Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk:
Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tata cara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan bagi penyelenggara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
Menteri Kesehatan, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 383 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia yang mempunyai geografi berupa daratan, lautan, pegunungan serta banyaknya pulau-pulau yang tersebar menyebabkan akses pelayanan kesehatan untuk daerah tertentu sangat sulit dijangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dengan melihat dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan merupakan tantangan masa depan pembangunan kesehatan. Ketersedian tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang baik sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Situasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) sangat berbeda dengan daerah lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Namun demikian, aktifitas pelayanan wajib dilaksanakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat ditunda. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan khusus mengenai model penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tidak menyamaratakan kebijakan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai program dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk DTPK dan DBK melalui penempatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) serta penugasan khusus untuk tenaga kesehatan lulusan D3 lainnya. Namun demikian masih diperlukan suatu program penempatan tenaga kesehatan yang komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif dan kuratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu Pemerintah membuat suatu program baru yaitu Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diharapkan mampu melaksanakan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di DTPK dan DBK. Penugasan khusus tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk mendukung fungsi puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. B. SASARAN Sasaran akhir program penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yaitu :
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya. Peningkatan pendayaguanaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor termasuk swasta. Pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau- pulau terluar perlu memperoleh perhatian khusus.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing) dan hak-hak tenaga kesehatan. D. KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT DI PUSKESMAS
BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT A. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diutamakan minimal terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat) B. LOKASI PENUGASAN
C. POLA PENEMPATAN
D. MEKANISME PELAKSANAAN
Kementerian Kesehatan menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.
1) Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi formasi kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan 2) Bupati/walikota mengusulkan jenis dan kriteria puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) dan kriteria DTPK dan DBK dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 3) Bupati/walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan.
1) Warga Negara Indonesia 2) Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk dokter umum, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 3) Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Bebas narkoba 6) Berkelakuan Baik 7) Mempunyai STR yang masih berlaku 8) Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan
Seleksi administrasi
dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I secara online. Seleksi tahap II terdiri dari :
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/POLRI). 3) Surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang. 4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian. 5) Fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 6) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) 7) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 8) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir 1 yang menyatakan bahwa : a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta b) Bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Kesehatan c) Dalam keadaan sehat dan tidak hamil d) Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan
1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Kementerian Kesehatan 2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan. 3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan.
1) Pemberangkatan tenaga kesehatan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan 2) Pelaksanaan pemberangkatan dari lokasi pembekalan ke provinsi tujuan selanjutnya ke kabupaten/kota didampingi oleh Kementerian Kesehatan.
1) Pembekalan tenaga kesehatan yang akan di tempatkan di puskesmas dilakukan di dinas kesehatan kabupaten/kota. Pembekalan berisikan persiapan penugasan dan informasi umum tentang daerah penugasan. 2) Dinas kesehatan kabupaten/kota memfasilitasi penerbitan SIP untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program nusantara sehat.
1) selesai melaksanakan tugas 2) diberhentikan atau pemutusan secara sepihak 3) tewas 4) wafat.
1) Teguran lisan, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif 2) Peringatan tertulis, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif 3) Penghentian gaji/insentif, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif 4) Pemberhentian dengan tidak hormat, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih
1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya 2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
1) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya;
2) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang meninggal karena wafat atau tewas;
ii. Surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan yang wafat/tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program nusantara sehat. iii. Surat keterangan dokter (visum et repertum) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan atau sebab lain. 3) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tidak dapat melaksanakan tugas profesinya atau mengundurkan diri;
ii. Surat keterangan dokter dari institusi pemerintah yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tersebut tidak bisa menjalankan tugas profesinya. iii. Surat Keputusan pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program nusantara sehat iv. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
1) Tidak dapat mendaftar sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada 1 (satu) periode berikutnya 2) Pengembalian biaya pembekalan ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
1) Masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program nusantara sehat. 2) Cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan. 3) Cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani. BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN A. PEMBIAYAAN/ALOKASI ANGGARAN Perencanaan anggaran penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan. B. PENGGAJIAN Besaran gaji/insentif bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat meliputi :
Jenis Tenaga Kesehatan Berbasis tim (team based) Penghasilan Kotor Gaji / Insentif TOTAL
C. MEKANISME PEMBAYARAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT
Mekanisme pembayaran/pencairan insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat SK Penugasan PENYAMPAIA N SK SPMT, REKAP No Rekening SPM SP2D Rekening Penampung Sementara Bendahara Salary Crediting SK Penugasan, SPMT dan No Rekening Pemberitahuan Norek & Buku Tabungan ke Cab. Kab/Kota Ropeg DINKES PROP DINKES KAB ROUM PENYALUR (BANK) KPPN NAKES TEAM BASED Rekening Tugsus pembayaran dan penyaluran insentif kepada setiap penugasan khusus harus sudah terlaksana paling lambat tanggal 10 setiap bulannya BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT A. HAK TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT:
C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :
Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan dalam tahun berjalan dengan koordinasi antar unit terkait. B. PELAPORAN
BAB VI PENUTUP Dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Formulir 1 SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Tempat/tanggal lahir : Pendidikan : Alamat : (sesuai KTP pada saat pendaftaran) Dengan ini Saya menyatakan bahwa :
.................................................. Yang membuat pernyataan, Materai 6000 ................................................
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)