Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG BAIK.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh industri Alat Kesehatan dan industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 590 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG BAIK CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK I. Pendahuluan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa seluruh sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Untuk mendukung amanat tersebut, maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/Per/VII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa produksi alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi, dan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa perusahaan harus dapat menjamin bahwa produknya dibuat sesuai dengan Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan tidak terjadi penurunan kualitas dan kinerja selama proses penyimpanan, penggunaan, dan transportasi. CPAKB harus diterapkan oleh setiap sarana produksi alat kesehatan sebagai jaminan bahwa semua proses dalam sistem yang saling terkait dalam pembuatan alat kesehatan telah dikelola dalam rangka tercapainya keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan yang diproduksi. Penerapan CPAKB juga menjamin bahwa alat kesehatan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPAKB merupakan acuan bagi sarana produksi alat kesehatan untuk dapat menerapkan sistem manajemen mutu dalam pembuatan alat kesehatan. CPAKB ini juga merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan bagi sarana produksi alat kesehatan. CPAKB ini menetapkan persyaratan bagi sarana produksi alat kesehatan, dalam memenuhi sistem manajamen mutu. Lingkup sistem manajemen mutu CPAKB mencakup desain dan pengembangan, produksi, instalasi, tanggung jawab manjemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, pengukuran, analisis dan perbaikan serta semua aspek yang terkait dengannya yang dilakukan dalam rangka memproduksi alat kesehatan yang aman,bermutu dan bermanfaat. II. Pengertian
III. Aspek Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik A. Sistem Manajemen Mutu
1) mengidentifikasi dan menetapkan proses yang dibutuhkan untuk CPAKB; 2) menentukan urutan dan interaksi dari proses di atas; 3) menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin efektifitas implementasi dan kendali dari proses; 4) menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses ini; 5) memantau, mengukur dan menganalisis proses ini; 6) mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan mempertahankan keefektifan proses ini; dan 7) menentukan bagian-bagian atau fungsi-fungsi pada perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan secara jelas dan tegas.
Perusahaan harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara CPAKB dan mempertahankan keefektifannya sesuai dengan persyaratan CPAKB.
1) visi dan misi; 2) kebijakan dan sasaran mutu Kebijakan mutu merupakan sebuah dokumen mengenai pernyataan komitmen perusahaan terkait penerapan CPAKB. Contoh kebijakan mutu: Kami PT. ALKES terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami lebih baik. Sasaran mutu merupakan target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Contoh sasaran mutu: • Manajemen: Profit Rp 500.000.000 di tahun 2015 • Bagian Produksi: tingkat reject produksi 5% • Bagian Pemasaran: peningkatan penjualan produk sebesar 30% dari tahun 2014 • Bagian Pemeliharaan: penundaan produksi karena kerusakan mesin maksimal 15 menit/hari • Bagian Pemeriksaan Mutu: rilis produk 95% • Bagian Sumber Daya Manusia: tingkat kehadiran tepat waktu karyawan 95% 3) struktur organisasi; 4) proses bisnis merupakan tata laksana proses produksi; 5) ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk rincian dan justifikasi untuk setiap pengecualian kegiatan/aktivitas yang tidak dilakukan oleh perusahaan alat kesehatan, misal: desain, dll; 6) daftar prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk CPAKB; 7) uraian pekerjaan; 8) uraian interaksi antara proses penerapan CPAKB; 9) alur proses merupakan alur proses produksi alat kesehatan yang dimulai dari konsep dan desain, produksi, pengemasan pelabelan, penjualan, penggunaan sampai dengan pembuangan; dan 10) surat penunjukkan perwakilan manajemen. Hierarki dokumentasi sistem manajemen mutu yang digunakan adalah sebagai berikut: Gambar 1. Hierarki dokumentasi sistem manajemen mutu
1) Prosedur wajib yang dipersyaratkan dalam CPAKB, meliputi: a) Prosedur pembelian bahan baku/bahan pengemas; b) Prosedur penanganan bahan baku/bahan pengemas; c) Prosedur desain dan pengembangan; *(jika ada) d) Prosedur terkait proses produksi; e) Prosedur pengemasan dan pelabelan; f) Prosedur pemeliharaan alat produksi g) Prosedur pengendalian dokumen; h) Prosedur pengendalian rekaman; Kebijakan mutu Sasaran mutu Pedoman mutu Prosedur sistem manajemen mutu Instruksi kerja, uraian jabatan, standar kompetensi, rencana mutu & dokumen lainnya Formulir dan rekaman i) Prosedur pengambilan contoh produk jadi; j) Prosedur pengujian/pemeriksaan produk (in process dan produk jadi); k) Prosedur pengendalian produk yang tidak sesuai; l) Prosedur untuk pengolahan ulang suatu bets/lot produk; * (jika ada) m) Prosedur validasi proses steril; * (jika ada) n) Prosedur validasi aplikasi piranti lunak komputer; * (jika ada) o) Prosedur mampu telusur; p) Prosedur penyimpanan produk; q) Prosedur pengendalian produk dengan umur guna terbatas atau memerlukan kondisi penyimpanan khusus yang disyaratkan; * (jika ada) r) Prosedur layanan purna jual; s) Prosedur kalibrasi dan verifikasi alat pemeriksaan dan pengukuran; t) Prosedur identifikasi status termasuk produk kembalian; u) Prosedur pelatihan personel/SDM tentang pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman; v) Prosedur tinjauan manajemen w) Prosedur perbaikan berkelanjutan x) Prosedur audit internal; y) Prosedur pengendalian permasalahan terkait mutu produk; z) Prosedur analisis data terkait sistem manajemen mutu; aa) Prosedur terkait tindakan korektif dan preventif; bb) Prosedur penanganan limbah; dan cc) Prosedur terkait sanitasi dan higiene. Prosedur tersebut di atas harus mencantumkan:
2) Rekaman yang dipersyaratkan dalam CPAKB, meliputi: a) rekaman terkait desain dan pengembangan produk;*(jika ada) b) rekaman terkait informasi pembelian bahan baku/pengemas dan evaluasi pemasok; c) rekaman pemeriksaan bahan baku/pengemas; d) rekaman proses produksi dan hasil produksi; e) rekaman validasi proses produksi; f) rekaman hasil audit dan rencana tindak lanjut; g) rekaman tinjauan manajemen; h) rekaman personel/SDM tentang pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman; i) rekaman validasi proses sterilisasi (jika ada); j) rekaman validasi penggunaan piranti lunak komputer (jika ada); k) rekaman pengujian mutu produk l) rekaman untuk setiap bets produksi alat kesehatan m) rekaman pengolahan ulang suatu bets/lot produk (jika ada) n) rekaman pemeliharaan alat produksi; o) rekaman hasil kalibrasi alat ukur; p) rekaman pembersihan ruangan; q) rekaman pengendalian hama; r) rekaman kegiatan instalasi dan verifikasinya;*(Jika ada) s) rekaman kegiatan purna jual; t) rekaman pendistribusian alat kesehatan; u) rekaman produk yang tidak sesuai dan tindakan yang diambil; v) rekaman hasil investigasi dan tindakan korektif dan preventif; dan w) rekaman terkait properti pelanggan (jika ada).
