Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
BAB II
dan
BAB III ... BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB III
BAB IV BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV
jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang ------------------------------------------------------------------------ X jumlah dana jasa pelayanan jumlah nilai seluruh tenaga Keterangan : jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran BAB V ... BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 MENTERI KESEHATAN ttd NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 589 BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota) KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .......... (nama kabupaten/kota) NOMOR ... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(nama kabupaten/kota) tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
FORMULIR CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS. BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota) KESATU : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebesar ...% (... persen). KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ... ditetapkan sebagai berikut:
KETIGA : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di .... pada tanggal ... Bupati/Walikota .... ttd. (Nama Bupati/Walikota)
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)