);
1) Biro Hukum dan Organisasi memberikan masukan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Consulting); 2) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan I (Decision Making); 4) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 6) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan SKPP dan SIP rumah negara golongan I ke Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal calon penghuni rumah negara (Informing); 7) Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui Direktorat/Pusat/Inspektorat pengguna rumah negara menyerahkan SKPP dan SIP ke penghuni rumah negara (Informing); 8) Direktorat/Pusat/Inspektorat pengguna rumah negara mengingatkan tentang hak dan kewajiban penghuni rumah negara (Informing);
1) Kepala Biro/Kepala Pusat pengguna rumah negara mengusulkan permohonan rumah negara yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Jenderal (Recommending); 2) Sekretaris Jenderal mengarahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memverifikasi usulan penghunian rumah negara (Recommending); 3) Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penghuni Rumah Negara (Focal Point); 4) Biro Keuangan dan BMN membuat substansi kebijakan penetapan Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal point); 5) Biro Keuangan dan BMN mengirimkan substansi kebijakan Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Hukum dan Organisasi (Informing);
1) Biro Hukum dan Organisasi memberikan masukan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Consulting); 2) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan I (Decision Making); 4) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 6) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan SKPP dan SIP rumah negara golongan I ke Biro/Pusat calon penghuni rumah negara (Informing); 7) Biro/Pusat pengguna rumah negara menyerahkan SKPP dan SIP ke penghuni rumah negara (Informing); 8) Biro/Pusat pengguna rumah negara mengingatkan tentang hak dan kewajiban penghuni rumah negara (Informing);
1) Direktur/Inspektur/Kepala Pusat pengguna rumah negara mengusulkan permohonan rumah negara yang telah diverifikasi kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan (Recommending); 2) Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal mengusulkan permohonan penghunian rumah negara kepada Sekretaris Jenderal (Recommending); 3) Sekretaris Jenderal mengarahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memverifikasi usulan penghunian rumah negara (Recommending); 4) Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penghuni Rumah Negara (Focal point); 5) Biro Keuangan dan BMN membuat substansi kebijakan Penunjukan Penghunian (SKPP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) (Focal point); 6) Biro Keuangan dan BMN mengirimkan substansi kebijakan Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Hukum dan Organisasi (Informing).
1) Biro Hukum dan Organisasi memberikan masukan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan II (Consulting); 2) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan II (Focal Point); 3) Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II/ golongan I non jabatan (Decision Making); 4) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 6) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan SKPP dan SIP rumah negara golongan II/golongan I non jabatan ke Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal calon penghuni rumah negara (Informing); 7) Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui Direktorat/Pusat/Inspektorat pengguna rumah negara menyerahkan SKPP dan SIP ke penghuni rumah negara (Informing); 8) Direktorat/Pusat/Inspektorat pengguna rumah negara mengingatkan tentang hak dan kewajiban penghuni rumah negara (Informing);
1) Kepala Biro/Kepala Pusat pengguna rumah negara mengusulkan permohonan rumah negara yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Jenderal (Recommending); 2) Sekretaris Jenderal mengarahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memverifikasi usulan penghunian rumah negara (Recommending); 3) Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penghuni Rumah Negara (Focal point); 4) Biro Keuangan dan BMN membuat substansi kebijakan Penunjukan Penghunian (SKPP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) (Focal point); 5) Biro Keuangan dan BMN mengirimkan substansi kebijakan Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Hukum dan Organisasi (Informing);
1) Biro Hukum dan Organisasi memberikan masukan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Consulting); 2) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 3) Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II (Decision Making); 4) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian (Focal Point); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian dan Surat Izin Penghunian ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 6) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan SKPP dan SIP rumah negara golongan II ke Biro/Pusat calon penghuni rumah negara (Informing); 7) Biro/Pusat menyerahkan SKPP dan SIP ke penghuni rumah negara (Informing); 8) Biro/Pusat pengguna rumah negara mengingatkan tentang hak dan kewajiban penghuni rumah negara (Informing); MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENGAWASAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tata Hubungan Kerja Pengawasan Rumah negara di lingkungan (Direktorat/Inspekto rat/Pusat/UPT) (e) Inspektorat terkait melakukan pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara (f) Inspektorat terkait memberikan rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara kepada Direktorat/Inspektorat /Pusat pengguna rumah negara (a) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/ Pusat/UPT) menginventarisasikan SKPP dan SIP yang masa berlakunya akan berakhir dalam waktu 6 bulan kedepan (d) Irjen menginstrusikan kepada Inspektur terkait untuk melakukan pengawasan aset BMN berupa rumah negara (b) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektor at/Pusat/UPT) menyampaikan hasil inventarisasi SKPP dan SIP yang akan berakhir kepada Dirjen /Irjenl/Kapus (c) Unit Eselon I menginformasikan hasil inventarisasi SKPP dan SIP kepada Irjen (g) Unit Eselon I pengguna rumah negara melalui Sekretariatnya menyampaikan hasil pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara ke satker pengguna aset BMN No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (i) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/P usat/UPT) mengusulkan kembali SKKP dan SIP permohonan perpanjangan aset BMN berupa Rumah Negara yang diajukan oleh