1) spesifikasi bahan baku. 2) spesifikasi produk jadi. 3) alur proses untuk produksi dan pengemasan. 4) spesifikasi bahan pengemas. 5) spesifikasi produk ruahan, jika ada. 6) formula, komposisi atau komponen penyusun, jika ada. 7) gambar sketsa desain produk (wiring diagram), jika ada. 8) daftar peralatan yang digunakan dalam produksi. 9) prosedur pengambilan sampel untuk pengujian. 10) pengujian mutu produk. 11) cara penyimpanan. 12) umur guna dan/atau masa kadaluarsa. 13) cara menginstalasikan dan pemeliharaannya, jika ada.
1) Sertifikat Produksi Alat Kesehatan. 2) Dokumen Standar produk Alat Kesehatan. 3) Surat Izin edar produk. 4) Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (jika ada). 5) Surat keterangan ekspor-impor (jika ada). 6) Salinan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 7) Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 8) Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 9) Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
1) Memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan tersedia bagi personel yang memerlukan. 2) Mengatur susunan, distribusi dan cara memelihara dokumen. 3) Mengatur penarikan dan pemusnahan dokumen yang berhubungan dengan CPAKB. Perusahaan harus menjamin bahwa perubahan terhadap dokumen ditinjau ulang dan dibuktikan baik dengan fungsi asli atau dengan fungsi yang didesain lain yang mempunyai akses ke hal yang berhubungan dengan informasi latar belakang bahkan sampai ke hal yang mendasari keputusannya. Perusahaan harus menentukan waktu paling lama salinan dari dokumen terkendali yang tidak dipakai lagi harus dipelihara. Waktu ini akan menjamin bahwa dokumen dari alat kesehatan yang telah diproduksi dan diuji tersedia paling tidak selama umur alat kesehatan seperti yang telah ditentukan oleh organisasi, tetapi tidak kurang dari 2 (dua) tahun.
Perusahaan harus memelihara rekaman untuk jangka waktu tertentu paling tidak ekuivalen dengan umur alat kesehatan seperti yang ditetapkan oleh organisasi, tetapi tidak kurang dari 2 (dua) tahun dari tanggal produk dipasarkan oleh organisasi. B. Tanggung Jawab Manajemen
Rencana sistem manajemen mutu memuat informasi:
dan
Pimpinan menetapkan hubungan dari semua personel, siapa yang mengatur, melaksanakan dan memeriksa pekerjaan yang mempengaruhi mutu, dan harus menjamin independensi dan otoritas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas ini.
Waktu pelaksanaan tinjauan manajemen tergantung penetapan oleh organisasi, tetapi minimal dilaksanakan satu tahun sekali. Pelaksanaan tinjau ulang manajemen dilakukan dengan cara rapat bersama antara bagian atau fungsi untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian kesempatan untuk perbaikan dan kebutuhan untuk mengganti sistem manajemen mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu.
1) hasil audit, baik audit internal maupun eksternal; 2) umpan balik pelanggan, berisi tentang berbagai keluhan pelanggan yang datang secara langsung maupun dari hasil survey kepuasan pelanggan, serta langkah pencegahan dan perbaikan terhadap adanya keluhan pelanggan; 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, masing-masing bagian atau fungsi menampilkan pencapaian sasaran mutu yang telah ditentukan, serta langkah pencegahan dan perbaikan untuk sasaran mutu yang tidak dapat dicapai; 4) status tindakan preventif dan korektif; 5) tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, misalnya: perubahan prosedur, manual mutu, proses, struktur organisasi; 7) rekomendasi untuk pengembangan; dan 8) persyaratan regulasi baru atau yang direvisi.
1) perbaikan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keefektifan dari sistem manajemen mutu dan prosesnya; 2) perbaikan produk yang terkait dengan persyaratan pelanggan; dan 3) sumber daya yang dibutuhkan. C. Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan CPAKB dan mempertahankan keefektifannya.
Ruangan dalam bangunan sarana produksi antara lain:
Fasilitas yang harus dimiliki antara lain: 1) peralatan produksi; 2) peralatan untuk pengujian mutu bahan baku dan produk jadi; 3) peralatan untuk pemeliharaan; dan 4) peralatan untuk instalasi, jika ada. Ketentuan umum bangunan dan fasilitas: a) Memiliki desain dan konstruksi yang memadai dan menjamin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). b) Letak bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan sekelilingnya seperti pencemaran udara, tanah dan air. c) Didesain, dilengkapi dan dirawat supaya memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang pengerat, atau hewan lainnya. d) Harus dirawat dengan cermat, dibersihkan dan bila perlu didisinfeksi. e) Seluruh bangunan dan fasilitas termasuk ruang produksi, pengujian mutu, area penyimpanan dan lingkungan sekeliling bangunan harus dirawat dalam kondisi bersih dan rapi. f) Tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembaban, dan ventilasi harus tetap terjaga agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk. g) Tindakan pencegahan harus diambil untuk personel yang tidak berkepentingan masuk. h) Desain dan tata letak ruang harus menjamin kesesuaian dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan dalam ruang produksi yang sama atau yang berdampingan dan sesuai dengan alur proses produksi. i) Desain dan tata letak ruang harus menjamin bahwa ruang produksi tidak dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personel dan bahan/produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses.
D. Realisasi Produk
Dalam perencanaan realisasi produk, perusahaan harus menentukan:
Perencanaan produksi meliputi: 1) Perencanaan produksi berdasarkan permintaan pelanggan. 2) Perencanaan pengadaan bahan baku berdasarkan perencanaan produksi dan stok. 3) Perencanaan Pengujian bahan baku. 4) Perencanaan jadwal produksi dengan mempertimbangkan sisa stok. 5) Rencana penyimpanan bahan baku sesuai kapasitas (bahan baku yang baru diterima, bahan baku yang dikarantina, dan bahan baku yang sudah lulus pengujian). 6) Perencanaan persediaan label identitas pada setiap bahan baku. 7) Perencanaan persediaan label pelulusan atau penolakan untuk setiap bahan baku yang disimpan.
1) persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan pendistribusian dan purna jual; 2) persyaratan yang tidak ditetapkan oleh pelanggan tetapi diperlukan terkait penggunaan dari alat kesehatan; 3) peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tekait dengan produk, seperti izin edar alat kesehatan; dan 4) persyaratan tambahan yang ditentukan oleh perusahaan.
1) persyaratan produk ditetapkan; 2) persyaratan kontrak atau permintaan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya; dan 3) perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis tentang persyaratan produk, persyaratan pelanggan harus dikonfirmasikan oleh perusahaan sebelum penerimaan pekerjaan. Jika persyaratan produk dirubah, perusahaan harus menjamin bahwa dokumen terkait diubah dan personel yang terkait diingatkan tentang perubahan persyaratan.
1) informasi produk; 2) pertanyaan, penanganan kontrak atau permintaan, termasuk perubahan; 3) umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan dan kepuasan pelanggan; dan 4) catatan peringatan.
Selama desain dan perencanaan pengembangan, perusahaan harus menentukan:
Aktivitas desain dan perencanaan pengembangan produk meliputi: Keluaran perencanaan (planning output). Keluaran perencanaan (planning output) harus terdokumentasi, dan diperbaharui jika memungkinkan, termasuk kemajuan desain dan pengembangan. Aktivitas pemindahan desain selama proses desain dan pengembangan menjamin bahwa desain dan keluaran pengembangan diverifikasi apakah sudah sesuai untuk dibuat sebelum menjadi spesifikasi produk final.
a) fungsional, kinerja dan persyaratan keselamatan, sesuai dengan maksud penggunaan; b) persyaratan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan; c) jika dapat diterapkan, informasi yang berasal dari desain sama sebelumnya; dan d) persyaratan utama lain untuk desain dan pengembangan. Masukan ini harus ditinjau ulang untuk kecukupan dan pengesahan. Persyaratan harus lengkap, tidak mendua dan tidak bertentangan dengan setiap persyaratan lainnya.
Keluaran desain dan pengembangan harus:
Rekaman keluaran desain dan pengembangan harus dipelihara. Rekaman keluaran desain dan pengembangan dapat termasuk spesifikasi, prosedur pembuatan, gambar keteknikan, dan logbook keteknikan dan penelitian.
Partisipan yang terkait dengan tinjau ulang harus mencakup wakil dari fungsi yang bertanggung jawab dengan kondisi desain dan pengembangan yang sedang ditinjau ulang, juga personel khusus lainnya. Rekaman hasil tinjau ulang dan setiap tindakan yang dibutuhkan harus dipelihara.
Rekaman hasil validasi dan setiap tindakan yang dibutuhkan harus dipelihara. Sebagai bagian dari validasi desain dan pengembangan, organisasi harus melakukan evaluasi klinis dan/atau evaluasi kinerja dari alat kesehatan, karena disyaratkan oleh regulasi nasional atau regional. Jika suatu alat kesehatan hanya dapat divalidasi mengikuti rakitan dan instalasi pada titik penggunaan, pengantaran tidak dipertimbangkan lengkap sampai produk diserahkan kepada pelanggan secara resmi. Ketentuan tentang alat kesehatan untuk tujuan evaluasi klinis dan/atau evaluasi kinerja tidak dipertimbangkan untuk diserahkan.
Perusahaan harus mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan pada kemampuan mereka memasok produk sesuai dengan persyaratan perusahaan. Kriteria pemilihan, evaluasi dan evaluasi ulang harus ditetapkan. Rekaman hasil evaluasi dan setiap tindakan yang dibutuhkan yang timbul dari evaluasi harus dipelihara.
1) persyaratan untuk penerimaan produk, prosedur, proses dan peralatan; 2) persyaratan untuk kualifikasi personil; dan 3) persyaratan sistem manajemen mutu. Perusahaan harus menjamin kecukupan persyaratan pembelian yang ditetapkan sebelum komunikasi ke pemasok. Tahapan yang disyaratkan untuk ketelusuran, organisasi harus memelihara informasi pembelian yang terkait, sepeti dokumen dan rekaman. Informasi pembelian dinyatakan secara tertulis. Hal-hal yang dicantumkan pada informasi pembelian dapat meliputi spesifikasi, gambar, katalog, nomer kode, tanggal dan tempat pengiriman, kemasan, label, sertifikat analisis dan hasil uji.
Jika perusahaan bermaksud untuk melakukan verifikasi di tempat pemasok, perusahaan harus memberitahukan aspek- aspek yang akan diverifikasi dan metode pelepasan produk dalam informasi pembelian. Sertifikat analisis atau hasil uji harus tersedia sebagai pendukung dalam kegiatan verifikasi. Rekaman verifikasi harus dipelihara.
1) Ketersediaan informasi yang menjelaskan karakteristik produk; 2) Ketersediaan prosedur terdokumentasi, persyaratan terdokumentasi, instruksi kerja, dan bahan acuan dan acuan prosedur pengukuran; 3) Ketersediaan dan penggunaan alat pemantau dan alat ukur; 4) Semua peralatan yang digunakan dalam produksi harus diperiksa sebelum digunakan; 5) Semua bahan/material yang digunakan di dalam produksi harus diperiksa sebelum digunakan; 6) Semua kegiatan produksi harus dilaksanakan sesuai prosedur/instruksi kerja tertulis; 7) Implementasi pelepasan, kegiatan distribusi dan kegiatan purna jual; 8) Implementasi tata cara pelabelan dan pengemasan; dan 9) Semua pengawasan selama proses yang dipersyaratkan harus dicatat dengan akurat pada pelaksanaannya. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara rekaman untuk setiap bets alat kesehatan yang menyediakan ketertelusuran terhadap tahap yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi jumlah yang diproduksi dan jumlah yang disetujui untuk didistribusikan. Rekaman bets harus diverifikasi dan disetujui. Catatan verifikasi bets/lot yang telah diselesaikan mencakup: 1) identitas karyawan yang melaksanakan dan menyaksikan setiap langkah sesuai tanggal yang dilakukan. 2) identitas peralatan utama yang digunakan. 3) penelusuran bets/lot dari seluruh bahan baku dan bahan pengemas. 4) jumlah bahan yang digunakan. 5) catatan pengemasan selama proses. 6) catatan penyimpangan (bila ada). 7) catatan kesiapan jalur termasuk catatan pembersihan. 8) contoh label.
