DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberaa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mekanisme dana bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik;
c.bahwa untuk mengakomodasi pemberian tunjangan khusus melalui mekanisme dana bantuan operasional kesehatan serta untuk meningkatkan optimalisasi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan operasional kesehatan, perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
9.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 662); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009), diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 3 dan angka 4, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, di antara angka 4 dan angka 5, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, dan di antara angka 7 dan angka 8, disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan angka 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
2.Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK Dinas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai pelaksana program kesehatan.
3.Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan. 3a. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan yang selanjutnya disebut Dana BOK Tunjangan Khusus adalah Dana BOK yang diperuntukan bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang merupakan pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah daerah dan pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 4a. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.Data Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Regpus adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang memuat data nama Puskesmas, alamat, nomor registrasi Puskesmas yang datanya bersumber dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang terus menerus diperbaharui secara daring (online).
6.Nomor Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Noregpus adalah kode pengenal Puskesmas yang bersifat unik dan membedakan satu Puskesmas dengan Puskesmas lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum yang sehat dan terdaftar dalam sistem kliring nasional bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7a. Rekening Penerima Tunjangan Khusus adalah rekening atas nama dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis yang digunakan untuk menerima Dana BOK Tunjangan Khusus yang dibuka pada bank umum yang sehat dan terdaftar dalam sistem kliring nasional bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7b Satuan Kerja Pengampu adalah satuan kerja pimpinan tinggi ahli madya pengampu BOK.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10.Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2.Setelah huruf c Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Dana BOK terdiri atas:

a.BOK Dinas Kesehatan provinsi;
b.BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
c.BOK Puskesmas; dan
d.BOK Tunjangan Khusus.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perhitungan alokasi Dana BOK per daerah sampai dengan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah;
3. c.kinerja daerah;
4. d.insentif dan disinsentif; dan
5. e.jumlah penerima dan besaran tunjangan khusus.
(2)Perhitungan alokasi Dana BOK per daerah mulai tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.usulan pemerintah daerah;
2. b.hasil penilaian pemerintahan pusat terhadap usulan pemerintah daerah;
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk subjenis BOK Tunjangan Khusus, juga mempertimbangkan jumlah penerima dan besaran tunjangan khusus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian hasil penilaian dan formula teknis Dana BOK ditetapkan oleh Menteri.

4.Setelah ayat (2) Pasal 5, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dana BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian dari rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dana BOK Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disalurkan dari rekening kas umum negara ke Rekening Penerima Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pemberian Tunjangan Khusus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pimpinan rumah sakit milik pemerintah daerah mengusulkan Penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi persyaratan dan kewajiban;
2. b.dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan persetujuan atas usulan Penerima Tunjangan Khusus dari pimpinan rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayahnya;
3. c.dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan usulan Penerima Tunjangan Khusus dari pimpinan rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan;
4. d.Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan melakukan validasi data dan menetapkan rekomendasi penerima Tunjangan Khusus, dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal;
5. e.Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi penyaluran Tunjangan Khusus bagi pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah daerah dan pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, secara bulanan dengan ketentuan penyaluran dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan; dan
6. f.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan pembayaran Tunjangan Khusus langsung ke Rekening Penerima Tunjangan Khusus yang merupakan pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah daerah dan pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terdapat calon Penerima Tunjangan Khusus yang tidak diusulkan pada bulan berjalan, dapat diusulkan pemberian Tunjangan Khusus pada bulan berikutnya di tahun anggaran berjalan.

6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 namun belum memenuhi persyaratan teknis, penyaluran Dana BOK Dinas kabupaten/kota direkomendasikan untuk dilakukan tunda salur.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pelaporan kematian ibu dan balita oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
2. b.pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan
3. c.pelaporan skrining TBC secara real time oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), dengan capaian penemuan kasus TBC: 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari target sasaran kabupaten /kota; dan 2) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target sasaran kabupaten/kota, khusus untuk Tanah Papua.
(3)Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.laporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Juli tahun berjalan, sebagai syarat salur tahap II; dan
2. b.laporan bulan Januari sampai dengan bulan Desember, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Januari tahun berikutnya, sebagai syarat salur tahap I.
(4)Satuan Kerja Pengampu Program melakukan monitoring terhadap pelaporan oleh Puskesmas dan rumah sakit.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Rekomendasi tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Satuan Kerja Pengampu Program kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Rekomendasi tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3).
(3)Tunda salur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sampai pemerintah daerah kabupaten/kota memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
(4)Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikenakan tunda salur telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2), Satuan Kerja Pengampu program menyampaikan rekomendasi salur kepada Sekretaris Jenderal.
(5)Dalam hal rekomendasi salur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah diterima oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi salur kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(6)Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu penyaluran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan salur Dana BOK Dinas.

8.Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PENYESUAIAN MENU/RINCIAN MENU

Pasal 12A

(1)Penyesuaian terhadap menu/rincian menu BOK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan pertimbangan:
1. a.kondisi kedaruratan;
2. b.perubahan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional; atau
3. c.kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penyesuaian menu/rincian menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembahasan lintas sektor (multilateral meeting) antara Kementerian Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.Kementerian Kesehatan mengusulkan penyesuaian menu/rincian menu BOK kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. b.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menindaklanjuti usulan penyesuaian menu/rincian menu BOK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.Dalam hal usulan penyesuaian menu/rincian menu sebagaimana dimakasud pada ayat (3) huruf (a) disetujui, Kementerian Kesehatan melakukan: 1) penyesuaian terhadap Petunjuk Operasional 2) sosialisasi hasil kesepakatan tersebut kepada pemerintah daerah; dan 3) mengimplementasikan penyesuaian menu/ rincian menu sesuai ketentuan.
  1. 9.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rekening Dana BOK meliputi:
1. a.rekening kas umum daerah;
2. b.rekening Puskesmas; dan
3. c.Rekening Penerima Tunjangan Khusus.
(2)Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menerima penyaluran Dana BOK Dinas Kesehatan provinsi dan Dana BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
(3)Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari rekening kas umum daerah yang digunakan untuk mengelola Dana BOK Puskesmas.
(4)Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
1. a.atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Regpus; dan
2. b.nama rekening diawali dengan Noregpus dan diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas.
(5)Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
(6)Rekening Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menerima tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
(7)Rekening Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada Kementerian Kesehatan.

10.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Rekening Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dibuka pada bank umum yang sehat dan terdaftar dalam sistem kliring nasional bank indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 17 diubah dan setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 14A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 14A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024