pemohon (h) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektor at/Pusat/UPT) membuat surat pemberitahuan perihal masa berlaku SKPP dan SIP yang akan berakhir untuk disampaikan kepada penghuni rumah negara No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tata Hubungan Kerja Pengawasan Rumah negara di lingkungan Sekretariat Jenderal (e) Inspektorat terkait melakukan pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara (f) Inspektorat terkait memberikan rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara kepada Biro Umum (a) Biro/Pusat pengguna rumah negara menginventarisasikan SKPP dan SIP yang masa berlakunya akan berakhir dalam waktu 6 bulan kedepan (d) Irjen menginstrusikan kepada Inspektur terkait untuk melakukan pengawasan aset BMN berupa rumah negara (b) Kepala Biro/Kepala Pusat pengguna rumah negara menyampaikan hasil inventarisasi SKPP dan SIP yang akan berakhir kepada Sekretaris Jenderal (c) Sekretaris Jenderal menginformasikan hasil inventarisasi SKPP dan SIP kepada Irjen (g) Biro Umum menyampaikan hasil pengawasan pemanfaatan aset BMN berupa rumah negara ke Biro/Pusat pengguna rumah negara No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (i) Biro/Pusat pengguna rumah negara mengusulkan kembali SKKP dan SIP permohonan perpanjangan aset BMN berupa rumah negara yang diajukan oleh pemohon (h) Biro/Pusat pengguna rumah negara membuat surat pemberitahuan perihal masa berlaku SKPP dan SIP yang akan berakhir untuk disampaikan kepada penghuni rumah negara G. Penertiban Rumah Negara Penertiban Rumah Negara yang dimaksud disini adalah penertiban untuk penghuni dengan SKPP dan SIP yang akan berakhir atau untuk pelanggaran terhadap isi dari SKPP dan SIP tersebut. Proses penertiban tersebut sebagai berikut:
1) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/Pusat/UPT) mengusulkan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara kepada Unit Eselon I (Recommending); 2) Eselon I mengusulkan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP kepada Sekretaris Jenderal bagi penghuni rumah negara yang melakukan pelanggaran (Recommending); 3) Sekretaris Jenderal mengintruksikan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk membuat rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKKP dan SIP Rumah Negara yang diusulkan (Recommending); 4) Biro Keuangan dan BMN menyusun rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point) ; 5) Biro Keuangan dan BMN mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara dengan LP/LS terkait (Coordinating); 6) Biro Keuangan dan BMN dan Satker terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Supporting); 7) Kepala Biro Keuangan dan BMN memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Consulting); 8) Kepala Biro Keuangan menyampaikan surat pengantar disertai dengan soft copy kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk ditindaklanjuti (Informing).
1) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 2) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara dengan melibatkan LP/LS terkait (Coordinating); 3) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/Pusat/UPT) terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Supporting); 4) Sekretaris Jenderal dan Kepala Satuan Kerja terkait memberikan arahan dan pertimbangan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Consulting); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 6) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Decision Making); 7) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 8) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 9) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara ke Eselon I terkait (Informing).
1) Biro/Pusat pengguna rumah negara mengusulkan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal (Recommending); 2) Sekretaris Jenderal mengintruksikan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk membuat rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKKP dan SIP Rumah Negara yang diusulkan (Recommending); 3) Biro Keuangan dan BMN menyusun rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point) ; 4) Biro Keuangan dan BMN mengkoordinasikan pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara dengan LP/LS terkait (Coordinating); 5) Biro Keuangan dan BMN dan Satker terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Supporting); 6) Kepala Biro Keuangan dan BMN memberikan arahan dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Consulting); 7) Kepala Biro Keuangan menyampaikan surat pengantar disertai dengan soft copy kebijakan penetapan pencabutan/pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk ditindaklanjuti (Informing).
1) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 2) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara dengan melibatkan LP/LS terkait (Coordinating); 3) Satuan Kerja pengguna rumah negara (Direktorat/Inspektorat/Pusat/UPT) terkait menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mengikuti pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Supporting); 4) Sekretaris Jenderal dan Kepala Satuan Kerja terkait memberikan arahan dan pertimbangan terhadap rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Consulting); 5) Biro Hukum dan Organisasi menyiapkan verbal rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 6) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Decision Making); 7) Biro Hukum dan Organisasi mendokumentasikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara (Focal Point); 8) Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara ke Biro Keuangan dan BMN (informing); 9) Biro Keuangan dan BMN menyampaikan salinan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan/Pembatalan SKPP dan SIP Rumah Negara ke Eselon I terkait (Informing). MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENERTIBAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Kebijakan Penetapan Pencabutan/Pemba talan SKPP dan SIP Rumah Negara
MATRIK TATA HUBUNGAN KERJA PENGOSONGAN RUMAH NEGARA No Kegiatan Pelaku Utama (Focal Point) Pemberi Rekomendasi (Recommending) Koordinator (Coordinating) Pemberi Dukungan (Supporting) Pemberi Verifikasi (Consulting) Pemberi Informasi (Informing) Pengambil Keputusan (Decision Making) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara ini merupakan hal yang dinamis yang perlu terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan dan perkembangan organisasi, namun yang terpenting adalah komitmen yang tinggi dari berbagai pihak dalam penerapan pelaksanaannya sesuai dengan peran masing-masing. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK
Membuka PDF…