Perusahaan harus menetapkan persyaratan wajib untuk kebersihan produk jika: 1) produk dibersihkan sendiri sebelum sterilisasi dan/atau sebelum penggunaannya; 2) produk nonsteril yang dipasok menjalani proses pembersihan sebelum sterilisasi dan/atau penggunaannya; 3) produk nonsteril yang dipasok untuk digunakan dan kebersihannya menjadi hal yang signifikan dalam penggunaan; atau 4) zat yang digunakan selama pembuatan tetapi harus dihilangkan dari produk jadi.
Jika persyaratan pelanggan yang disepakati mengizinkan instalasi dilaksanakan oleh selain dari perusahaan atau pihak yang telah ditunjuk, organisasi harus menyediakan persyaratan wajib untuk instalasi dan verifikasi. Rekaman instalasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh pihak yang telah ditunjuk harus dipelihara.
Perusahaan harus menetapkan urutan proses ini termasuk, jika dapat diterapkan: a) kriteria yang didefinisikan untuk tinjau ulang dan persetujuan proses, b) persetujuan alat dan kualifikasi personel, c) penggunaan metode dan prosedur spesifik, d) persyaratan untuk perekaman, dan e) validasi ulang. Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib untuk validasi aplikasi piranti lunak komputer (dan perubahan piranti lunak dan/atau penggunaannya) untuk ketentuan produksi dan layanan purna jual yang mempengaruhi kemampuan produk untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penggunaan piranti lunak ini harus divalidasi sebelum digunakan. Rekaman validasi harus dipelihara.
1) Identifikasi Perusahaan harus mengidentifikasi produk dengan cara yang sesuai untuk semua produk yang telah direalisasi, dan harus menetapkan prosedur wajib untuk identifikasi produk yang dimaksud. Perusahaan harus menetapkan prosedur terdokumentasi untuk menjamin bahwa alat kesehatan yang dikembalikan ke perusahaan telah diidentifikasi dan dibedakan dari produk yang memenuhi standar. 2) Mampu telusur Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib untuk ketertelusuran. Prosedur yang dimaksud harus mendefinsikan cakupan ketertelusuran produk dan rekaman yang disyaratkan. Jika ketertelusuran adalah suatu persyaratan, perusahaan harus mengendalikan dan merekam identifikasi unik produk.Manajemen konfigurasi adalah salah satu sarana bagaimana identifikasi dan ketelusuran dapat dipelihara. 3) Persyaratan khusus untuk alat kesehatan implan aktif dan alat kesehatan implan Dalam menetapkan persyaratan rekaman untuk mampu ketertelusuran, perusahaan harus menyertakan rekaman semua komponen, bahan/material dan kondisi lingkungan kerja, jika ini dapat menyebabkan alat kesehatan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkannya. Perusahaan harus mensyaratkan agar penyalur alat kesehatannya memelihara rekaman pendistribusian alat kesehatan untuk memudahkan ketertelusuran dan rekaman yang dimaksud tersedia untuk inspeksi. Rekaman nama dan alamat pengirim harus dipelihara. 4) Identifikasi status Perusahaan harus mengidentifikasi status produk dengan menerapkan persyaratan pemantauan dan pengukuran. Identifikasi status produk harus dipelihara dimulai dari produksi, penyimpanan, instalasi dan layanan produk untuk memastikan bahwa hanya produk yang lulus persyaratan inspeksi dan pengujian yang dikirim, digunakan atau dipasang (atau dirilis setelah melalui tahap konsesi).
Pengamanan produk ini harus mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan proteksi. Pengamanan produk harus berlaku juga untuk bagian komponen dari produk. Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib atau instruksi kerja untuk pengendalian produk dengan umur guna terbatas atau kondisi penyimpanan khusus yang disyaratkan. Kondisi penyimpanan khusus yang dimaksud harus dikendalikan dan direkam.
Jika dibutuhkan untuk menjamin hasil yang valid, alat ukur harus: 1) Dikalibrasi atau diverifikasi pada selang waktu tertentu, atau sebelum digunakan, terhadap standar pengukuran yang tertelusur ke standar pengukuran internasional atau nasional, jika standar tidak tersedia, dasar acuan yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi harus direkam; 2) Dapat diatur atau diatur ulang jika dibutuhkan; 3) Diidentifikasi untuk memudahkan dalam hal menentukan status kalibrasi; 4) Dilindungi dari pengaturan yang dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak valid; 5) Dilindungi dari kerusakan dan cacat selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. Sebagai tambahan, perusahaan harus menilai dan merekam keabsahan hasil pengukuran sebelumnya jika alat diketahui tidak sesuai dengan persyaratan. Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat terhadap peralatan dan setiap produk yang terpengaruh. Rekaman dan hasil kalibrasi dan verifikasi harus dipelihara. Jika piranti lunak komputer digunakan dalam pemantauan dan pengukuran maka kemampuan piranti lunak komputer tersebut harus dipastikan. E. Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan Perusahaan harus merencanakan dan mengimplementasikan proses pengukuran, analisis dan perbaikan yang dibutuhkan untuk:
1) Tinjauan terhadap umpan balik Perusahaan harus memantau informasi terkait pemenuhan persyaratan pelanggan. perusahaan Harus menentukan prosedur terdokumentasi untuk sistem umpan balik pelanggan, sebagai peringatan dini masalah mutu dan masukan bagi proses tindakan korektif dan preventif. Adanya laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) pada penggunaan alat kesehatan merupakan salah satu sistem umpan balik yang harus diperhatikan. 2) Audit internal Perusahaan harus melakukan audit internal minimal satu tahun sekali untuk menentukan apakah perusahaan sudah menerapkan CPAKB sesuai dengan proses yang telah direncanakan secara efektif. Perusahaan harus menunjuk tim auditor dari masing-masing bagian untuk melakukan audit internal. Program audit harus direncanakan, dengan memperhitungkan status dan pentingnya proses dan lingkup yang diaudit, juga hasil audit sebelumnya. Kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metode harus ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit. Tidak boleh menggunakan auditor dari perusahaan yang sedang diaudit. Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, dan hasil laporan dan rekaman yang dipelihara harus didefinisikan dalam prosedur wajib. Tanggung jawab manajemen untuk lingkup yang sedang diaudit harus menjamin bahwa tindakan yang diambil tidak akan memperlambat secara tidak wajar untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya. Kegiatan berikutnya harus mencakup verifikasi tindakan yang diambil dan pelaporan hasil verifikasi. 3) Pemantauan dan pengukuran proses Perusahaan harus menetapkan metode yang sesuai untuk monitoring dan, jika dapat diterapkan, pengukuran proses sistem manajemen mutu. Metode ini harus membuktikan kemampuan proses mencapai hasil yang telah direncanakan. Jika hasil yang direncanakan tidak dicapai, koreksi dan tindakan korektif harus diambil untuk menjamin kesesuaian produk, jika sesuai. 4) Pemantauan dan pengukuran produk Perusahaan harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk telah dipenuhi. Ini harus dilaksanakan pada kondisi yang sesuai dari proses realisasi produk sesuai dengan tahapan perencanaan dan prosedur wajib. Bukti kesesuaian dengan kriteria yang dapat diterima harus dipelihara. Rekaman harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melepaskan produk. Pelepasan produk dan pemberian servis tidak harus diproses sampai tahapan perencanaan telah benar-benar lengkap. Untuk Persyaratan khusus untuk implan aktif dan alat kesehatan implan perusahaan harus merekam identitas personel yang melakukan setiap inspeksi atau pengujian.
Perusahaan harus menangani produk yang tidak sesuai dengan salah satu atau lebih cara berikut:
Jika produk yang tidak sesuai dikoreksi, produk yang dimaksud harus menjalani verifikasi ulang untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan. Jika produk yang tidak sesuai terdeteksi setelah pengiriman atau setelah digunakan, perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat terhadap dampak, atau dampak potensial yang disebabkan oleh produk yang tidak sesuai tersebut. Jika produk perlu dikerjakan ulang (satu kali atau lebih), organisasi harus mendokumentasikan proses kerja ulang dalam intruksi kerja yang memiliki hak yang sama dan prosedur yang disetujui seperti intruksi kerja asli. Sebelum mengesahkan dan menyetujui intruksi kerja, penentuan setiap efek yang merugikan akibat dari pekerjaan ulang produk yang tidak sesuai harus dibuat dan terdokumentasi.
Analisis harus menyediakan informasi yang terkait dengan: a) Umpan balik; b) Kesesuaian terhadap persyaratan produk; c) Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk peluang untuk tindakan preventif; dan d) Pemasok. Rekaman hasil analisis data harus dipelihara.
Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib untuk penanganan masalah dan implementasi catatan peringatan. Prosedur wajib ini harus dapat diimplementasikan setiap saat. Rekaman semua investigasi keluhan pelanggan harus dipelihara. Jika investigasi menentukan bahwa kegiatan diluar perusahaan memiliki peran terhadap keluhan pelanggan, informasi terkait harus dipertukarkan diantara perusahaan yang terlibat. Jika setiap keluhan pelanggan tidak diikuti dengan tindakan korektif dan/atau preventif, alasannya harus jelas dan terekam. Jika regulasi nasional atau regional mensyaratkan notifikasi terhadap kejadian yang tidak diharapkan (adverse event) yang telah memenuhi kriteria pelaporan yang ditetapkan, perusahaan harus menetapkan prosedur wajib notifikasi yang dimaksud untuk kewenangan regulasi. 1) Tindakan korektif Perusahaan harus mengambil tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian berulang kembali. Tindakan korektif yang diambil harus sesuai dengan dampak yang diakibatkan dari ketidaksesuaian yang dijumpai. Prosedur wajib harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan untuk: a) Tinjau ulang ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan); b) Menentukan penyebab ketidaksesuaian; c) Mengevaluasi kebutuhkan untuk tindakan yang akan diambil untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tidak akan berulang; d) Menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan, termasuk, jika sesuai, pemutakhiran dokumen; e) Merekam setiap hasil investigasi dan tindakan yang diambil; dan f) Tinjau ulang tindakan koreksi yang diambil dan keefektifannya. 2) Tindakan preventif Perusahaan harus mengambil tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian berulang kembali. Tindakan korektif yang diambil harus sesuai dengan dampak yang diakibatkan dari potensi problem. Prosedur wajib harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan untuk: a) Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya; b) Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian; c) Menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan; d) Merekam hasil setiap investigasi dan tindakan yang diambil; dan e) Meninjau ulang tindakan preventif yang diambil dan keefektifannya. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG BAIK CARA PEMBUATAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG BAIK I. Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat 1 mengamanatkan bahwa seluruh sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Untuk mendukung amanat tersebut, maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/Per/VII/2010 tentang Produksi Alkes dan PKRT. Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa produksi Alkes dan PKRT hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Sertifikat Produksi, dan pada pasal 9 ayat 2 dinyatakan bahwa perusahaan dalam hal ini perusahaan PKRT harus dapat menjamin bahwa produknya dibuat sesuai dengan Cara Pembuatan PKRT yang Baik. CPPKRTB harus diterapkan oleh setiap sarana produksi PKRT sebagai jaminan bahwa semua proses dalam sistem yang saling terkait dalam pembuatan PKRT telah dikelola dalam rangka tercapainya keamanan, mutu dan manfaat PKRT yang diproduksi. Penerapan CPPKRTB juga menjamin bahwa PKRT dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman CPPKRTB merupakan acuan bagi perusahaan PKRT untuk dapat menerapkan sistem manajemen mutu dalam pembuatan PKRT. Pedoman ini juga merupakan acuan bagi Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan bagi perusahaan PKRT. CPPKRTB ini menetapkan persyaratan bagi sarana produksi PKRT, dalam memenuhi sistem manajamen mutu. Lingkup pedoman CPPKRTB mencakup sistem manajemen mutu, tanggung jawab manjemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, proses produksi, pengukuran, analisis dan peningkatan serta semua aspek yang terkait dengannya yang dilakukan dalam rangka memproduksi PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat. II. Pengertian
III. Aspek Cara Pembuatan PKRT yang Baik A. Sistem Manajemen Mutu
1) Mengidentifikasi dan menetapkan proses yang dibutuhkan untuk CPPKRTB. 2) Menentukan urutan dan interaksi dari proses di atas. 3) Menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas implementasi dan kendali dari proses. 4) Menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses ini. 5) Memantau, mengukur dan menganalisis proses ini. 6) Mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan mempertahankan keefektifan proses ini. 7) Menentukan bagian-bagian atau fungsi-fungsi pada perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan secara jelas dan tegas.
