menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.16 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/III/ 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.163
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/ X/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/ Per/VIII/ 2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK.