Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; www.peraturan.go.id 2022, No.794 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095) ;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
1) pembelian makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan; 2) dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; www.peraturan.go.id 2022, No.794 3) pembelian peralatan kesehatan bagi rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan terutama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 4) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan; 5) pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset, perguruan tinggi, rumah sakit, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah; atau 6) bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2022. www.peraturan.go.id 2022, No.794 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022 MENTERI KESEHATAN ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id
Membuka PDF…