1) Pedoman mutu merupakan sebuah pedoman yang berisi pernyataan dan komitmen perusahaan PKRT tentang penerapan CPPKRTB, memuat: a) visi dan misi; b) kebijakan mutu; Kebijakan mutu merupakan sebuah dokumen mengenai pernyataan komitmen perusahaan terkait penerapan CPPKRTB. c) sasaran mutu; sasaran mutu merupakan target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Struktur organisasi perusahaan; d) PJT harus tertuang di dalam struktur organisasi perusahaan; e) ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk rincian dan justifikasi untuk setiap pengecualian kegiatan/aktivitas yang tidak dilakukan oleh perusahaan PKRT, misal: desain, dll; f) daftar prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk CPPKRTB; g) uraian pekerjaan; h) uraian interaksi antara proses penerapan CPPKRTB; i) tata laksana proses produksi dimulai dari konsep dan desain, produksi, pengemasan pelabelan, penjualan, penggunaan sampai dengan pemusnahan; dan j) surat penunjukkan wakil manajemen. Hierarki dokumentasi sistem manajemen mutu yang digunakan adalah sebagai berikut: Gambar 1. Hierarki dokumentasi sistem manajemen mutu
1) Prosedur wajib yang dipersyaratkan dalam CPPKRTB, meliputi: a) Prosedur pembelian bahan baku/bahan pengemas; b) Prosedur penanganan bahan baku/bahan pengemas; c) Prosedur desain dan pengembangan (jika ada); d) Prosedur terkait proses produksi; e) Prosedur pengemasan dan pelabelan; f) Prosedur pemeliharaan alat produksi g) Prosedur pengendalian dokumen; h) Prosedur pengendalian rekaman; i) Prosedur pengambilan contoh produk jadi; j) Prosedur pengujian/pemeriksaan produk (in process dan produk jadi); k) Prosedur pengendalian produk yang tidak sesuai; l) Prosedur untuk pengolahan ulang suatu bets/lot produk (jika ada); m) Prosedur mampu telusur; n) Prosedur penyimpanan produk; o) Prosedur kalibrasi dan verifikasi alat pemeriksaan dan pengukuran; p) Prosedur identifikasi status termasuk produk kembalian; q) Prosedur pelatihan personel/SDM tentang pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman; r) Prosedur tinjauan manajemen s) Prosedur perbaikan berkelanjutan t) Prosedur audit internal; Kebijakan mutu Sasaran mutu Pedoman mutu Prosedur sistem manajemen mutu Instruksi kerja, uraian jabatan, standar kompetensi, rencana mutu & dokumen lainnya Formulir dan rekaman u) Prosedur pengendalian permasalahan terkait mutu produk; v) Prosedur analisis data terkait sistem manajemen mutu; w) Prosedur terkait tindakan korektif dan preventif; x) Prosedur penanganan limbah; dan y) Prosedur terkait sanitasi dan higiene. Prosedur tersebut di atas harus mencantumkan:
2) Rekaman yang dipersyaratkan dalam CPPKRTB, meliputi: a) rekaman terkait desain dan pengembangan produk;*(jika ada) b) rekaman terkait informasi pembelian bahan baku/pengemas dan evaluasi pemasok; c) rekaman pemeriksaan bahan baku/pengemas; d) rekaman proses produksi dan hasil produksi (setiap bets); e) rekaman hasil audit dan rencana tindak lanjut; f) rekaman tinjauan manajemen; g) rekaman personel/SDM tentang pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman; h) rekaman pengujian mutu produk; i) rekaman pengolahan ulang suatu bets/lot produk; (jika ada) j) rekaman pemeliharaan alat produksi; k) rekaman hasil kalibrasi alat ukur; l) rekaman pembersihan ruangan; m) rekaman pengendalian hama; n) rekaman pendistribusian PKRT; o) rekaman produk yang tidak sesuai dan tindakan yang diambil; dan p) rekaman hasil investigasi dan tindakan korektif dan preventif.
1) spesifikasi bahan baku. 2) spesifikasi produk jadi. 3) alur proses untuk produksi dan pengemasan. 4) spesifikasi bahan pengemas. 5) formula, komposisi atau komponen penyusun, jika ada. 6) desain label (penandaan) produk daftar peralatan yang digunakan dalam produksi. 7) prosedur pengambilan sampel untuk pengujian. 8) pengujian mutu produk. 9) cara penyimpanan bahan baku, produk ruahan, produk jadi. 10) umur guna dan/atau masa kadaluarsa, jika ada.
1) Sertifikat Produksi PKRT; 2) Dokumen Standar/Referensiproduk PKRT; 3) Surat Izin edar produk; 4) Surat keterangan ekspor-impor (jika ada) 5) Salinan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6) Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 7) Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
a) Memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan tersedia bagi personel yang memerlukan. b) Mengatur susunan, distribusi dan cara memelihara dokumen. c) Mengatur penarikan dan pemusnahan dokumen yang berhubungan dengan CPPKRTB. Perusahaan harus menjamin bahwa perubahan terhadap dokumen ditinjau ulang dan dibuktikan baik dengan fungsi asli atau dengan fungsi yang didesain lain yang mempunyai akses ke hal yang berhubungan dengan informasi latar belakang bahkan sampai ke hal yang mendasari keputusannya. Perusahaan harus menentukan waktu paling lama salinan dari dokumen terkendali yang tidak dipakai lagi harus dipelihara. Waktu ini akan menjamin bahwa dokumen dari PKRT yang telah diproduksi dan diuji tersedia paling tidak selama umur PKRT seperti yang telah ditentukan oleh organisasi, tetapi tidak kurang dari 2 (dua) tahun.
Perusahaan harus memelihara rekaman untuk jangka waktu tertentu paling tidak ekuivalen dengan umur PKRT seperti yang ditetapkan oleh organisasi, tetapi tidak kurang dari 2 (dua) tahun dari tanggal produksi. B. Tanggung Jawab Manajemen
Rencana sistem manajemen mutu sebaiknya memuat informasi:
Pimpinan menetapkan hubungan dari semua personel, siapa yang mengatur, melaksanakan dan memeriksa pekerjaan yang mempengaruhi mutu, dan harus menjamin independensi dan otoritas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas ini.
Waktu pelaksanaan tinjauan manajemen tergantung penetapan oleh perusahaan, tetapi minimal dilaksanakan satu tahun sekali. Pelaksanaan tinjau ulang manajemen dilakukan dengan cara rapat bersama antara bagian atau fungsi untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian kesempatan untuk perbaikan dan kebutuhan untuk mengganti sistem manajemen mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu.
1) Hasil audit, baik audit internal maupun eksternal. 2) Umpan balik pelanggan, berisi tentang berbagai keluhan pelanggan yang datang secara langsung maupun dari hasil survey kepuasan pelanggan, serta langkah pencegahan dan perbaikan terhadap adanya keluhan pelanggan. 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk, masing-masing bagian atau fungsi menampilkan pencapaian sasaran mutu yang telah ditentukan, serta langkah pencegahan dan perbaikan untuk sasaran mutu yang tidak dapat dicapai. 4) Status tindakan preventif dan korektif. 5) Tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, misalnya: perubahan prosedur, manual mutu, proses, struktur perusahaan. 7) Rekomendasi untuk pengembangan. 8) Persyaratan regulasi baru atau yang direvisi.
1) Perbaikan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keefektifan dari sistem manajemen mutu dan prosesnya. 2) Perbaikan produk yang terkait dengan persyaratan pelanggan. 3) Sumber daya yang dibutuhkan. C. Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan CPPKRTB dan mempertahankan keefektifannya.
Ruangan dalam bangunan sarana produksi antara lain:
Fasilitas yang harus dimiliki antara lain: 1) Peralatan produksi; 2) Peralatan untuk pengujian mutu bahan baku dan produk jadi; 3) Peralatan untuk pemeliharaan; dan 4) Peralatan untuk instalasi, jika ada Ketentuan umum bangunan dan fasilitas: a) Memiliki desain dan konstruksi yang memadai dan menjamin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). b) Letak bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan sekelilingnya seperti pencemaran udara, tanah dan air. c) Didesain, dilengkapi dan dirawat supaya memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang pengerat, atau hewan lainnya. d) Harus dirawat dengan cermat, dibersihkan dan bila perlu didisinfeksi. e) Seluruh bangunan dan fasilitas termasuk ruang produksi, pengujian mutu, area penyimpanan dan lingkungan sekeliling bangunan harus dirawat dalam kondisi bersih dan rapi. f) Tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembaban, dan ventilasi harus tetap terjaga agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk. g) Tindakan pencegahan harus diambil untuk personel yang tidak berkepentingan masuk. h) Desain dan tata letak ruang harus menjamin kesesuaian dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan dalam ruang produksi yang sama atau yang berdampingan dan sesuai dengan alur proses produksi. i) Desain dan tata letak ruang harus menjamin bahwa ruang produksi tidak dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personel dan bahan/produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses.
D. Realisasi Produk
Dalam perencanaan realisasi produk, perusahaan harus menentukan hal berikut:
Perencanaan produksi meliputi: 1) Perencanaan produksi berdasarkan permintaan pelanggan. 2) Perencanaan pengadaan bahan baku, bahan kemas dan label berdasarkan perencanaan produksi dan stok. 3) Perencanaan jadwal produksi dengan mempertimbangkan sisa stok. 4) Rencana penyimpanan bahan baku sesuai kapasitas (bahan baku yang baru diterima, bahan baku yang dikarantina, dan bahan baku yang sudah lulus pengujian).
1) Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan termasuk persyaratan pendistribusian; 2) Persyaratan yang tidak ditetapkan oleh pelanggan tetapi diperlukan terkait penggunaan dari PKRT; 3) Peraturan perundang-undang dan regulasi yang tekait dengan produk, seperti izin edar PKRT; dan 4) Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh perusahaan.
1) persyaratan produk ditetapkan; 2) persyaratan kontrak atau permintaan berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya; dan 3) perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
1) informasi produk; dan 2) umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan dan kepuasan pelanggan
Selama desain dan perencanaan pengembangan, perusahaan harus menentukan:
Masukan ini harus ditinjau ulang untuk kecukupan dan pengesahan. Persyaratan harus lengkap, tidak mendua dan tidak bertentangan dengan setiap persyaratan lainnya.
Keluaran desain dan pengembangan harus:
Rekaman keluaran desain dan pengembangan harus dipelihara. Rekaman keluaran desain dan pengembangan dapat termasuk spesifikasi, prosedur pembuatan, gambar keteknikan, dan logbook keteknikan dan penelitian.
Partisipan yang terkait dengan tinjau ulang harus mencakup wakil dari fungsi yang bertanggung jawab dengan kondisi desain dan pengembangan yang sedang ditinjau ulang, juga personel khusus lainnya. Rekaman hasil tinjau ulang dan setiap tindakan yang dibutuhkan harus dipelihara.
Perusahaan harus mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan pada kemampuan mereka memasok produk sesuai dengan persyaratan perusahaan. Kriteria pemilihan, evaluasi dan evaluasi ulang harus ditetapkan. Rekaman hasil evaluasi dan setiap tindakan yang dibutuhkan yang timbul dari evaluasi harus dipelihara.
Informasi pembelian dinyatakan secara tertulis. Hal-hal yang dicantumkan pada informasi pembelian dapat meliputi spesifikasi, gambar, katalog, nomer kode, tanggal dan tempat pengiriman, kemasan, label, sertifikat analisis dan hasil uji.
Perusahaan harus melakukan verifikasi terhadap pemasok dengan terlebih dahulu menginformasikan aspek yang akan diaudit. Pemasok harus menyediakan sertifikat analisis atau hasil uji harus tersedia sebagai pendukung dalam kegiatan verifikasi. Rekaman verifikasi harus dipelihara.
1) Ketersediaan informasi yang menjelaskan karakteristik produk; 2) Ketersediaan prosedur terdokumentasi, persyaratan terdokumentasi, instruksi kerja, dan bahan acuan dan acuan prosedur pengukuran; 3) Ketersediaan dan penggunaan alat pemantau dan alat ukur; 4) Semua peralatan yang digunakan dalam produksi harus diperiksa sebelum digunakan; 5) Semua bahan/material yang digunakan di dalam produksi harus diperiksa sebelum digunakan; 6) Semua kegiatan produksi harus dilaksanakan sesuai prosedur/instruksi kerja tertulis; 7) Implementasi tata cara pelabelan dan pengemasan; 8) Semua pengawasan selama proses yang dipersyaratkan harus dicatat dengan akurat pada pelaksanaannya; dan 9) Implementasi kegiatan distribusi. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara rekaman untuk setiap bets PKRT yang menyediakan ketertelusuran terhadap tahap yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi jumlah yang diproduksi dan jumlah yang disetujui untuk didistribusikan. Rekaman bets harus diverifikasi dan disetujui. Catatan verifikasi bets/lot yang telah diselesaikan mencakup: 1) Identitas karyawan yang melaksanakan dan menyaksikan setiap langkah sesuai tanggal yang dilakukan. 2) Identitas peralatan utama yang digunakan. 3) Penelusuran bets/lot dari seluruh bahan baku dan bahan pengemas. 4) Jumlah bahan yang digunakan. 5) Catatan pengemasan selama proses. 6) Catatan penyimpangan (bila ada). 7) Catatan kesiapan dan pembersihan di jalur produksi. 8) Contoh penandaan.
1) Identifikasi Perusahaan harus mengidentifikasi produk dengan cara yang sesuai untuk semua produk yang telah direalisasi, dan harus menetapkan prosedur wajib untuk identifikasi produk yang dimaksud. Perusahaan harus menetapkan prosedur terdokumentasi untuk menjamin bahwa PKRT yang dikembalikan ke perusahaan telah diidentifikasi dan dibedakan dari produk yang memenuhi standar. Perusahaan juga harus mengidentifikasi status produk untuk memastikan bahwa hanya produk yang lulus persyaratan inspeksi dan pengujian yang dikirim dan digunakan. 2) Mampu telusur Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib untuk ketertelusuran. Prosedur yang dimaksud harus mendefinsikan cakupan ketertelusuran produk dan rekaman yang disyaratkan. Jika ketertelusuran adalah suatu persyaratan, perusahaan harus mengendalikan dan merekam identifikasi unik produk.
Jika dibutuhkan untuk menjamin hasil yang valid, alat ukur harus: 1) dikalibrasi atau diverifikasi pada selang waktu tertentu, atau sebelum digunakan, terhadap standar pengukuran yang tertelusur ke standar pengukuran internasional atau nasional, jika standar tidak tersedia, dasar acuan yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi harus direkam; 2) dapat diatur atau diatur ulang jika dibutuhkan; 3) diidentifikasi untuk memudahkan dalam hal menentukan status kalibrasi; 4) dilindungi dari pengaturan yang dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak valid; dan 5) dilindungi dari kerusakan dan cacat selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. Sebagai tambahan, perusahaan harus menilai dan merekam keabsahan hasil pengukuran sebelumnya jika alat diketahui tidak sesuai dengan persyaratan. Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat terhadap peralatan dan setiap produk yang terpengaruh. Rekaman dan hasil kalibrasi dan verifikasi harus dipelihara. E. Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan Perusahaan harus merencanakan dan mengimplementasikan proses pengukuran, analisis dan perbaikan yang dibutuhkan untuk:
1) Tinjauan terhadap umpan balik Perusahaan harus memantau informasi terkait pemenuhan persyaratan pelanggan. perusahaan Harus menentukan prosedur terdokumentasi untuk sistem umpan balik pelanggan, sebagai peringatan dini masalah mutu dan masukan bagi proses tindakan korektif dan preventif. Adanya laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) pada penggunaan PKRT merupakan salah satu sistem umpan balik yang harus diperhatikan. 2) Audit internal Perusahaan harus melakukan audit internal minimal satu tahun sekali untuk menentukan apakah perusahaan sudah menerapkan CPPKRTB sesuai dengan proses yang telah direncanakan secara efektif. Program audit harus direncanakan, dengan memperhitungkan status dan pentingnya proses dan lingkup yang diaudit, juga hasil audit sebelumnya. Kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metode harus ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit. Tidak boleh menggunakan auditor dari perusahaan yang sedang diaudit. Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, dan hasil laporan dan rekaman yang dipelihara harus didefinisikan dalam prosedur wajib. Tanggung jawab manajemen untuk lingkup yang sedang diaudit harus menjamin bahwa tindakan yang diambil tidak akan memperlambat untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya. Kegiatan berikutnya harus mencakup verifikasi tindakan yang diambil dan pelaporan hasil verifikasi. 3) Pemantauan dan pengukuran proses Perusahaan harus menetapkan metode yang sesuai untuk monitoring, metode ini harus membuktikan kemampuan proses mencapai hasil yang telah direncanakan. Jika hasil yang direncanakan tidak dicapai, tindakan korektif dan pencegahan harus diambil untuk menjamin kesesuaian produk. 4) Pemantauan dan pengukuran produk Perusahaan harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk telah dipenuhi. Hal ini harus dilaksanakan pada kondisi yang sesuai dari proses realisasi produk sesuai dengan tahapan perencanaan dan prosedur wajib. Bukti kesesuaian dengan kriteria yang dapat diterima harus dipelihara. Rekaman harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk mengirim produk.
Perusahaan harus menangani produk yang tidak sesuai dengan salah satu atau lebih cara berikut: 1) Mengambil tindakan dengan mengeliminasi ketidaksesuaian yang terdeteksi; 2) Dengan memberi wewenang penggunaan, pengiriman atau penerimaan produk sesuai dengan ketentuan berlaku; dan 3) Mengambil tindakan dengan mencegah tujuan penggunaan atau aplikasi produk.
Analisis harus menyediakan informasi yang terkait dengan: 1) Umpan balik; 2) Kesesuaian terhadap persyaratan produk; 3) Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk peluang untuk tindakan preventif; dan 4) Pemasok. Rekaman hasil analisis data harus dipelihara.
Perusahaan harus menetapkan prosedur wajib untuk penanganan masalah dan implementasi catatan perubahan. Prosedur wajib ini harus dapat diimplementasikan setiap saat. Rekaman semua investigasi keluhan pelanggan harus dipelihara. Jika investigasi menemukan kegiatan yang dilakukan diluar perusahaan tersebut dan menyebabkan terjadinya keluhan pelanggan, maka informasi terkait harus diinformasikan terhadap perusahaan yang terlibat. Jika setiap keluhan pelanggan tidak diikuti dengan tindakan korektif dan/atau preventif, alasannya harus jelas dan terekam. 1) Tindakan korektif Perusahaan harus mengambil tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian berulang kembali. Tindakan korektif yang diambil harus sesuai dengan dampak yang diakibatkan dari ketidaksesuaian yang dijumpai. Prosedur wajib harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan untuk: a) tinjau ulang ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan); b) menentukan penyebab ketidaksesuaian; c) mengevaluasi kebutuhkan untuk tindakan yang akan diambil untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tidak akan berulang; d) menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan; e) merekam setiap hasil investigasi dan tindakan yang diambil; dan f) tinjau ulang tindakan koreksi yang diambil dan keefektifannya. 2) Tindakan preventif Perusahaan harus mengambil tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian berulang kembali. Tindakan preventif yang diambil harus sesuai dengan dampak yang diakibatkan dari potensi problem. Prosedur wajib harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan untuk: a) menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya; b) mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian; c) menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan; d) merekam hasil setiap investigasi dan tindakan yang diambil; dan e) meninjau ulang tindakan preventif yang diambil dan keefektifannya. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)